Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang; bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang, perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.11 Tahun 2019; Keputusan Mendagri No.100-441 Tahun 2019; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan dan Susunan Organisasi; III. Tugas dan Fungsi; IV. Kelompok Jabatan; V. Tata Kerja; VI. Pengangkatan dan Pemberhentian; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
14 halaman; 16 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 56 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kupang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022
perubahan-peraturan bupati kupang-penetapan dan besaran-pajak dan retribusi daerah-kepala desa-kabupaten kupang-tahun anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Penetapan Besaran Bagian Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di
Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022
yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Kupang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian
Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada
Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran
2022 berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun
2022 ten tang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati
Kupang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian
Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada
Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran
2022 perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kupang Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian
Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada
Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran
2022;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor
5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa; Peraturan Bupati Kupang Nomor 33 Tahun
2021 ten tang Penjabaran Anggaran
Pendapa tan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022; Peraturan Bupati Kupang Nomor 2 Tahun
2022 ten tang Penetapan Besaran dan
Penggunaan Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi
Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2022 ; Peraturan Bupati Kupang Nomor 53 Tahun
2022 ten tang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai perhitungan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kupang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022
tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Bagian Hasil Pajak
Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kupang Tahun
Anggaran 2022
3 halaman; 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2018; Pemendikbud No.32 Tahun 2018; Permendagri No.100 Tahun 2018; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016; Perbup Kupang No.10 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar; III. Mutu Pelayanan Dasar; IV. Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; V. Pelaporan Pelaksanaan Pemenuhan SPM Urusan Pendidikan; VI. Pembiayaan; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang kesehatan secara minimal di kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.100 Tahun 2018; Permenkes No.4 Tahun 2019; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016; Perbup Kupang No.11 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan Kesehatan; III. Pelaporan Pelaksanaan Pemenuhan SPM Urusan Kesehatan; IV. Pembiayaan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
6 halaman; 48 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pekerjaan umum secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.100 Tahun 2018; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016; Perbup Kupang No.12 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum; III. Pelaporan; IV. Pembiayaan; V. Pembinaan dan Pengawasan; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 59 Tahun 2022
Arsitektur-sistem pemerintahan berbasis elektronik-kabupaten kupang-tahun 2019-2024
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Arstitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kupang Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Kabupaten Ku pang Tahun 2019-
2024
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
4 halaman; 38 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 94
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kupang; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
Perbup tersebut mengatur mengenai Penjabaran APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, SiLPA, dan Piutang Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar urusan sosial secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2018; Permen Sosial RI No.9 Tahun 2018; Permendagri No.100 Tahun 2018; Perda Kab. Kupang No.6 Tahun 2016; Perbup Kab. Kupang No.15 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Standar Pelayanan Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial; III. Tata Cara Pemenuhan Standar Pelayamnan Minimal Sosial; IV. Pendanaan: V. Pelaporan; VI. Pembinaan dan Pengawasan; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
16 halaman; 12 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 61 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
perubahan kedua-besaran-tunjangan perumahan-tunjangan transportasi-pimpinan dan anggota dprd-kabupaten kupang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Hak Keuangan dan Administrasif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun
2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan
Transportasi Bagi Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa dalam rangka penyusaian besaran tunjangan
perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kupang, maka perlu merubah
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi
Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamhuruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 201 7 tentang
Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang-UndangNomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang; Peraturan Bupati Ku pa ng Nomor 28 Tahun 2017 tentang
besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi
Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah
Perbup tersebut mengatur mengenai besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.100 Tahun 2018; Perda Kab. Kupang No. 6 Tahun 2016; Perbup Kupang No. 14 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Mutu Pelayanan Dasar; III. Kriteria Penerima; IV. Tata Cara Pemenuhan Standar Teknis; V. Pendanaan; VI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
