STANDAR TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2017/NO.15
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang STANDAR TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sebagaimana diamanatkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan standar tarif dalam penyusunan dan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Tarif Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.
1.UU No.28 Tahun 1999 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.15 Tahun 2004 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.39 Tahun 2007 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PP No.18 Tahun 2016 ;10.PMDN No.13 Tahun 2006;11.PMDN No.31 Tahun 2016
;12.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006;13.Perda Prov Banten No.8 Tahun 2016
pasal 1 , pasal 2 , ruang lingkup dan pasal 4
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN DAFTAR RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, BD.2017/NO.14
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAFTAR RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dalam penyusunan Daftar Rincian Program dan Kegiatan (DRPK), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Daftar Rincian Program dan Kegiatan.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.15 Tahun 2004 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.PP No.58 Tahun 2005 ;7.PP No.8 Tahun 2008 ;8.PMDN No.54 Tahun 2010 ;9.PMDN No. 13 Tahun 2006;10.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006 ;11.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2007;12.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2010;13.Perda Prov Banten No. 4 Tahun 2012 ;14.Perda Prov Banten No. 8 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.daftar rincian program dan kegiatan;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2017
PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BD.2017/NO.13
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGUKURAN KINERJA DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan produktifitas kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pengukuran kinerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Dan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.5 Tahun 2014 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.53 Tahun 2010 ;5.PP No.46 Tahun 2011 ;6.KP No.68 Tahun 1995 ;7.PMDN No.13 Tahun 2006;8.Perda Prov Banten No.8 Tahun 2016;9.PerGub Banten No. 5 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan penganggaran pembangunan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.15 Tahun 2004 ;4.UU No.25 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.39 Tahun 2006 ;7.PP No.40 Tahun 2006 ;8.PMDN No.13 Tahun 2006;9.PMDN No.54 Tahun 2010;10.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006;11.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2007 ;12.Perda Prov Banten No. 1 Tahun 2010;13.Perda Prov Banten No.4 Tahun 2012 ;14.Perda Prov Banten No. 8 Tahun 2016;15.PerGub Banten No.1 Tahun 2017
1.ketentuan umum;2.maksud , tujuan , dan ruang lingkup;3.perencanaan dan penggangaran;4.penyusunan rencana kerja dan anggaran;5.sistematika rencana kerja dan anggaran;6.sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2017
PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD.2017/NO.11
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGELOLAAN APLIKASI PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 274 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada datadan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Banten;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.15 Tahun 2004 ;4.UU No.25 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 58 Tahun 2005 ;7.PP No.39 Tahun 2006 ;8.PP No.40 Tahun 2006 ;9.PP No. 8 Tahun 2008 ;10.IP No.3 Tahun 2003 ;11.PMDN No.13 Tahun 2006 ;12.PMDN No.54 Tahun 2010 ;13.Perda Prov Banten No. 7 Tahun 2006 ;14.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2007;15.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2010;16.Perda Prov Banten No.8 Tahun 2016;17.Perda Prov Banten No.4 Tahun 2012;18.PerGub No.80 Tahun 2015
1.ketentuan umum;2.maksud dan tujuan;3.aplikasi E-DRPK;4.pengelola aplikasi E-DRPK;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2017
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH PROVINSI
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, BD.2017/NO.10
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH PROVINSI
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Provinsi Banten
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003;3.UU No.44 Tahun 2009 ;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No. 23 Tahun 2014 ;6.PP No. 56 Tahun 2005 ;7.PP No.23 Tahun 2005 ;8.PP No. 58 Tahun 2005 ;9.PP No.54 Tahun 2010 ;10.PMDN No.13 Tahun 2006 ;11.PMK No.08/PMK.02/2006 ;12.PMDN No. 61 Tahun 2007;13.KMK No.703/MENKES/IX/2006
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2017/NO.9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, peninjauan tariff retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.38 Tahun 2004 ;3.UU No.28 Tahun 2009 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.34 Tahun 2006 ;6.Perda Prov Banten No. 9 Tahun 2011
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.cara mengukur tingkat penggunaan jasa dan wilayah pemungutan;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2017
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM KESWAN, KLINIK HEWAN DAN KESMAVET PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2017/NO.8
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM KESWAN, KLINIK HEWAN DAN KESMAVET PADA DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Laboratorium Keswan, Klinik Hewan Dan Kesmavet Pada Dinas Pertanian Provinsi Banten;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.28 Tahun 2009 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.66 Tahun 2001 ;5.PP No. 27 Tahun 2014 ;6.PMDN No.19 Tahun 2016;7.Perda No.9 Tahun 2011
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2017/NO.7
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No.17 Tahun 2003 ;3.UU No.15 Tahun 2004 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.25 Tahun 2004 ;6.UU No. 28 Tahun 2009 ;7.UU No.23 Tahun 2014 ;8.PP No.24 Tahun 2004 ;9.PP No.55 Tahun 2005 ;10.PP No. 56 Tahun 2005 ;11.PP No. 58 Tahun 2005
;12.PP No.65 Tahun 2005 ;13.PP No. 79 Tahun 2005 ;14.PP No. 8 Tahun 2006 ;15.PP No. 39 Tahun 2007;16.PP No. 2 Tahun 2012 ;17.PP No. 71 Tahun 2010 ;18.PP No. 27 Tahun 2014;19.PP No.54 Tahun 2010 ;20.PMDN No.13 Tahun 2006 ;21.PMDN No.32 Tahun 2011
;22.Perda Prov Banten No.7 Tahun 2006;23.Perda Prov Banten No. 1 Tahun 2011
;24.PerGub No.29 Tahun 2007 ;25.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2017
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2017/NO.6
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.25 Tahun 2004 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No.20 Tahun 2004 ;5.PP No. 58 Tahun 2005 ;6.PP No.6 Tahun 2008 ;7.PP No.7 Tahun 2008 ;8.PP No.8 Tahun 2008 ;9.PP No.18 tahun 2016 ;10.PMDN No.13 Tahun 2006;11.PMDN No.54 Tahun 2010 ;12.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2007 13.Perda Prov Banten No.1 Tahun 2010;14.Perda Prov Banten No.2 Tahun 2011 ;15.Perda Prov Banten No. 4 Tahun 2012;16.Perda Prov Banten No. 8 Tahun 2016;17.PerGub Banten No.12 Tahun 2013 ;18.PerGub Banten No. 56 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.fungsi forum perangkat daerah;3.penyelenggaraan dan unsur penunjang forum perangkat daerah;4.tahapan penyelenggaraan dan pelaksanaan forum perangkat daerah;5.tim penyelenggara forum perangkat daerah;6.pelaporan;7.sanksi;8.Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2017.
24 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
