tATA CARA PEMANFAATAN DANA - BAGI HASIL PAJAK DAERAH - KEPADA - PEMERINTAH DESA - DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2019/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata
Cara
Pemanfaatan Dana
Bagı
Hasıl
Pajak
Daerah
Kepada
Pemerıntah Desa
Dalam
Kabupaten Musı
Rawas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96
ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2OL4 tarrtajlg Peraturan
pela}sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana bagi
Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dalam
Kabupaten Musi Rawas;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
dengan PPh No 47 Tahun
2015;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimsna beberapa kali telah
diubah terakhir dengan PP
No 8 Tahun 2016;Permendagri No 113 Tahun 2014;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 62 Tahun 2016
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah , Tata Cara Pei{Yaluran ,Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pa.Jak Daerah ,Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: a. bahwa pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020, tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Visi dan Misi Bupati Musi Rawas, maka Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu diadakan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Musi Rawas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 28 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah Sinergi, Inovatif, Akuntabel dan Profesional yang disingkat "SIAP".
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Mengubah Peraturan Bupati No 38 Tahun 2020 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Bahwa dikarenakan adanya Pandemi Corana Virus Disease (COVID-19) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COV1D-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Talun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2019; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.O7/20I9; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.O7/2020;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7/2020; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
6/KM.7/2020; Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2013/SJ Nomor 177/KMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/Km.7/2020; . Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7
tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 64 tahun 2017; dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini yangdiatur adalah tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2018.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 23 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang
ABSTRAK:
bahwa dengan telah disyahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk memungut retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang
UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU No 18 Tahun 1997;UU No 22 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 1999;PP No 22 Tahun 1983;PP No 20 Tahun 1997;PP No 104 Tahun 2000;Permendagri No 84 Tahun 1993;Kepmendagri No 174 Tahun 1997;Kepmendagri No 175 Tahun 1997.
Dalam Peraturan Daerah ini antara lain Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penyimpanan Barang oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5 Golongan Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 6
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran
ruang tempat usaha, biaya pemriksaan dan biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian.Pasal 7
(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ruang tempat penyimpanan barang.
(1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Luas sampai dengan 100 M2 sebesar Rp. 50.000,-
b. Luas diatas 100 M2 sebesar Rp. 100.000,-
Pasal 8
Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat tempat izin penyimpanan
barang diberikan.
Pasal 9
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kecuali ditetapkan lain
oleh Kepala Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2001.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Sesuai dengan Peraturan Bupati untuk meningkatkan
penyelenggaraan
kearsipart
sesuai dengan
pedoman
Standar Nasional
Perpustakaan
dan Standar Kearsipan,
perlu
disusun
pedoman
Tata
Kearsipan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini ialah :UU NO 28 Tahun 1959;UU NO 43 Tahun 2009;UU NO 23 Tahun 2014;Sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 19 Tahun 1961;Kepres No 26 Tahun 1974;Kepres No 105 Tahun 2004;Peraturan Kepala arsip Nasional No 17 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 19 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 2 Tahun 2014;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 38 Tahun 2015;Peraturan Kepala Arsip Nasional No 37 Tahun 2016;Pergub No 41 tahun 2010;Perda No 10 Tahun 2016;Perbup No 44 Tahun 2016.
Materi pokok dalam peraturan Bupati ini adalah :Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan Perusahaan Daerah menyerahkan Arsip Inaktif yang sekurang-kurangnya berusia 1O (sepuluh) Tahun dan Arsip Statis kepada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2O12 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas
Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 TAHUN 2017 Tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2022
pembebasan - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan - pendaftaran tanah sistematis lengkap - redistribusi tanah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2022/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah yang menyangkut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Musi Rawas menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sehingga perlu diadakan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan
Mengatur Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Persyarata Berkas Administrasi untuk Memperoleh Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipl Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Sehubungan dengan kondisi bencana nasional non-alam penyebaran Corona Virus Diseases-19 (Covid- 19) yang mengakibatkan refocusing anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu perlu mentapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; KEPPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 30 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 41 Tahun 2018; KEPMENDAGRI No. 061-5449 Tahun 2019; PERDA No. 10 Tahun 2016.
Pada peraturan ini diatur mengenai berubahan pada ketentuan umum, pemberian TPP, penilaian kinerja, pemberian honorarium,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipl Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
11 hlm, Lampiran : 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA GIRIYOSO KECAMATAN JAYALOKA
DENGAN DESA GUNUNG KEMBANG BARU KECAMATAN BTS. ULU
ABSTRAK:
a. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan
penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
b. penetapan batas desa antara Desa Giriyoso Kecamatan
Jayaloka dan Desa Gunung Kembang Baru Kecamatan BTS. Ulu
yang tidak mendapatkan kesepakatan antar desa, sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, dalam hal upaya musyawarah/mufakat
tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini yang diatur adalah tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, dalam hal upaya musyawarah/mufakat
tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh
Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembedayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan
Teknologi Tepat Guna,perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:UU 28 Tahun 1959;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 20 Tahun 2005;PP No 43 Tahun 2014
sebagaimana
telah
diubah
dengan PP
No
47 Tahun
2O05;Permendagri No 20 Tahun 2010
Materi pokok dalam Peraturan ini antara lain ;
Pemberdayaan
masyarakat
adalah
upaya
pengembangan
masyarakat
melalui
penciptaan
kondisi
yang memungkinkan
masyarakat
mampu
membangun
diri
dan
lingkungannya
secara
mandiri
melalui
pemberian
sumberdaya,
kesempatan
dalam
pengambilan
keputusan'
Serta
peningkatan
pengetahuan
dan
keterampilan
masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
18 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat