Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD Tahun 2021 No. 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung Barang/Jasa Melalui Aplikasi Bela Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
belanja langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui E-marketplace Pemerintah mempunyai peran yang penting dalam upaya meningkatkan peran serta usaha Mikro, usaha Kecil, dan Koperasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No, 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tarif Layanan Kesehatan BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah.
UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 29 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 36 Th 2009; UU No 44 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 74 Th 2012; PP No 58 Th 2005; PP No 74 Th 2012; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 61 Th 2007; Permenkes No 71 Th 2013; Permenkes No 56 Th 2014; Permenkes No 59 Th 2014; Permenkes No 85 Th 2015; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 8 th 2016; Pergub Banten No 19 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan Yang Dikenakan Tarif; 3. Komponen Tarif; 4. Pemanfaatan Tarif; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; UU No 9 Th 2018; PP No 27 Th 2014; PP No 12 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri Ni 35 Th 2018; Permendagri No 38 Th 2018; Permendagri No 79 Th 2018; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Per. KLK Pengadaan Barang/Jasa No 7 Th 2018; Per,KLK Pengadaan Barang/Jasa No 8 Th 2018; Perda Prov, Banten No 7 Th 2006; erda Prov.Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 33 Th 2018.
Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2019.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 27 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Umroh dalam Peningkatan Keteladanan Masyarakat Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Peningkatan Keteladanan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Banten memberikan fasilitas umroh kepada masyarakat
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 13 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79Tahun 2012; PerpresNomor 54 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 PM Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; PM Agama Nomor 18 Tahun 2015; Pergub Banten Nomor 56 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran Dan Pelaksanaan; 3. Persyaratan Dan Kewajiban Calon Peserta Umroh; 4. Ketentuan P[enutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2016.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2017/NO.27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang SISTEM DAN PROSEDUR POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Provinsi Banten.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.15 Tahun 2004 ;5.UU No.44 Tahun 2009 ;6.UU No. 23 Tahun 2014 ;7.UU No.1 Tahun 2004 ;8.PP No.23 Tahun 2005 ;9.PP No. 71 Tahun 2010 ;10.PP No.58 Tahun 2005 ;11.PP No.39 Tahun 2007 ;12.PMDN No.13 Tahun 2006;13.PMDN No.61 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.fleksibilitas dan ambang batas;3.penatahusaan;4.anggaran;5.pengelolaan kas;6.laporan pertanggungjawaban;7.laporan keuangan;8.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD Tahun 2022 Nomor 27
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada atas data dukung yang objektif, komprehrensif dan lengkap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 13 Tahun 2011; Permendagri No.135 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Instrumen PMPRB Bab III Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 28 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kawasan Industri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak
ABSTRAK:
a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan jaminan pertumbuhan dan perkembangan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya; b. bahwa pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan jenis pekerjaan yang sangat membahayakan bagi anak, menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, memiliki kerentanan untuk dieksploitasi, serta bertentangan dengan hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal
UU Nomor 20 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun
1.Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip; 5. Kewajiban Dan Dukungan Pelaku Usaha; 6. Peran Dan Tanggungjawab; 7. Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan; 8. Evaluasi Dan Pelaporan; 9. Ktentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2020
PEDOMAN PSBB - PENANGANAN COVID 19 - KABUPATEN TANGERANG - KOTA TANGERANG - KOTA TANGSEL
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD Tahun 2020 No. 29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersakala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020, telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 40 Th 1991; PP No 21 Th 2020; Kepres No 12 Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmendagri No 440-830 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan PSBB; Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB; 4. Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB; 5. Hak Dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selam PSBB; 6. Sumber Daya Penanganan Covid-19; 7. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2020.
24 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2017
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2017/NO.28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antara Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 23 Tahun 2014 ;3.PP No.79 Tahun 2005 ;4.PP No.7 Tahun 2008 ;5.PP No.60 Tahun 2008 ;6.PP No.18 Tahun 2016 ;7.PMDN No.76 Tahun 2016;8.Perda Prov Banten No.8 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk mengalokasikan pemenuhan kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, perlu dilakukan penyelenggaraan cadangan pangan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2015; Perpres No 83 Th 2006; Permendag No 04/M-DAG/PER/1/2012; Perda No 2 Th 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
