Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 147
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa pembangunan daerah merupakan amanat konstitusiona; yang harus dijalankan kepala daerah dan wakil kepala daerahdengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional; b. bahwa dalam rangka penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, perlu disususn rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran dan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah; c bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal264 ayat (1) undang-undang23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tuban Periode 2021-2026;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; 8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007; 9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; 10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; 11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012; 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; 25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; 27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019; 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun
2018; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2020; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; 40. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020; 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009; 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012; 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2018; 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun
2014; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun
2019; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun
2020.
Materi pokok: mengatur mengenai penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tuban Periode 2021-2026; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup dan kedudukan; maksud dan tujuan; tata perencanaan; sistematika; pengendalian dan evaluasi; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
jumlah 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGlAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, maka diperlukan Tata Cara
Pembagian, Penyaluran , Penggunaan, Pelaporan dan
Penetapan rincian Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata
Cara Pembagian, Penyaluran, penggunaan, pelaporan
dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun
Anggaran 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019; 12.Peraturan Daerah Ka upaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019; 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai penetapan tata
Cara Pembagian, Penyaluran, penggunaan, pelaporan
dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun
Anggaran 2020; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; formula pembagian dana desa; penyaluran dana desa; penggunaan dana desa; pemantauan dan evaluasi; sanksi; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 61 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN, PEMELIHARAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55, Pasal
98, dan Pasal 100 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2018 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagai kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan
pengendalian Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan, Pemeliharaan,
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan,
Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Daerah;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomo 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun
2018
Materi Pokok: mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan,
Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; ketentuan masing-masing pejabat pengelola barang milik daerah; pengamanan dan pemeliharaan; tata cara pengamanan aset tanah, gedung kendaraan, peratalan dan mesin, rumah negara, barang persediaan, aset tidak berwijid, ; pengamanan hak pengelolaan; asuransi barang daerah; pemeliharaan barang milik daerah; pengawasan dan pengendalian BMD; ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Jumlah 78 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 153
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Penanaman Modal memegang peranan penting
dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi serta penciptaan lapangan kerja sehingga
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
b. bahwa untuk mempercepat realisasi penanaman modal
dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Daerah,
perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemberian
kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan
dalam penyelenggaraan penanaman modal;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1
Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sudah tidak
sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum dalam
penyelenggaraan penanaman modal di Daerah,
sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Modal;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
4 Tahun 2021; 14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2021.
Materi pokok: mengatur mengenai Penanaman
Modal; memuat antara lain: kketentuan umum; asas dan tujuan; ruang lingkup; kebijakan penanaman modal daerah; bidang usaha dan bentuk badan usaha; pelayanan perizinan berusaha; pengembangan iklim penanaman modal; pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; promosi penanaman modal; hek, kewajiban dan tanggngjawab penanam modal; kemitran; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; evaluasi dan pelaporan; sanksi administratif; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
jumlah 27 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 154
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan
pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang
mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi
manusia serta kesempatan yang sama sebagai Warga
Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan
berkembang secara adil dan bermartabat;
b. bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas
di Kabupaten Tuban hidup dalam kondisi rentan,
terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih
adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya
sebagian hak-hak Penyandang Disabilitas;
c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan, kesamaan
hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas
menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri,
bermartabat dan tanpa diskriminasi diperlukan
peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin
pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; 16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70
Tahun 2009; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2016; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun
2021
Materi Pokok: mengatur mengenai menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas; memuat antara lain: ketentuan umum; hak penyandang disabilitas; umum; pendidikan; ketenagakerjaan dan lapangan kerja; kesehatan; sosial; politik; hukum; aksesibilatas; penaggulangan risiko bencana; tempat tinggal; pendataan; Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga; Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas; Keagamaan, perempuan dan anak dengan disabilitas; pengarusutamaan penyandang disabilitas; peran serta masyarakat; komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas; penghargaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
jumlah 45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya daya beli masyarakat,
serta upaya pembangunan ekonomi yang lebih luas
khususnya terhadap peran aktif Badan Usaha Milik
Desa dan Koperasi diperlukan penambahan terhadap
pendirian toko modern berupa minimarket dan
supermarket;
b. bahwa untuk menumbuhkembangkan peran aktif
Badan Usaha milik Desa dan Koperasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Tuban
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan
dan Pembinaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu dilakukan
perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan
keadaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M-DAG/PER/ 12/2013; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun
2013; 15. Peraturan Bupati Tuban, Nomor 12 Tahun 2017
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
mangubah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern;
jumlah 8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 155
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan merupakan potensi dan sumber daya
dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tuban
dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan,
kepedulian, kepastian hukum dan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta sinkronisasi
perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tuban
secara melembaga dan berkelanjutan dengan
memperhatikan segala perubahan yang telah diadakan;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban berwenang
mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran
Perusahaan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten
Tuban;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan dalam masyarakat, sehingga
perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun
2011;
Materi Pokok: mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; perencanaan; pemberdayaan masyarakat; kemitraan; bina lingkungan, sosial, kebudayaan dan pendidikan; sumbangan dan donasi; promosi; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
jumlah 28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5),
Pasal 11, dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Toban
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Rumah
Kost, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Toban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Rumah Kost;
mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Norn.or 8 Tahun 1981; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 8. Peratu.ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun
2012; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun
2014; 14. Peratu.ran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun
2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 21 Tahun
2016
materi pokok: mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Toban Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Rumah Kost dengan maksud memberikan
landasan hukum atas Penyelenggaraan Rumah Kost agar
pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan mempunyai
kepastian hukum. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; perizinan; peran serta masyarakat; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021-2025
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(6) Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 26
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten
Layak Anak serta dalam rangka mempercepat
terwujudnya Kabupaten Layak Anak maka perlu
menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan
Kabupaten Layak Anak yang sistematis, terstruktur,
terarah, terukur dan tepat sasaran;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Tuban Tahun 2020-2023;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun
2011; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 ; 14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19
Tahun 2013; 16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 26
Tahun 2018; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun
2020
Materi pokok: mengatur mengenai Rencana Aksi Daerah
Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Tuban Tahun 2020-2023; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; penyusunan rencana aksi daerah kabupaten layak anak; sasaran progran kegiatan; pendanaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
jumlah 42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran dan refocusing
anggaran, maka Standar Harga Satuan, Standar Biaya
Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 39
Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
39 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan, Standar
Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; 16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2020;
Materi pokok: mengatur mengenai perubahan atas Standar Harga Satuan, Standar Biaya
Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah
Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.
mengubah Peraturan Bupati Tuban Nomor 39
Tahun 2020
jumlah 24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
