Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar Barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 7(Drt) Tahun 1956; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No.6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie No. 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie No. 6 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini mengatur 4 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Standar Barang dan Harga Satuan Barang, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan sinergritas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah. Antar sector pembangunanndan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah yang dieseuaikan dengan perkembangan terbaru pada Tahun Anggaran 2021;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pidie Nomor 35 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pidie Tahun 2021, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 8 Tahun 2008, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 17 Tahun 2017, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 17 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 050-3708, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2015, Pergub Aceh Nomor 16 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 56 Tahun 2018, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2019, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 5 Tahun 2009, PP Nomor 19 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 113 Tahun 2020, Permendagri Nomor 52 Tahun 2012, Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 9 Tahun 2021, Permenkes Nomor 12 Tahun 2021, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2021, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 19 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Pidie Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati Pidie Nomor 29 Tahun 2021
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petugas Registrasi Gampong Dalam Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaiman diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, tertib administrasi kependudukan berawal dari Petugas Registrasi yang berada di Gampong yang perannya sangat penting terkait penanganan pertama pada administrasi kependudukan sehingga perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaan pengangkatan Petugas Registrasi Gampong.
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 40 Tahun 2019, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Permendagri Nomor 119 Tahun 2017, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pergub Aceh Nomor 58 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 3 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016, Perbub Pidie Nomor 12 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Tata Cara Pengangkatan Petugas Registrasi Gampong, BAB V Tugas Pokok dan Fungsi, BAB VI Tata Cara Pemberhentian Petugas Registrasi Gampong, BAB VII Tata Cara Pencatatan Administrasi Kependudukan, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Pembiayaan, BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Disease Virus 2019 (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Dalam Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Pidie perlu memberikan insentif dan santunan kematian untuk tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan milik Pemerintah daerah dalam Kabupaten Pidie;
Bahwa pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Menteri keuangan Nomor S-113/MK.02/2021 tanggal 12 Februari 2021 hal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menangani COVID-19 Tahun 2021;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 4Tahun 1984, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2014, UU Nomor 6 Tahun 2018, PP Nomor 67 Tahun 2019, Perpres Nomor 99 Tahun 2020, Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ketentuan Pemberian Insentif, BAB III Tim Verifikasi, BAB IV Mekanisme Pembayaran, BAB V Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie terkait dengan ketentuan penganggaran dalam objek belanja dan rincian objek belanja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pidie tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 30 tahun 2019, Permendagri Nomor 12 Tahun 2008, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016, Perbub Kabupaten Pidie Nomor 60 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal I, Pasal 22, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kanupaten Pidie Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pidie wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD;
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 38Tahun 2007, PP Nomor 8 Tahun 2008, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, PP Nomor 17 Tahun 2017, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 59 Tahun 2017, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 17 Tahun 2021, Keputusan Mendagri Nomor 050-3708, Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008, Pergub Aceh Nomor 78 Tahun 2015, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018, Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAB III Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah TGK Abdullah Syafii Beureunuen Kabupaten Pidie
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalanm Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan BLUD diatur dengan Pearturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2005; Perpres Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007; Permenkes Nomor 85 Tahun 2015; Permenkes Nomor 52 Tahun 2016; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Wewenang dan Dasar Penetapan Tarif, BAB III Kegiatan yang Dikenakan Tarif, BAB IV Komponen dan Perhitungan Tarif, BAB V Kelas Perawatan dan Perhitungan Biaya Perawatan, BAB VI Besaran Tarif, BAB VII Pemanfaatan Tarif, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
73
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19
ABSTRAK:
Bahwa Covid-19 terus meningkat dari waktu- kewaktu, menimbulkankorban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
Bahwa kondisi warga kabupaten pidie dengan tradisi berkumpul di tempat-tempat usaha makanan dan minuman yang mengakibatkan konsentrasi jumlah manusia yang tidak terkendali sehingga berdampak pada penyebaran Covid-19, dipadang perlu mengatur pedoman penyelenggaraan Usaha makanan dan minuman;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 4 Tahun 1984; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 36 Tahun 2009; Perpres Nomor 17 Tahun 2018; Permenkes Nomor 304/MENKES/Per/1989.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan, BAB III Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman, BAB IV Kewajiban Konsumen, BAB V Peran Serta Masyarkat, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
