Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dusun Koda Dalam Desa Jorok Kecamatan Utan
ABSTRAK:
Sejalan dengan perkembangan Dusun Koda Permai
Desa Jorok Kecamatan Utan serta aspirasi masyarakat untuk
meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu
dilakukan pemekaranj'pembentukan dusun di Desa Jorok
Kecamatan Utan, usulan pemekararr/pembentukan dusun di DesaJorok
Kecamatan Utan telah diajukan sesuai surat Kepala Desa
Jorok Nomor : 474 / Pem.Des / XII / 2020 tanggal 21
Desember 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Koda
Permai Desa Jorok Kecamatan Utan, berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim
Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa,
terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas
wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Koda
Permai memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan
penataan menjadi 2 (dua) dusun, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Koda Dalam
Desa Jorok Kecamatan Utan.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017.
Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Dusun Sampar Goal I dan Dusun sampar Goal II Desa Emang Lestari Kecamatan Luyuk
ABSTRAK:
Sejalan dengan perkembangan Dusun Gunung Kembar
Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk serta aspirasi
masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaranj'pembentukan
dusun di Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk, usulan pemekaranjpembentukan dusun di Desa
Emang Lestari Kecamatan Lunyuk telah diajukan sesuai surat
Kepala Desa Emang Lestari Nomor : 451 j 01 j EMG-Lj 2020
tanggall0 Nopember 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun
Gunung Kembar Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk, berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim
Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa,
terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas
wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Gunung
Kembar memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan
penataan menjadi 3 (tiga) dusun, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun
Sampar Goal I dan Dusun Sampar Goal II Desa Emang
Lestari Kecamatan Lunyuk,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 1 Tahun 2017. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017.
Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan
kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan
wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan
Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat
istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun
2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta. Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Urnum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu
diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan, .
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumbawa.
Undang-Undang Nomor 69 Tabun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 86 Tabun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 86)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 53 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 91 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PADA-DINAS-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN-KABUPATEN-SUMBAWA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun
2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa,
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016, . Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tabun 2020.
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 91)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 54 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 93 Tahun
2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu
diubah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 93 Tahun 2020 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Ketja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Sumbawa.
Undang--Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 93 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 93 Tahun
2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Petemakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2020 Nomor 93)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Fasilitasi Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Di Desa
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggungjawab menyelenggarakan urusan
administrasi kependudukan dengan kewenangan
penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan
sebagian urusan Administrasi Kependudukan
berdasarkan asas tugas pembantuan, dalam rangka penugasan kepada desa untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan, perlu pedoman fasilitasi layanan
dokumen administrasi kependudukan berbasis
kewenangan desa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Fasilitasi Layanan Dokumen Administrasi
Kependudukan di Desa.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 96, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2018, . Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2020.
Tujuan khusus LAKD meliputi:
a. meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan administrasi
kependudukan hingga tingkat desa;
b. menfasilitasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada
masyarakat; dan
c. meningkatkan kualitas tata kelola dan pemanfaatan data
kependudukan di tingkat desa.
Sistem dan prosedur fasilitasi dokumen kependudukan bertujuan untuk
membantu penduduk mendapatkan dokumen kependudukan secara
mudah, dekat, dan bebas biaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sandar harga satuan pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar WHarga Satuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 _ tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor i Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah;
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA. Terdiri dari III Bab, dan 32 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Standar Harga Satuan, Bab III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 57 Tahun 2015
desa - PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Perda Kab. Sumbawa No. 59 tahun 2014, Perbup Kab. Sumbawa No. 59 tahun 2014, Perda Kab. Sumbawa No. 10 tahun 2015, Perda Kab. Sumbawa No. 11 tahun 2015, Perda Kab. Sumbawa No. 12 tahun 2015, Perda Kab. Sumbawa No. 60 tahun 2015.
1. Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal-hal khusus lainnya.
2. Penyusunan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 60 Tahun 2015
desa - TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
UU No. 69 Tahun 1958, UU No 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 137 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permenkeu No. 93/PMK.07/2015, Perda Kab. Sumbawa No. 1 Tahun 2015
Perbup ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2015. Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan , Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana KeIja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
S:I;l·mbawaTahun 2021-2026;-
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004,. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ,1
. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,. Peraturan M
enteri Penda
yagunaan Aparatu
r Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20
1
7,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tabun 2019,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahu
n 2020,. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ,Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012,. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 20
10,Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019,Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
-
-
68
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
