Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi memerlukan arah kebijakan, strategi dan sasaran yang terukur dan terpadu agar berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial serta Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 tahun 2016 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka diperlukan pengaturan tentang perubahan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 5 dan angka 6, serta Lampiran I dan Lampiran II pada Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Kota pekalongan TA 2018;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda Prov Jateng No 12 Tahun 2017; Perda Koota Pekalongan No 11 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang rincian APBD TA 2018 yang berjumlah Rp959.757.125.000,00.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan.
ABSTRAK:
bahwa untuk mengentaskan angka putus sekolah dan angka tidak sekolah dan untuk meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Kota Pekalongan, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program paket C Kota Pekalongan yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Kota Pekalongan; bahwa agar pengelolaan bantuan biaya pendidikan kepada warga belajar di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan dalam Peraturan Walikota;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Prigram Paket A, Program Paket B dan Program Paket C Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2003; PP No 21 Tahun 1988; PP No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 47 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 7 Tahun 2018;
Pearturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan dan mekanisme pemberian bantuan pendisikan bagi warga belajar yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C di Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan progra, pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kelompok Belajar/Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C yang memiliki ijin operasional/ijin pendirian yang berlaku. Diatur pula mengenai Pembiayaan, Jumlah Pertemuan Wajib Belajar dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas dan Tanggung Jawab, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Larangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif diperlukan sistem penyediaan air minum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtayasa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk, Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan, Modal, Organ Perumda Tirtayasa, KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perumda Tirtayasa, Rencana Bisnis Perumda Tirtayasa, Penggunaan Laba dan Laba Bersih, Anak Perusahaan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Dana Pensiun, Asosiasi, PEmbubaran, KEtentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
39 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2018
tuntutan ganti rugi - pegawai negeri bukan bendahara
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD No 17/2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Informasi dan Pelaporan Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penagihan dan Penyetoran, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah kepada Perangkat Daerah yang menangani Pengurusan Piutang Daerah, Kedaluwarsa, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti KErugian, AKuntansi dan pelaporan Keuangan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan sistem online pajak daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomro 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan System Online Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 82 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 32/PMK.05/2014; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 4 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 9 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 11 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jens pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu diatur kewenangan Walikota dan Kepala BKD, Sistem Online Pajak Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pengenaan Sanksi Administratif dan Gangguan atau perbaikan jaringan sistem informasi pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan intern oleh aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan agar auditor dapat mengetahui visi, misi, tujuan kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern berupa piagam pengawasan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016.
Peraturab Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan, Piagam Audit Intern, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9A Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Batas Kota Sebelah Barat Dan Kawasan Sekitar Jalan Raya Tirto Dan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kawasan Batas Kota Sebelah Barat dan Kawasan Sekitar jalan Raya Tirto serta Jalan Gajahmada di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan kelurahan Bendan Kregon di Kecamatan Pekalongan Barat dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta untuk kepentingan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Batas Kota Sebelah Barat dan Kawasan Sekitar Jalan Raya Tirto serta Jalan Gajahmada di Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 tahun 1950; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 1 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 15 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2009; Perda Nomor 15 Tahun 2009; Perda No 30 Tahun 2011; Perda No 8 Tahun 2013; Perda Kota Pekalongan No 4 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, RTBL, Ketentuan Sanksi dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk memperoleh penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan yang tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa perlu mengatur ketentuan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kadalursa dalam penagihan pajak yaitu melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Termasuk juga diatur tata cara penghapusan piutang pajak dengan alasan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman agar dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota pekalongan No 33 Tahun 2011; Perda Kota pekalongan No 2 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tempat Pemakaman, Pelayanan Pemakaman, Pelayanan Tempat Pemakaman yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pelayanan Pemakaman yang dikelola oleh Pihak Ketiga, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2018.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
