Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 272, BD.2009/No.50 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Desa
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 2 Seri E didalam beberapa Pasalnya perlu dilakukan perubahan dan penambahan sehingga perlu diubah dan selanjutnya ditetapkan kembali; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4
Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2006.
Perubahan yang dimuat adalah Pasal 1 angka (6) dihapus; Pasal 6 ditambah 1 ayat yaitu ayat (2); Ketentuan Pasal 7 diubah; Pasal 9 ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2009.
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Desa (diubah)
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 260 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 260, BD.2009/No.49 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya Pendidikan Dasar, serta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjarnegara perlu membebaskan biaya operasional sekolah kepada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan ini memuat Pembebasan Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten BanjarnegaraPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 247 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 247, BD.2009/No.37 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Berlaku terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang Lahir sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa karena masih banyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang belum melaporkan Pencatatan Kelahirannya, dan motivasi kesadaran atas pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Akta Kelahiran sedang tumbuh, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu untuk diperpanjang masa berlakunya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Koordinasi Instansi terkait tanggal 19 Maret 2009 serta asas manfaat dalam hukum yang ada, maka dipandang perlu Memperpanjang Masa Berlaku Terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 Tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008.
Perpanjangan administrasi kependudukan bagi penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 245 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 245, BD.2009/No.36 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa kondisi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara cukup besar sehingga tidak seluruhnya terdaftar sebagai peserta program JAMKESMAS pada anggaran Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelengggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui anggaran Kegiatan Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, termasuk membantu bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar (non Quota) sebagai peserta Program JAMKESMAS;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pengobatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan pelaksanaan bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 222 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 222, BD.2009/No.35 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, sehingga untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi, maka perlu menetapkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17
Tahun 2008.
Peraturan ini memuat ketentuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2009.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 197 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 197, BD.2009/No.34 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Ketenagalistrikan Daerah maka dipandang perlu diatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UIKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU). bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Kepmen ESDM Nomor 1455.K/40/MEM/2000; Kepmen ESDM Nomor 2046.K/40/MEM/2001; Kepmen ESDM Nomor 1752.K/34/MEM/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2009.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 193 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 193, BD.2009/No.48 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 190 Tahun 2009
tata kerja-unit pelaksana teknis-badan keluarga berencana
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 190, BD.2009/No.47 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 189 Tahun 2009
tata kerja-unit pelaksana teknis-dinas kehutanan dan perkebunan
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 189, BD.2009/No.46 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 188 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 188, BD.2009/No.45 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
49 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
