Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 617 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perbup no 12 2022 ttg tat...n pajak daerah_d.pdf

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui pemberian insentif sebagai bentuk penghargaan atas kinerja tertentu yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; b. bahwa pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah; c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, perlu diatur mengenai tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
Mengingat: 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1);
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK, BESARAN INSENTIF, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN,KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

Abstrak

Pendidikan

Download file:

perbup no 11 2022 ttg per...t ppelaksana t_d.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto perlu diubah kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
Mengingat: 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 76); 12. Peraturan Bupati 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 24).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup no 8 2022 ttg tata...a desa ta 2022_d.pdf

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
Mengingat: 9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 15); 10. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58); 11. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 65).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, PENGALOKASIAN, PENETAPAN, PENYALURAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN SERTA REKONSILIASI IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, PERTANGGUNGJAWABAN, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2022.
24 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

perbup no 7 2022 ttg kode...an jasa sekret_d.pdf

KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel, diperlukan suatu budaya etis dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/.Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Mengingat: 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6); 7. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 73).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, NILAI DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN, MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK, PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR, SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK, REHABILITASI, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Abstrak

Pendidikan

Download file:

perbup no 5 2022 ttg pene...asar dan seko_d.pdf

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DANSEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6998/ A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Mengingat: 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6762); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nornor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN, PROSES DAN JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS AWAL, PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, PENERIMAAN PERPINDAHAN, BIAYA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup no 4 2022 ttg petu...an kepala desa_d.pdf

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak, perlu diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; b. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru; c. bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 19, Pasal 29 ayat (2), Pasal 42, Pasal 60, Pasal 78 dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Mengingat: 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 3).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN, PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, KAMPANYE, PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA, PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019, PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN, PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
105 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup no 3 2022_OCR_ttg ...ksanaan kegiatan.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I Huruf F Angka 3, Angka 12, Huruf G Angka 10 dan Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.
Mengingat: 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 ten tang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. eraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, Ketentuan Lampiran Bab III Pengelola Kegiatan, Huruf A, Huruf B dan Huruf C diubah, Bab VI Satuan Biaya Honorarium, Huruf A diubah dan Setelah Bab X Lain-lain ditambahkan 1 (satu) bab, yakni Bab XI Contoh Format dan Tabel, Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2022.
74 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup no 2 2022_OCR_ttg ...rizinan berusaha.pdf

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang transparan, partisipatif dan akuntabel serta guna memberikan kepastian hukum dalam berusaha; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Mengingat: 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP, PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PELAKSANAAN, TIM TEKNIS, PELPORAN, PENYELESAIA NKEBERATAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
65 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

perbup no 1 2022_OCR_ttg ...ng jasa di desa.pdf

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
Mengingat: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barangj/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 58 Tahun 2020).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, TATA NILAI PENGADAAN, RUANG LINGKUP PENGADAAN, PARA PIHAK, PERENCANAAN PENGADAAN, PERSIAPAN PENGADAAN, PELAKSANAAN PENGADAAN, PEMBAYARAN PRESTASI KERJA, KEADAAN KAHAR, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN, SANKSI, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
59 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 103 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Urusan Kearsipan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Abstrak

Arsip

Download file:

perbup no 103 2021 ttg ja...n an olahraga se.pdf

ARSIP

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 103, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 103

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kearsipan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kearsipan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga serta Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 43 Tahun 2007; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 28 tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; PerDa Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2019; PerDa Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020; PerDa Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016.
J enis Retensi Arsip melipu ti : a. Urusan Kearsipan; b. Urusan Kesehatan; c. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; d. Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan; e. Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Kebudayaan; dan f. Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Retensi Arsip sebagaimana dimaksud memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal dan keterangan. Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan: a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam j angka waktu terten tu; b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluwarsa penuntutan hukum; dan c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.

First
Previous
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT