Jabatan / Profesi / Keahlian / Sertifikasi - Standar / Pedoman
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 66
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa dalam rangka terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berbasis pada kualiflkasi, kompetensi
dan kinerja, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
UU Nomor 30 Tahun 2014;
UU Nomor 20 Tahun 2023;
PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020;
Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pengawas untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan Dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib
membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam melakukan pemungutan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020;
UU Nomor 5 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Pergub NTB Nomor 92 Tahun 2023;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022.
1. Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dikenakan kewajiban membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
2. Nilai porsi keuntungan bersih sebagaimana dimaksud, diperoleh dari laporan keuangan Pemegang IUPK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar;
3. Pembagian keuntungan bersih kepada Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 2% (dua persen).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 63
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan sebagai upaya tercapainya peningkatan penyempurnaan tertib administrasi pemerintahan khususnya dalam hal penyelamatan dan penyusutan arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu adanya pedoman Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
b. bahwa dengan diterbitkannya surat dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor BBA.
02.07/111/2023 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan sebelumnya perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
Dasar Hukum:
UU Nomor 69 Tahun 1958;
UU Nomor 43 Tahun 2009;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
PP Nomor 28 Tahun 2012;
Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 135 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 83 Tahun 2022;
Perka ANRI Nomor 22 Tahun 2015;
Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018;
Perbup Sumbawa Nomor 111 Tahun 2022.
1. JRA Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
2. JRA Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
80 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk meningkatkan keandalan dan relevansi laporan keuangan serta dapat dibandingkan antar periode dan antar entitas, diperlukan pedoman berupa kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan entitas akuntasi dan entitas pelaporan guna menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sudah tidak sesuai perkembangan pengaturan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri atas:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi
Bab III : Kebijakan Akuntansi Pelaporan
Bab IV : Kebijakan Akuntansi Akun
Bab V : Bagan Akun Standar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
102 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 61 Tahun 2023
Kependudukan dan Perkawinan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 61, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 61
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Mengingat:
a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 21 Tahun 2022.
Dalam Perbup ini diatur tentang Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 59 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Perbankan, Lembaga Keuangan
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penugasan Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Perseroda) Sebagai Bank Penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan The Development Of Integrated Farming System In Upland Areas Project (Upland) Di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023 - 2024
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2021-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat
(Perseroda) sebagai Bank Penyalur Dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND) di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023-2024;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun
2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2023.
Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD, Bupati menugaskan PT. BPR NTB (Perseroda) sebagai bank penyalur dana akses layanan keuangan kegiatan The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND).
Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR NTB (Perseroda) sebesar Rp4.305.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mendukung tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu mengatur Perjalanan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dengan memperhatikan prinsip belanja yang selektif, efisien, akuntabel, transparan, patut dan wajar dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Pemerintah Daerah mengatur tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2023.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang dibebankan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
31 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a . bahwa perubahan rencana strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Sumbawa Peraturan Supati Sumbawa Nomor 34 Tahun 2022.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Supati Sumbawa Nomor 84 Tahun 2021 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Supati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
122 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa perubahan rencana strategis Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 50 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022.
Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2021 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07 /2022;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07 /2022;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2023.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.040.592.979.916,00 bertambah sebesar Rp. 55.846.261.842,00 sehingga menjadi Rp.2.096.439.241.758,00 dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
