Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 478 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 73 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.73 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kedudukan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2016/No.73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daera,h (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sslagaim4n6 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4 Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 8).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
23

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 73 Tahun 2022

Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Konawe Selatan

Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERBUP NO.73 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

bantuan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dengan motivasi belajar agar berprestasi bagi mahasiswa Kabupaten Konawe Selatan, perlu pemberian bantuan biaya pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagr Mahasiswa di Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO3 Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Nomor a2861; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a967); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234l. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a86al; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l; 1 1.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN BAB V TIM VERIFIKASI PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN BAB VI PROSEDUR PENERIMAAN BANTUAN BAB VII PENYALURAN DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAB IX PEMBATALAN BANTUAN PENDIDIKAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2022.
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 74 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERBUP NO.74 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa penyelenggaraan pengaturan sumber daya ternak dan/atau bahan asal ternak bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kestabilan ternak, agar fungsi dan rnanfaat serta prodr.rktivitas dapat tercapai secara optirnal; b. bahwa perkembangan dan pendataan jumlah populasi ternak di Kabupaten Konawe Selatan mernerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak dengan pengunaan kartu ternak; c. bahwa peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 38 Tahun 2O2l tentang Tentang Pengaturanlalu Lintas Ternak Dan Atau Bahan Asal Ternak perlu di rubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan atau Bahan Asal Ternak.
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas da: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaha: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 24, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor a2671; 3. Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nornor 84, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 50 15); 4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2OIl tentang Pernbentukan Peratr'ran Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nornor 82, Talnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perr.bahan atas Undang- r..ndang Nornor 12 Tahun 2OLl tentang Pernbentukan Perattrran Perundang-Undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2Ol9 Nornor 183, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornorn 6398) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tatrr.n 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagairnana telah diubah beberapakati terakhir dengan Undang- Undang Nornor 9 Tatrun 2015 tentang Perr.rbahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran Negara Republiklndonesia Nornor 5679l.; 6. Undang-Undang Nomor 1 Ta}.un 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757 ); 7. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nornorl6 Tahun 1977 tentang Usa}.a Peternakan (LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 21, Tarnbal^an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 31-O2l; 8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian lJrr' san Pernerintahan antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahr.n 2OOT Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan Insentif Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLO Nornor 119, Tarnbatran Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 16 1); lo.Peratllran Pernerintah Nornor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nornor 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn or 66231; 1 1 . Peratnran Menteri Dalam Negeri Nornor 8O Tahun 20 15 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 20361, sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn NegeriNornor L2O Tahun 20 18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 8O Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nornor 1571. L2.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nornor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ( Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL6 Nornor 8 ) sebagairnana telah di ubah beberapa ka-li, terakhir dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2o-19 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan ( Lernbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Talrr.rn 2Ol9 Nornor 10 ).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2O2I TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN ATAU BAHAN ASAL TERNAK

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 74 Tahun 2016

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Konawe Selatan

Download :
Perbup Konsel No.74 Tahun 2016.pdf

Abstrak

jaringan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2016/No.74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ke tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; b. bahwa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalarn Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu payung hukum tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Konawe Selatan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penrndang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang PengeloLaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ss[agaimnn4 telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O1l; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian [alam Negeri dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENGELOLAAN BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENGELOLA JDIH BAB V PENDANAAN BAB VI PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 75 Tahun 2022

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Pendidikan

Download :
PERBUP NO.75 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

penerimaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka penerimaan peserta didik baru perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah; b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru; c. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor T8,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a301);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S%al; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2OL4 Nomoor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupatenf Kota, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 48641 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l2l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793l. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 87, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676l 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertana/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2L tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 67621; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor t57l; I- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2A19 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2A2O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 12fl; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2O2l tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6 ); 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161); 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169l; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Arc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAB III PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA BAB. IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK BAB V PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
34

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 76 Tahun 2022

Masterplan Smart City Kabupaten Konawe Selatan

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download :
PERBUP NO.76 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

MASTERPLAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan kota/daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program ke{a dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, perlu disusun Masterplan Smart Citg di Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Ma.sterplan Smart Cifg Kabupaten Konawe Selatan;
L Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan kmbaran Negara Republik indonesia Nomor 59s2); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tarnbahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 19 1);Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19l); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor g) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tatlur. 2022 tentarrg Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tal:un 2022 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 76 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016

Download :
Perbup Konsel No.76 Tahun 2016.pdf

Abstrak

perubahan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2016/n=No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mala pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O16;
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan di hovinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Nomor 4267); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan lcmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Talun 2O05 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine4'a Instansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O6 tentang la.poran Keuangan Pelaporan Keuangan dan Kinerl'a Instansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 310); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKonawe Selatan Tahun 2009 Nomor l); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (kmbaran Daerah KabupatenKonawe Selatan Tahun 20O9 Nomor 2); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 07); 28. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O16 (Berita Daerah Kabupa.ten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 33);
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
53

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 77 Tahun 2022

Pedoman Pengguitaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO.77 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengguitaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 b c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan pengelolaan sisa lebih perhitungan Anggaran Pada BLUD, diatur dengan Peraturan Bupati. bahwa untuk terlaksananya penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Yang Akuntabel perlu menetapkan pedoman Penggunaannya pada BLUD RSD Kabupaten Konawe Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi 1. 2 4 5 6 7 Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOs tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang Standar Akutansi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OLS tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor B Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor B Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); L7. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerj a Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 44); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 64 Tahun 2Ol9 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kela Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPID) Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 64);
BAB I KETENTUAN UMUM BAII II SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SISA TEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 78 Tahun 2022

Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO.78 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

penggunaan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan l,ayanan Umum Daerah (BLUD), yang terdapat surplus pendapatan dari target yang di tetapkan, dan untuk memenuhi kenutuhan mendesak terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan, sehingga perlu menggunakan Surplus Pendapatan; b. bahwa agar penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan az.as kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu menetapkan Pedoman dalam bentuk Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan l.ayanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Konawe Selatan;
l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undaag Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355 ); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2079 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (l,embaran Negara l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); 17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 44); 18. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPID) Rumah Sakit Daerah (RSD) Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 64);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SURPLUS PPK-BLUD RSD KONAWE SELATAN BAB IV PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS PPK-BLUD RSD KONAWE SELATAN BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 78 Tahun 2016

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Yang Sudah Kedaluwarsa

Download :
Perbup Konsel No.78 Tahun 2016.pdf

Abstrak

tata cara

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2016/No.78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Yang Sudah Kedaluwarsa

ABSTRAK:

Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara, Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang sudah kedaluwarsa dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara ,Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3262) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); .) 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengaa Surat Paksa (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan kmba'an Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang I'iomor 27 Tahun 20OO tentang Pembentukan Provinsi SULAWESI TENGGARA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor i 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Non,or 5049) ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pen-rerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara iiepublik irrdonesia Nomor 5587) sebagzrirnana telah diubah clengan Undang-tlndang Nor-nor 9 Tahurr 2Ol5 (Lerrbaran Negara Repubiik Inoonesia Tahun 2tit5 Nomor 58, Tambah an Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lnmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tanbahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor.1049); 8. I'eral.uran Pemennta.h I'lomor: 59 Tahun 2C 10 tentang I'ata Car-a I'ernberian dan Pemi:.niaatan Insentil Penrungulan Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran I'lcgarzr Republik Indonesia Nomor 5151); 9. Peraturan Pem erintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sqndiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tan-rbahan l,emba-an Negara Republik Irrdonesia l'lonor' 5 i ?'9); 10. Peraturan Daerai', l'"a tlrjp;rten Konarve Sr,:iiLt an Nonror 23 Tahun 20 iirl tenta.r-ig Pajak Lltirnr oan Bar:gunnn Perkotaan ian Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Selatan lembaran Daerah kabupaten konawe Selatan Tahun 2018 nomor 2): 12. Peraturan Bupati i^ionawe Selatur Nornor 3i Tahun 2016 tentang Pedoman Peiaksanaan Peraturan Daerah Ihbupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Iionarve Selatan Tahun 2016 Nomor 35 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAB III PENELITIAN DAN PENELUSURAN PIUTANG PBB-P2 BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT