Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Perda Kab Tuban No 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu untuk menetapkan Peraturan Pelaksanaannya dengaN Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 8 Tahun 1981
3. UU No 28 Tahun 1999
4. UU No 38 Tahun 2004
5. UU No 22 Tahun 2009
6. UU No 25 Tahun 2009
7. UU No 28 Tahun 2009
8. UU No 12 Tahun 2011
9. UU No 23 Tahun 2014
10. PP No 27 Tahun 1983
11. PP No 58 Tahun 2005
12. PP No 79 Tahun 2005
13. PP No 34 Tahun 2006
14. PP No 69 Tahun 2010
15. PP No 79 Tahun 2013
16. Perpres No 87 Tahun 2014
17. Permenhub No PM 65 Tahun 1993
18. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011
19. Permendagri No 80 Tahun 2015
20. Kepmenhub No KM 66 Tahun 1993
21. Kepmenhub No KM 4 Tahun 1994
22. PerGub Jatim No 47 Tahun 2011
23. Perda Kab Tuban No 12 Tahun 2011
24. Perda Kab Tuban No 5 Tahun 2016
25. Perda No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Perda No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Setiap orang dan/badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi. Pelayanan parkir meliputi parkir harian dan parkir berlangganan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program pembangunan sebaagai pelaksanaan Rencana Pembanunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sitetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 25 Tahun 2004
5. UU No 33 Tahun 2004
6. UU No 17 Tahun 2007
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 58 Tahun 2005
9. PP No 39 Tahun 2006
10. pp nO 18 tAHUN 2016
11. PP No 6 Tahun 2008
12. PP No 7 Tahun 2008
13. PP No 8 Tahun 2008
14. Permendagri No 13 Tahun 2006
15. Permendagri No 54 Tahun 2010
16. Permendagri No 18 Tahun 2016
17. Perda Prov Jatim No 1 Tahun 2009
18. Perda Kab Tuban No 6 Tahun 2007
19. Perda Kab Tuban No 5 Tahun 2014
20. Perda Kab Tuban No 14 Tahun 2016
21. Perda Kab Tuban No 24 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentant rencanan kerja pemerintah daerah Kab Tuban 2018. RKPD adalah rencanan pembangunan tahunan daerah yang meruopakan dokumen untuk periode satu tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 12 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional, serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
a. bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan baik pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan/toko modern diperlukan perlindungan, pembinaan dan penataan agar kegiatan perekonomian tumbuh kondusisf, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan serta untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan, maka perlu menetapkan Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 3 Tahun 1982
3. UU No 5 Tahun 1999
4. UU No 8 Tahu 1999
5. UU No 25 Tahu 2007
6. UU No 26 Tahun 2007
7. UU No 40 Tahun 2007
8. UU No 20 Tahun 2008
9. UU No 25 Tahun 2009
10. UU No 23 Tahun 2014
11. PP No 44 Tahun 1997
12. PP No 32 Tahun 1998
13. Perpres No 112 Tahun 2007
14. Permendag No 70/M-DAG/PER/12/2013
15. Permendag No 56/M-DAG/PER/9/2014
16. Perda Tuban Nomor 6 Tahun 2013
17. Perda Tuban No 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Traditional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan ini berisi Ketentuan Umum; Perizinan Usaha; Ketentuan Lokasi Pendirian Toko Modern; Ketentuan Jam Operasional; Kemitraan Usaha; Pelaporan; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada Kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip harus dilaksankan sesuai prosedur yan benar berdasarkan ketentuan Bab III Pasal 7 huruf b, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip, maka pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dikenali lagi baik fisik maupun informasinya, dengan cara pencacahan /perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping, serta cara-cara lain yang memiliki kriteria yang disebut dengan istilah musnah
b. bahwa pemusnahan arsip dengan cara dicacah/dirajang, dapat memberikan kontribusi kepada daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 43 Tahun 2009
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 28 Tahun 2012
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012
8. Perda No 14 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 8 Tahun 2014
11. Peraturan Bupati Tuban No 56 Tahun 2015
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perolehan Pendapatan HasilPenjualan Arsip Musnah pada Kegiatan Pemusnahan arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peemrintrahan Daerah sebagaiaman telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran terakhir,
b. bahwa berdaasrkan pertimbangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huuruf a, perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2015
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2. UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965
3. UU Nomor 28 Tahun 1999
4. UU No 17 Tahun 2003
5. UU Nomor 1 Tahun 2004
6. UU Nomor 15 Tahun 2004
7. UU Nomor 25 Tahun 2004
8. UU Nomor 33 Tahun 2004
9. UU Nomor 28 Tahun 2009
10. UU Nomor 12 Tahun 2011
11. UU Nomor 23 Tahun 2014
12. PP Nomor 109 Tahun 2000
13. PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah PP Nomor 21 Tahun 2007
14. PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah PP Nomor 74 Tahun 2012
15. PP Nomr 55 Tahun 2005
16. PP Nomor 56 Tahun 2005
17. PP Nomor 58 Tahun 2005
18. PP Nomor 79 Tahun 2005
19. PP Nomr 8 Tahun 2006
20. PP Nomor 3 Tahun 2007
21. PP Nomor 39 Tahun 2007
22. PP Nomor 69 Tahun 2010
23. PP Nomor 71 Tahun 2010
24. PP Nomor 30 Tahun 2011
25. PP Nomor 2 Tahun 2012
26. Perpres Nomor 108 Tahun 2007
27. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
28. Permendagri Nomor 20 Tahun 2009
29. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011
30. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
31. Permendgri Nomor 52 Tahun 2015
32. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2007
33. Perda Nomor 4 Tahun 2011
34. Perda Nomor 5 Tahun 2011
35. Perda Nomor 6 Tahun 2011
36. Perda Nomr 7 Tahun 2011
37. Perda Nomor 8 Tahun 2011
38. Perda Nomor 10 Tahun 2011
39. Perda Nomor 11 Tahun 2011
40. Perda Nomor 12 Tahun 2011
41. Perda Nomor 18 Tahun 2011
42. Perda Nomor 1 Tahun 2012
43. Perda Nomor 2 Tahun 2012
44. Perda Nomor 3 Tahun 2012
45. Perda Nmor 4 Tahun 2012
46. Perda Nomor 5 Tahun 2012
47. Perda Nomor 6 Tahun 2012
48. Perda Nomor 7 Tahun 2012
49. Perda Nomor 8 Tahun 2012
50. Perda Nomor 17 Tahun 2013
51. Perda Nomor 18 Tahun 2015
52. Perda Nomor 13 Tahun 2016
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
1. LRA
2. LPSAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. CALK
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomr 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerag sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Dearah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan dengan menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
2.UU Nomor 12 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965
3. UU Nomir 28 Tahun 2009
4. UU Nomor 12 Tahun 2011
5. UU Nomor 23 Tahun 2014
6. Perpres Nomor 87 Tahun 2014
7. Permendagri Nomor 27 Tahun 2009
8. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
9. Perda Kab. Tuban Nomor 7 Tahun 2011
10. Perda Kab. Tuban Nomor 14 Tahun 2016
Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan diubah. Ketentuan yang diubah adalah
1. Pasal 2 diubah
2. Pasal 3 diubah
3. Pasal 15 ayat (6) dihapus
4. Pasal 32 dihapus
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2017.
Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan diubah.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban TA 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat ahun 2014 tent(5) Permendagri No 77 Tang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluraran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 6 Tahun 2017, maka guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuaan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepda Parpol, perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Parpol di Kab Tuban TA 2017 dalam suatu Peraturan Bupati
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 2 Tahun 2008
3. UU No 8 Taun 2012
4. UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 58 Tahun 2005
6. PP No 5 Tahun 2009
7. Permendagri No 13 Tahun 2006
8. Permendagri No 77 Tahun 2014
9. Perda Nomor 6 Tahun 2007
10. Perda No 4 Tahun 2008
11. Perda No 23 Tahun 2016
12. Perbup Nomor 28 Tahun 2011
13. Perbup Nomor 15 Tahun 2015
14. Perbup Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kab Tuban TA 2017.
Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan oleh Pemda kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Penerima Bantuan Iuaran Daerah dan Surat Pernyataaan Miskin Kabupaten Tuban Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan nasional yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat yang disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran
b. baha untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarak miskin diluar peserta Penerima Bantuan Iuran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Tuban telah mengalokasikan anggaran guna melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah melalui Penerima Bantuan Iuran dan Surat Pernyataan Miskin
c. bahwa dalam pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tuban perlu suatu pedoman dalam penyelenggaraannya;
d. dahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimanan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017
1. UU No 12 tAHUN 1950
2. UU Nomor 15 Tahun 2004
3. UU No 33 Tahun 2004
4. UU No 40 . UU 2004
5. UU Nomor 36 Tahun 2009
6. UU Nomor 44 Tahun 2009
7. UU No 23 Tahun 2014
8. PP No 65 Tahun 2005
9. PP Nomor 79 Tahun 2005
10. PP Nmor 101 Tahun 2012
11. Perpres Nomor 12 Tahun 2013
12. PMKesehatan nomor 741 Tahun 2008
13. PMKesehatan Nomor 001 Tahun 2012
14.Keputusan menteri kesehatan Nomor 595/Menkes/SKA/11/1993
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/2004
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nmor 992/Menkes/SK/X/2008
18. Perda Prov Jatim Nomor 11 Tahun 2005
19. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 45 Tahun 2011
20. Peraturan Gubernur Jatim Nomor 70 Tahun 2012
21. Perda Kab Tuban Nomor 6 Tahun 2007
22. Perda Kab Tuban Nomor 15 Tahun 2015
23. Perda Kab Tuban Nomor 10 Tahun 2016
24. Perda kab Tuban Nomor 14 Tahun 2016
25. Perda Kab Tuban Nomr 23 Tahun 2016
26. Perda Kab Tuban Nomr 24 Tahun 2016
27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013
28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016
29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016
Ketentuan ini mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melelui Penerimaan Bantuan Iuran Daerah dan Surat Pernyataan Miskin Kab Tuban TA 2017. Berisi diantaranya Asas dan Tujuan; Kebijakan Pengembangan Program PBI Daerah dan SPM; Sasaran dan Kepersertaan Program PBI daerah dan SPM; ruang lingkup pelayanan kesehatan; pelayanan kesehatan yang tidak dijamin; tarif pelayanan; hak dan kewajiban; administrasi dan kepesertaan; prosedur pelayanankesehatan; Pendanaan Program PBI Daerah Jamkesda; Mekanisme Pencairanana dana; Tarif Pelayanan; Pengelolaan Dana PBI Daerah dan SPM; Organisasi Penyelenggaraan PBI Daerah dan SPM; Pemantauan dan Evaluasi;
Penanganan Keluhan; Pencatatatn dan Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Faerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
1. UU no 12 Tahun 1950
2. UU No 17 Tahun 2003
3. UU No 1 Tahun 2004
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 33 Tahun 2004
7. UU No 28 Tahun 2009
8. UU No 23 Tahun 2014
9. PP No 58 Tahun 2005
10. PP No 69 Tahun 2010
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
12. Perda No 5 Tahun 2011
13. Perda Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kinerja Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperuntukkan bagi aparat pelaksanan pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi miimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2017.
Peraturan Bupati Tuban Nomor 33 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri A Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebaga pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 23 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tuban No 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
c. bahwa sesuai Perpres No 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN TA 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, terdapat perubahan pagu alokasi DAK Fisik dan penggunaannya, sehingga perlu disesuaikan;
d. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 40 ayat (3) sampai dengan ayat (7) PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan da evaluasi dana desa, jika terdapat sisa dana desa di RKUD maka dapat dianggarkan kembali dan dilakukan penyesuaian dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
e. bahwa sesuai Surat Menetri Keuangan tanggal 12 Januari 2017, Nomor S-147/PK/2017 perihal penyaluran kembali sebagian DAU TA 2016, sehingga anggaran pendapatan DAU pada APBD 2017 harus disesuaikan;
f. bahwa Surat Mneteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 2016 Nomor 977/5065/SJ perihal penegasan pembentukan dan penganggaran unit pemberantasan pungli tingkat provinsi, kabupaten/kota, karena pada APBD 2017 belum dianggarkan maka perlu disesuaikan;
g. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No 136 Tahun 2016 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur TA 2017, terdapat tambahan alokasi DBHCHT tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan;
h. bahwa sesuai Surat Gubernur Nomor 903/12529/202/2016 perihal pagu anggaran definitif belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2017 dan Surat Gubernur Nomor 412.2/400/112.3/2017 dan surat Gubernur Nomor 412.2/499/112.3/2017 perihal Penyampaian Pagu definitif belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Prov Jawa Timur Tahun 2017, terdapat perubahan alokasi dana bantuan keuangan Provinsi sehingga perlu disesuaikan;
i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017 dan menetapkannya kembali dalam suatu Perbupati;
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 1999
3. UU No 17 Tahun 2003
4. UU No 1 Tahun 2004
5. UU No 15 Tahun 2004
6. UU No 25 Tahun 2004
7. UU No 33 Tahun 2004
8. UU No 28 Tahun 2009
9. UU No 12 Tahun 2011
10. UU No 23 Tahun 2014
11. PP No 109 Tahun 2000
12. PP No 24 Tahun 2004
13. PP No 23 Tahun 2005
14. PP No 55 Tahun 2005
15. PP No 56 Tahun 2005
16. PP No 56 Tahun 2005
17. PP No 79 Tahun 2005
18. PP No 8 Tahun 2006
19. PP No 3 Tahun 2007
20. PP No 39 Tahun 2007
21. PP No 69 Tahun 2010
22. PP No 71 Tahun 2010
23. PP No 30 Tahun 2011
24. PP No 2 Tahun 2012
25. Perpres No 108 Tahun 2007
26. Permendagri No 13 Tahun 2006
27. Permendagri No 32 Tahun 2011
28. Permendagri No 31 Tahun 2016
29. Perda No 6 Tahun 2007
30. Perda No 4 Tahun 2011
31. Perda No 5 Tahun 2011
32. Perda No 6 Tahun 2011
33. Perda No 7 Tahun 2011
34. Perda No 8 Tahun 2011
35. Perda No 10 Tahun 2011
36. Perda No 11 Tahun 2011
37. Perda No 12 Tahun 2011
38. Perda No 18 Tahun 2011
39. Perda No 1 Tahun 2012
40. Perda No 2 Tahun 2012
41. Perda No 3 Tahun 2012
42. Perda No 4 Tahun 2012
43. Perda No 5 Tahun 2012
44. Perda No 6 Tahun 2012
45. Perda No 7 Tahun 2012
46. Perda No 8 Tahun 2012
47. Perda No 23 Tahun 2016
48. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
