Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD Tahun 2009 No.15
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP) mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting
dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah
secara bertahap, guna mempercepat terwujudnya masyarakat
adil dan makmur;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketentuan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005–2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2003;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
2003;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2006;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008;Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan
Nomor 5 Tahun 1992;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Program Pembangunan Daerah Tahun 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP
Daerah. RPJP daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan
dan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh)
tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan
arah pembangunan.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana
Strategis (RENSTRA) Kota Pekalongan Tahun 2003–2008, dinyatakan masih tetap
berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2022
retribusi - rekreasi - olahraga - peninjauan - perubahan
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16,
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga serta optimalisasi pendapatan daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan WaliKota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pernerintah Nornor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nornor 25 Tahun 2011; Peraturan Walikota Pekalongan Nornor 7 Tahun 2022;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2022 diubah.
.
6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 16 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan parkir dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Pekalongan perlu adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan parkir, sehingga perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015;
1. asas dan tujuan
2. penyelenggaraan parkir
3. pengguna jasa parkir
4. SRP dan sarana parkir
5. tarif layanan parkir dan pajak parkir
6. penitipan kendaraan
7. pembinaan dan pengawasan
8. sanksi administratif
9. penyidikan
10. ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
31 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
bahwa pertambahan penduduk, pertumbuhan kawasan
pemukiman, pertumbuhan sentra-sentra ekonomi dan
perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan
bertambahnya volume, jenis, karakteristik sampah yang
semakin beragam; bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam
pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah
dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang,
menjadi pendekatan yang komprehensif dari hulu
sampai hilir yang kemudian dikembalikan ke media
lingkungan secara aman dan berwawasan lingkungan; bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah
Daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
Pemerintah Daerah berwenang untuk membentuk
Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Sampah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, azas dan tujuan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban, perizinan, pengurangan sampah, penanganan sampah, pembiayaan dan kompensasi, peran serta masyarakat, lembaga pengelola, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, pengaduan dan penyelesaian sengketa, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012.
22 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Lokasi Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye dalam Pemihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, dapat berjalan dengan tertib dan aman, Pemerintah Kota Pekalongan perlu memfasilitasi tempat-tempat lokasi kampanye dan alat peraga kampanye sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Kampanye dan Alat Peraga dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2015; PP No 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No 13 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruag Lingkup, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum untuk Kampanye, Pengamanan, Perizinan, Larangan Pemasangan Bahan dan Alat Peraga Kampanye, Penertiban dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban pembiayaan
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat dalam memberian gaji kepada Pendidik
dan Tenaga Kependidikan perlu diberikan Bantuan
Jasa Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pekalongan; bahwa agar pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik
dan Tenaga Kependidikan dapat dilaksanakan dengan
tertib dan lancar maka perlu ditetapkan ketentuan
yang mengatur pelaksanaannya melalui Peraturan
Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Jasa Kinerja Pendidik
dan Tenaga Kependidikan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, pengelola, penganggaran dan besaran bantuan, mekanisme pemberian bantuan jasa kinerja, administrasi pertanggungjawaban, kewajiban dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28A Tahun 2019 dicabut.
6 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan dengan perubahan kewenangan pengelolaan air tanah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 18) dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2011;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dan mekanisme penempatan uang daerah pada bank umum perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam Bentuk Deposito Berjangka.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito, Mekanisme Penempatan Uang daerah dalam Bentuk Deposito, Pencairan Deposito, Pelaporan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pernbinaan, pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan tanah agar berdaya guna
dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta
dalam rangka upaya mewujudkan keseimbangan dan
kelestarian fungsi lingkungan, maka diperlukan
peraturan mengenai perizinan perubahan
penggunaan tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kot.a Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perizinan IPPT, pengawasan dna pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2015.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
ABSTRAK:
a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang
sudah sedemikian pesat dengan adanya
komunikasi melalui media internet, pada
dasarnya merupakan potensi yang perlu
ditumbuhkembangkan;
b. bahwa meningkatnya kebutuhan manusia akan
informasi ini kemudian ditangkap oleh
masyarakat sebagai sebuah peluang untuk
menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial
maupun komersial dalam bentuk usaha warung
internet;
c. bahwa berkembangnya usaha warung internet
belum diikuti dengan pengaturan yang dapat
mengikuti percepatan perkembangan
implementasi teknologi
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6
Tahun 2012;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal yang
berhubungan dengan penyelenggaraan usaha Warnet, yang
meliputi :
a. standardisasi penyelenggaraan usaha Warnet;
b. perizinan pendirian penyelenggaraan usaha Warnet; dan
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
