Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 819 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perda No 9 Tahun 2018.pdf

Abstrak

rpjmd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021, perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa tengah No 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Provinsi Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2009; Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 4 tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) mengenai sistematika perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji Jamaah Haji Kota Pekalongan

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
2021perwal3375009.pdf

Abstrak

ibadah haji - jamaah - penyelenggaraan - petunjuk

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji Jamaah Haji Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah Haji Jamaah Haji Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018;
peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruaang lingkup, panitia penyelenggara ibadah haji daerah, petugas haji daerah, perekrutan petugas haji daerah, persyaratan calon TPHD Dan TKHD, kewajiban dan hak, larangan dan sanksi, penganggaran dan pengelolaan, dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
.
.
10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003

Download :
2020perda3375009.pdf

Abstrak

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2020/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

ABSTRAK:

bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kota Pekalongan sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan 2009-2029;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasla 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, penyisipan Pasal 13A dan Pasal 13B, perubahan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, penghapusan Pasal 17, perubahan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, penyisipan Pasal 20A, perubahan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, penyisipan Pasal 26A, dan Pasal 26B, perubahan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, penyisipan Pasal 33A, perubahan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, penghapusan Pasal 39, perubahan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, PAsal 43, Pasal 44, penyisipan Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, PAsal 44E, Pasal 44F, Pasal 44G, Pasal 44H, Pasal 44 I, Pasal 44J, penghapusan Pasal 45, dan Pasal 46, perubahan Pasal 47, Pasal 48, penghapusan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, perubahan Pasal 52, penyisipan Pasal 52A, perubahan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, PAsal 59, Pasal 60, penyisipan Pasal 60A, PAsal 60B, Pasal 60C, PAsal 60D, Pasal 60E, Pasal 60F, Pasal 60G, perubahan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, PAsal 64, penghapusan Pasal 65, penyisipan Pasal 65A, perubahan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, penghapusan Pasal 70, Pasal 71, perubahan Pasal 72, Pasal 73, penghapusan Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, perubahan Pasal 77, penyisipan Pasal 77A, perubahan Pasal 79, Pasal 80, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003 dicabut.
162 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006

Download :
2013perda3375009.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN DAERAH - BANK PERKREDITAN RAKYAT

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/No. 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta untuk lebih mendorong kinerja dalam menghadapi perkembangan perekonomian perlu dilakukan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan; bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pekalongan, dimana Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan perbankan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk badan hukum, nama, lambang dan tempat kedudukan, azas , maksud dan tujuan, fungsi, tugas dan usaha, modal, organ bank pekalongan, kewenangan walikota, dewan pengawas, direksi, kepegawaian, dana pensiun dan tunjangan hari tua, perencanaan dan pelaporan, penetapan dan penggunaan laba bersih, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan, kerjasama, pembubaran, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2013.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2006 dicabut.
29 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017

Mengubah :

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017

Download :
Perwal No. 09 Tahun 2017.pdf

Abstrak

apbd - penjabaran

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2017/No.9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0001440 tanggal 4 Februari 2017 tentang penyampaian alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa TA 2017, Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Janurai 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kab/Kota pada APBD, hasil konsultasi penggunaan SiLPA DAK bidang pendidikan serta beberapa hal urgen lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja APBD, maka diperlukan beberapa penyesuaian; bahwa sesuai dengan Permendagri No 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 109 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017, pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kab/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah perda tentang APBD TA 2017 ditetapkan, maka pemda harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khsuus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang Perubahan atas Perwal Pekalongan No 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kota Pekalongan TA 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 tahun 2014; PP no 21 Tahun 1988; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No 13 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, penyisipan Pasal 1A, perubahan Pasal 3.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2016 diubah.
5 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2023

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053

Lingkungan Hidup Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
2023perda3375009.pdf

Abstrak

rencana perlindungan - pengelolaan lingkungan hidup

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2023/NOMOR.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia; bahwa pertumbuhan penduduk dan tekanan ekonomi di wilayah perkotaan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga perlu adanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang holistik, integratif, terpadu, dan sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jangka Waktu dan Kedudukan RPPLH, Materi Muatan RPPLH, Sistematika RPPLH, Pelaksanaan, Koordinasi dan Kerjasama, Monitoring dan Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
228 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Standar/Pedoman

Download :
22Perwal No. 9 Tahun 2015.pdf

Abstrak

FORUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD.2015/NO.9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan amanat Pasal 146 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD kabupaten/ kota dalam forum SKPD kabupaten/kota; bahwa sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Petunjuk Teknis Pelaksanaan forum SKPD kabupaten/kota diatur oleh bupati/walikota; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Forum SKPD;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan pelaksanaan forum SKPD.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015.
16 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010

Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1999

Download :
85perda-no09-th-2010.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2010/No. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dibidang jasa transportasi, maka pelayanan masyarakat perlu ditingkatkan dengan menambah dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana di terminal; bahwa guna meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang jasa transportasi agar dapat diselenggarakan secara tertib dan teratur maka dipandang perlu adanya penataan dan pengelolaan terminal; bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang retribusi terminal dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dikaji; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009;
Peratran Daerah ini mengatur tentang fasilitas terminal, wilayah kewenangan terminal, penyelenggaraan terminal dan jasa pelayanan, penyelenggara terminal, perizinan penggunaan kios dan PK-5, tata tertib terminal, retribusi, pelaksanaan dan pengawasan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1999 dicabut.
19 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013

Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975

Download :
49perda-no10-th-2013.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; bahwa salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum; bahwa Pemerintah Kota Pekalongan telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan; ahwa dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat, dan penyesuaian peraturan perundang–undangan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian, nama, lambang, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta lapangan usaha, modal, organ PDAM, dewan pengawas, direksi dan kepegawaian pdam, dana pensiun, asosiasi, penggunaan laba bersih, pembubaran, ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2013.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 dicabut.
12 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000

Download :
57perda-no10-th-2011.pdf

Abstrak

PAJAK SARANG BURUNG WALET

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/No. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan penerimaan daerah dari Pajak Sarang Burung Walet; bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet;
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 ; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan, wilayah pemungutan dan masa pajak, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2011.
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 dicabut.
19 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT