Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan penjelasan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2019
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
5. Permendagri No. 77 Tahun 2020
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Belanja Hibah
Bab III Ketentuan Peralihan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
50
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 39 Tahun 2019
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Bab III Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Bab IV Hak Akses
Bab V Pembiayaan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
18
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 12
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya Covid 19 perlu dilakukan penyesuaian
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2019
4. Perpres No. 33 Tahun 2020
5. Perpres No. 82 Tahun 2020
6. Permendagri No. 8 Tahun 1970
7. Permendagri No. 77 Tahun 2020
Mengatur Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya COVID 19
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 2 Tahun 2018
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab III Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab IV Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
22
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 25 Tahun 2004
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 8 Tahun 2008
5. PP No. 2 Tahun 2018
6. PP No. 12 Tahun 2019
7. Permendagri No. 8 Tahun 1970
8. Permendagri No. 86 Tahun 2017
9. Permendagri No. 70 Tahun 2019
10. Permendagri No. 90 Tahun 2019
11. Permendagri No. 17 Tahun 2021
12. Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2008
13. Pergub Prov Sumbar No. 20 Tahun 2021
14. Perda Kota Solok No. 2 Tahun 2005
15. Perda Kota Solok No. 1 Tahun 2010
16. Perda Kota Solok No. 13 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Solok No. 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 36 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 109 Tahun 2012
5. Permendagri No. 8 Tahun 1970
6. Perda Kota Solok No. 1 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur Juklak Kawasan Tanpa Rokok dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan umum
Bab II Penyelenggaraan KTR
Bab III Pembinaan dan Pengawasan KTR
Bab IV Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
13
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 17 Tahun 2003
3. UU No. 1 Tahun 2004
4. UU No. 25 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 28 Tahun 2009
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 23 Tahun 2005
9. PP No. 55 Tahun 2005
10. PP no. 5 Tahun 2009
11. PP No. 71 Tahun 2010
12. PP No. 12 Tahun 2017
13. PP No. 18 Tahun 2017
14. PP No. 12 Tahun 2019
15. Permendagri No. 8 Tahun 1970
16. Permendagri No. 16 Tahun 2007
17. Permendagri No. 52 Tahun 2012
18. Permendagri No. 62 Tahun 2017
19. Permendagri No. 36 Tahun 2018
20. Permendagri No. 64 Tahun 2020
Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kota Solok TA 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020
28
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 6
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No. 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari APBD
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2019
4. PP No. 63 Tahun 2021
5. Permendagri No. 8 Tahun 1970
Peraturan ini mengatur tentang Juknis Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas
Bab III Waktu Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas
Bab IV Tata Cara Pembayaran
Bab V Pengendalian Internal
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian THR bagi Aparatur Negara Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara Tahun 2020
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 5 Tahun 2021
PERWALI Kota Solok No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 5
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwako No. 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Solok No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan terhadap besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD serta tunjangan transportasi anggota DPRD, maka perlu melakukan perubahan atas Perwako tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Solok No. 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok.
UUNo. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Perda Kota Solok No. 7 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Perwako No. 62 Tahun 2017 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 19 diubah
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 4
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Perwako No. 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ a tau an tar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. bahwa berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian Penggunaan Anggaran Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Disease 2019
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 8 Tahun 1970, Permendagri No. 16 Tahun 2007, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 36 Tahun 2018, Permendagri No. 64 Tahun 2020
Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 207 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3) diubah, sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2021.
9 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
