Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kawasan Industri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak
ABSTRAK:
a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan jaminan pertumbuhan dan perkembangan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya; b. bahwa pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan jenis pekerjaan yang sangat membahayakan bagi anak, menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, memiliki kerentanan untuk dieksploitasi, serta bertentangan dengan hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal
UU Nomor 20 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002; Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun
1.Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Prinsip; 5. Kewajiban Dan Dukungan Pelaku Usaha; 6. Peran Dan Tanggungjawab; 7. Koordinasi, Pembinaan, Dan Pengawasan; 8. Evaluasi Dan Pelaporan; 9. Ktentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk mengalokasikan pemenuhan kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, perlu dilakukan penyelenggaraan cadangan pangan secara terpadu dan komprehensif guna penyeragaman penyaluran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 24 Th 2007; UU No 18 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 17 Th 2015; Perpres No 83 Th 2006; Permendag No 04/M-DAG/PER/1/2012; Perda No 2 Th 2017.
Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD Tahun 2023 Nomor 28
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Banten; bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/6887/OTDA tanggal 11 Oktober 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Banten Tahun 2023-2024, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 telah disetujui Menteri Dalam Negeri dengan beberapa perbaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 43 Tahun 2022; Perda No. 10 Tahun 2014.
Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Rad Pelayanan Kepemudaan Bab IV Koordinasi Bab V Pemantauan Dan Evaluasi Bab VI Pengawasan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 28 Tahun 2020
PEDOMAN PSBB - PENANGANAN COVID 19 - KABUPATEN TANGERANG - KOTA TANGERANG - KOTA TANGSEL
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD Tahun 2020 No. 29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersakala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020, telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 40 Th 1991; PP No 21 Th 2020; Kepres No 12 Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmendagri No 440-830 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan PSBB; Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB; 4. Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB; 5. Hak Dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selam PSBB; 6. Sumber Daya Penanganan Covid-19; 7. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2020.
24 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2020
PEDOMAN PSBB - PENANGANAN COVID 19 - KABUPATEN TANGERANG - KOTA TANGERANG - KOTA TANGSEL
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD Tahun 2020 No. 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
ABSTRAK:
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020, telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 4 Th 1984; UU No 23 Th 2000; UU No 36 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 6 Th 2018; PP No 40 Th 1991; PP No 21 Th 2020; Kepres No 12 Th 2020; Permendagri No 20 Th 2020; Permenhub No PM 18 Th 2020; Permenkes No 9 Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/328/2020; Kepmendagri No 440-830 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan PSBB; 4. Kegiatan Tertentu Yang Tetap Dilaksanakan Selama PSBB; 5. Han Dan Kewajiban Serta Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB; 6. Sumber Daya Penanganan Covid-19; 7. Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
24 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 29 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan penyelenggaraan Pemerintahan umum di Provinsi Banten, perlu dilakukan strategi inovasi koordinasi, pengawasan, pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan monitoring dalam melaksanakan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 55 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012
1. Ketentuan Umum; 2. Pelimpahan Urusan; 3. KoordinasI, Pembinaan Dan Pengawasan; 4. Sekretaris Gubernur; 5. Pokja; 6. Tata Kerja Dan Hubungan Kerja; 7. Keanggotaan Pokja; 8. Pertanggungjawaban Dan Laporan 9. Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
15 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2023
Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus
ABSTRAK:
bahwa perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, informasi, rekreasi dan pelestarian budaya perlu dikembangkan dan dikelola secara terprogram, terencana dan berkesinambungan agar menumbuhkan budaya gemar membaca, meningkatkan kecerdasan, dan mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat; bahwa pemenuhan standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional Pendidikan pada setiap perpustakaan sekolah sangat diperlukan untuk meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan serta sebagai sarana untuk mencerdaskan anak didik bangsa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan; bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/6980/OTDA tanggal 16 Oktober 2023 hal Fasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No, 43 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; PP No. 24 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perpusnas No. 12 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2019.
Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Pengelolaan Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2023.
3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2017/NO.29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, serta menyesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.40 Tahun 2004 ;3.UU No.24 Tahun 2011 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.24 Tahun 2004 ;6.PP No.58 Tahun 2005 ;7.PP No.12 Tahun 2013 ;8.PMDN No.13 Tahun 2006;9.PMDN No.21 Tahun 2007;10.PMDN No. 11 Tahun 2011;11.PMDN No.57 Tahun 2011 ;12.PMDN No. 31 Tahun 2016;13.PMK No.33/PMK.02/2016;14.Perda No.7 Tahun 2006 ;15.Perda No. 6 Tahun 2008 ;16.PerGub No. 42 Tahun 2016 ;17.PMK No.113/PMK.05/2012
terdapat dalam pasal 18
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2021
KEDUDUKAN -TUGAS POKOK - FUNGSI -TIPE - SUSUNAN ORGANISASI -TATA KERJA PERANGKAT
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD Tahun 2020 No. 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU. No.9 Tahun 2015
Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD Tahun 2022 Nomor 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan mengurangi beban masyarakat yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak, diperlukan perhatian Pemerintah Daerah sebagai bantalan sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah; bahwa dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi perlu menganggarkan bantuan sosial melalui Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 134/PMK.07 /2022; Perda No. 5 Tahun 2021; Pergub No. 66 Tahun 2021
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerima, Bentuk, dan Besaran Bab III Kriteria Bab IV Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Bab V Pendanaan Bab VI Pelaporan Bab VII Monitoring dan Evaluasi Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2022.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
