Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas
penyusunan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2022, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2022;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tabun 2016; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 6
Tahun 2007; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 14 Tahun
2016; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 25 Tahun
2018
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tuban
Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman
harga/biaya dalam
dan Belanja Daerah dan standar harga satuan tertinggi dari
suatu barang atau jasa baik secara mandiri maupun
gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk
memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi
Pemerintah Kabupaten Tuban; dalam lampiran tabel memuat kode barang; nama barang; merk/spesifiksi/ukuran, satuan dan harga satuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
jumlah 506 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 23
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh
lingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi
kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan
kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media
lingkungan hidup di Daerah semakin meningkat dan
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang
dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas
manusia;
c. bahwa untuk memberikan dasar kebijakan daerah dalam
melaksanakan kewenangan Daerah terkait sub urusan Air
limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang
mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah
Domestik.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/MEN-SETJEN/2016; 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun
2019
Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan Air Limbah
Domestik. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; sistem pengelolaan air limbah domestik; kebijakan pengelolaan air limbah domestik; konstruksi SPALD; pengoperasian, pemeliharaan dan rahabilitasi; pemanfaatan; tugas dan wewenang pemerintah daerah; hak dan kewajiban; peran serta masyarakat; dan swasta; kelembagaan; pembiayaan; pembinaan; pengawasan; kerjasama; sosialisasi dan promosi; perizinan; insentif dan disinsentif; larangan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini
harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Daerah ini diundangkan.
jumlah 48 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN PADA PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) YANG DIBIAYAI PERlNTAH DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan dit~tapkannya Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020, tentang
Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan
Pasien Penyakit Ihfeksi Emerging Tertentu Bagi
Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu
melakukan penyesuaian pembiayaan dari Pemerintah
Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Toban Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggalraan Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang Dibiayai
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati: nomor 91 Tahun 2020, perlu
dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan
perkembangan keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peratutan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien Corona
Virus Disease 2019 (covid-19) yang Dibiayai Pemerintah
Daerah;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang NoI1nor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Noµ1.or 36 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nombr 44 Tahun 2009; 5. Undang-Undang N12 tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nonior 36 Tahun 2014; 8. Undang-Undang Nob.or 38 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; 11. Peraturan Pemerintali Nomor 12 Tahun 2017; 12. Peraturan Pemerintali Nomor 12 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Mertteri Kesehatan Nomor
1501/Menkes/Per/XV2010; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; 16. Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501/Menkes/Per/X~2010; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016; 19. Keputusan Merlteri Kesehatan Nomor
HK.0l.07/Menkes/104/2020; 20. Keputusan Men'teri Kesehatan Nomo.r
HK.0 1.07/ Menkes/275/ 2020; 21. Keputusan Meniteri Kesehatan
HK.01.07/Menkes/413/2020 ; 22. Keputusan Mehteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/446/2020; 23. Peraturan Daerah Kflbupaten I Toban Nomor 06 Tahun
2007
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien Corona
Virus Disease 2019 (covid-19) yang Dibiayai Pemerintah
Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Pasien Corona
Virus Disease 2019 (covid-19) yang Dibiayai Pemerintah
Daerah;
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI IJNGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemeriritah Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian kembali terhadap materi pengaturan
mengenai pemberianl, tambahan penghasilan Pegawai
ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
b. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemeriritah
Kabupaten Tuban, sudah tidak sesuai dan perlu
dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud daJam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintai Nomor 53 Tahun 2010; 8. Peraturan Pemerintaf) Nomor 18 Tahun 2016; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 11. Peraturan Pemerintah' Nomor 12 Tahun 2019; 12. Peraturan Pemerintah! Nomor 30 Tahun 2019; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05 Tahun
2016; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02 Tahun
2018; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700
Tahun 2020; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 23. Peraturan Bupati TuJan Nomor 12 Tahun 2020; 24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2021; 25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2021
Materi Pokok: mengatur mengenai Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; memuat antara lain: Ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup TPP; prinsip pemberian TPP; kriteria pemberian TPP; TPP berdasarkan beban kerja; TPP berdasarkan prestasi kerja; TPP berdasarkan kondisi kerja; besaran TPP; sanksi administratif, pelaksanaan pembayaran; ketentuan lain lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 Tahun 2020
tentang Pemberiari Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 3),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 56 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 154
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan
pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang
mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi
manusia serta kesempatan yang sama sebagai Warga
Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan
berkembang secara adil dan bermartabat;
b. bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Tuban hidup dalam kondisi rentan,
terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih
adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya
sebagian hak-hak Penyandang Disabilitas;
c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan, kesamaan
hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas
menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri,
bermartabat dan tanpa diskriminasi diperlukan
peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; 16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70
Tahun 2009; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun
2021
Materi Pokok: mengatur mengenai menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas; memuat antara lain: ketentuan umum; hak penyandang disabilitas; umum; pendidikan; ketenagakerjaan dan lapangan kerja; kesehatan; sosial; politik; hukum; aksesibilatas; penaggulangan risiko bencana; tempat tinggal; pendataan; Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga; Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas; Keagamaan, perempuan dan anak dengan disabilitas; pengarusutamaan penyandang disabilitas; peran serta masyarakat; komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; penghargaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
jumlah 45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
NAMA-NAMA JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan pelaksanaan
pembangunan sarana dan prasarana jalan dan dinamika
transportasi bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten
Tuban, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun
2016 tentang Nama-Nama Jalan di Wilayah Kabupaten
Tuban perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan
dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2016 tentang Nama-Nama
Jalan di Wilayah Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun
2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 14 Tahun
2016 ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 17 Tahun
2020
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan nama-nama jalan di kabupaten tuban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
mengubah Peraturan
Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2016 tentang Nama-Nama
Jalan di Wilayah Kabupaten Tuban;
jumlah 8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 146
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja
Pemerintah Desa utamanya pelayanan kepada
masyarakat dan upaya menjaga kesehatan masyarakat
dalam situasi bencana non-alam dibutuhkan
pengaturan tentang Perangkat Desa yang selaras
dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa, perlu dilakukan perubahan
untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun
2016
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa; memuat perubahan antara lain: perubahan ketentuan umum; perubahan persyaratan pendaftaran calon kepala desa;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Perangkat Desa;
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2025
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 26
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten
Layak Anak serta dalam rangka mempercepat
terwujudnya Kabupaten Layak Anak maka perlu
menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan
Kabupaten Layak Anak yang sistematis, terstruktur,
terarah, terukur dan tepat sasaran;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Tuban Tahun 2020-2023;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun
2011; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ; 14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19
Tahun 2013; 16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 26
Tahun 2018; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun
2020
Materi pokok: mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Tuban Tahun 2020-2023; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; penyusunan rencana aksi daerah kabupaten layak anak; sasaran progran kegiatan; pendanaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN
ABSTRAK:
Menimbang: a bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan
Bupati Tu ban Nomor 38 Tahun 2012 ten tang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil Pejabat Daerah, Camat dan
Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tu ban sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang
ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban,
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang
baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban; memuat antar lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; jenis pakaian dinas; model pakaian dinas; penggunaan pakaian dinas; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan
Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tuban, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 75 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 22
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sampah plastik merupakan komponen yang sulit
terurai oleh proses alam dan berbahaya bagi ekosistem
dan kesehatan manusia yang saat ini telah menjadi
permasalahan global yang mengancam hak masyarakat
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat;
b. bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tuban
cenderung semakin meningkat dengan diikuti perubahan
pola konsumsi masyarakat sehingga berdampak semakin
meningkatnya sampah plastik dan telah menjadi salah
satu permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola
secara aman dan tepat agar tidak mengganggu
lingkungan;
c. bahwa sesuai kondisi sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, maka sebagai upaya dalam pengurangan dan
penanganan sampah plastik terutama oleh produsen di
Daerah dipandang perlu pengaturan dalam Peraturan
Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah Plastik.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2012; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
3/PRT/M/2013; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun
2015; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016
Materi pokok: mengatur mengenai Pengelolaan
Sampah Plastik sebagai bagian kebijakan dan strategi pengurangan serta penanganan
sampah Daerah. memuata antara lain: ketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup; kebijakatn dan strategi pengelolaan sampah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
jumlah 24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
