Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 78 Tahun 2016

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Yang Sudah Kedaluwarsa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAB III PENELITIAN DAN PENELUSURAN PIUTANG PBB-P2 BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Yang Sudah Kedaluwarsa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

15 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

06 Desember 2016

Tanggal Berlaku

06 Desember 2016

Sumber

BD.2016/No.78

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 294 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Konsel No.78 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tata cara

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD.2016/No.78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan Yang Sudah Kedaluwarsa

ABSTRAK:

Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara, Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang sudah kedaluwarsa dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara ,Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3262) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); .) 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengaa Surat Paksa (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan kmba'an Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 4. Undang-Undang I'iomor 27 Tahun 20OO tentang Pembentukan Provinsi SULAWESI TENGGARA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor i 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesra Non,or 5049) ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pen-rerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara iiepublik irrdonesia Nomor 5587) sebagzrirnana telah diubah clengan Undang-tlndang Nor-nor 9 Tahurr 2Ol5 (Lerrbaran Negara Repubiik Inoonesia Tahun 2tit5 Nomor 58, Tambah an Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (lnmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tanbahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor.1049); 8. I'eral.uran Pemennta.h I'lomor: 59 Tahun 2C 10 tentang I'ata Car-a I'ernberian dan Pemi:.niaatan Insentil Penrungulan Paiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran I'lcgarzr Republik Indonesia Nomor 5151); 9. Peraturan Pem erintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sqndiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tan-rbahan l,emba-an Negara Republik Irrdonesia l'lonor' 5 i ?'9); 10. Peraturan Daerai', l'"a tlrjp;rten Konarve Sr,:iiLt an Nonror 23 Tahun 20 iirl tenta.r-ig Pajak Lltirnr oan Bar:gunnn Perkotaan ian Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Konawe Selatan lembaran Daerah kabupaten konawe Selatan Tahun 2018 nomor 2): 12. Peraturan Bupati i^ionawe Selatur Nornor 3i Tahun 2016 tentang Pedoman Peiaksanaan Peraturan Daerah Ihbupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Iionarve Selatan Tahun 2016 Nomor 35 );
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAB III PENELITIAN DAN PENELUSURAN PIUTANG PBB-P2 BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2 BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2016.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521