Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUSI RAWAS
ABSTRAK:
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 520/9340/OTDA/2017 tanggal 8 November 2017
Perihal Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah yang penyediaan
aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
serta penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan
Penyuluh kehutanan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Musi Rawas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini yang diatur adalah tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis pada Badan Keluarga Berencana Kabupaten
Musi Rawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2008
3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2001/NO.15 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan kesempatan dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Musi Rawas, dipandang perlu diusahakan penerimaan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 8 Tahun 1979; Permendagri No. 84 Tahun 1993.
Dalam peraturan ini diatur tentang KETENTUAN UMUM, KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN, KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN, KETENTUAN PERALIHAN.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Paramedis Perawatan, Paramedis Non Perawatan dan Staf Penunjang Lainnya pada RS.Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja paramedis perawatan, paramedis nonperawatan, dan staf penunjang lainnya di lingkungan RS Dr. Sobirin agar tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan kepada mereka. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dengan pertimbangan kondisi dan resiko kerja. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, besaran tambahan penghasilan, ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2009.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 05 Tahun 2019
PEMBENTUKAN -PERUSAHAAN - PERSEROAN - DAERAH - MUSI - RAWAS - SEMPURNA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, L.D.2019/NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan
Perusahaan
Perseroan
Daerah
Musi Rawas
Sempurna
ABSTRAK:
Bahwa untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
4 ayat
dan
ayat
(2)
Peraturan
Pemerintah
nomor
54
Tahun
2017
tentang
Badan
Usaha
Milik Daerah
peraturan
Daerah
tentang
pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan terbatas Musi Rawas Sempurna
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 40 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 54 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 37 Tahun 2018
Pembentukan Dan Tempat
Kedudukan,Jenıs Kegıatan Usaha , Mıtra Kerjasama,Hubungan Kerja Pemerıntah
Kabupaten Dengan
Perseroan,Modal Dan Saham,Organ Perseroan,Karyawan
Perseroan,Tata Kelola
Perusahaan
Yang
Baık,Rencana
Kerja,
Iaporan
Tahunan Laba
Satuan
Pengawas
Intern,
Komıte
Audıt, Dan Komıte
Iaın Penilaian
Tıngkat
Kesehatan,
Restrukturısası, Prıvatısası
Penggabungan,
Peleburan, Pengambılan, Dan
Pemısaha ,Pemerıksaan Terhadap Perseroan Pembubaran
Dan Likuıdası
Perseroan Perseroan ,Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
31 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2019
PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS - TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN - PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan
Unıt
Petugas
Tındak
Internal
Satuan
Polısı
Pamong
Praja
Pada
Satuan
Polısı
Pamong praja
Dan
Pemadam
Kebakaran
Kabupaten
Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
berdayaguna' bersih dan bertanggungiawab, satuan
Polisi Pamong Praja mempunyai Peran Yang
sangat penting dalam melaksana-kan tugas pokok, dan
fungsi membantu Bupati dalam menyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan
ketentraman masyaralat, penegakan produk hukum
Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan
secara berkelanjutan terhadap apaiat Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan
dan pengawasan kode eti
UU No 28 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 42 Tahun 2004;PP No 79 Tahun 2005;PP No 53 Tahun 2010;PP No 16 Tahun 2018;Permendagri No 54 Tahun 2011;Permendagri No 19 Tahun 2013;Permendagri No 62 Tahun 2008;Perbup No 45 Tahun 2016
PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
BAGIAN KESATU
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI,PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KESATUAN
KOMANDAN,TATA KERJA,PENGANGKATAN DAN PEMBERH ENTIAN
BAGIAN KESATUAN
PENGANGKATAN,HONORARIUM,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
TERMINAL DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepagawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Rawas
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupatı Musı Rawas Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknıs Pengelolaan Belanja Dana Desa, Alokası Dana Desa, Bagı Hasıl Pajak Daerah Dan Retrıbusı Daerah Bagı Pemerıntah Desa Daıam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN - BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 4 TAHUN 2019 - TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOI'AAN BEI,ANJA DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, - BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - BAGI PEMERINTAH DESA DAIAM MENIMBANG - KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatı Musı Rawas Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknıs Pengelolaan Belanja Dana Desa, Alokası Dana Desa, Bagı Hasıl Pajak Daerah Dan Retrıbusı Daerah Bagı Pemerıntah Desa Daıam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019
ABSTRAK:
bah$,a untuk tertib admirdstrasi Tahun 2019 telai
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belalja Dana Desa, Alokasi
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah darr Retribusi Daerai
Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun
2019
bahwa berdasarkan tugas pokok darl fungsi dalam
menentukao besatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2019 menjadi kewenangan Badan Pajak
dan Retribusi Kabupaten Musi Rawas
UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP No 47 Tahun
2015;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana teLah
diubah dengan PP No 8 Tahun
2016;Perpres No 107 Tahun 2017;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 110 Tahun 2016;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015;Permenkeu No 48/PMK.07/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali teraldrir Permenkeu No 121/PMK.O7 /20l8;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dafi Tfansmigrasi Nomor 16 Tahun 2018;Perda No 11 Tahun 2016;Perda No 10 Tahun 2018;
BAGI HASIL PA.JAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH DESA TAHUN 2019,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Petaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 ; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009; Peraturan MENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERDANo. 7 Tahun 2015; PERDA No. 10 Tahun 2016; PERBUP No. 6 Tahun 2018; PERBUP No. 5 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas. Diatur juga mengenai Prinsip, Kebijakan dan Jenis Pelayanan Tarif Serta Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, nomenklatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas diubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2O10 perlu diadakan perubahan;
Dasar Hukum dalam peraturan ini ialah ;UU No 28 Tahun 1959;UU No 33 Tahun 2004;UU No 33 tahun 2004;UU No 38 tahun 2004;UU No 22 Tahunn 2009;UU No 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015;PP No 43 Tahun 1993;PP No 44 Tahun 1993;PP No 34 Tahun 2006;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 41 Tahun 2010;PErbup No 39 Tahun 2016;
Materi Pokok dalam peraturan Bupati ini antara lain :Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 109 diubah sehingga 1. Nomenklatur
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten
Musi
Rawas harus
dibaca
dan
dimaknai
sebagai
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Musi Rawas.Nomenklatur
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Musi
Rawas
harus
dibaca dan
dimaknai
sebagai
Satuan
Polisi
Pamong
Praja dan
Pemadam
Kebakaran
Kabupaten
Musi
Rawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
peraturan yang di ubah ;Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2O10
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Bahwa dikarenakan adanya Pandemi Corana Virus Disease (COVID-19) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COV1D-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Talun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2019; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.O7/20I9; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.O7/2020;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7/2020; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
6/KM.7/2020; Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2013/SJ Nomor 177/KMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/Km.7/2020; . Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
