Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa Perangkat Desa Staf Desa dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
dan
ketentuan
pasal
57
ayat
(4),
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala
Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan PP No.11
Tahun 2019; Permendagri No.110 Tahun
2016; Perbup Kab.Paser No.55 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Penghasilan dan Tunjangan, Tunjangan Jabatan BPD, Tambahan Penghasilan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a. Selain menerima Tunjangan Jabatan BPD, Anggota BPD dapat menerima
Tambahan penghasilan lainnya yang bersumber dari PADesa dan
perhitungannya diatur dalam Peraturan Desa.
b. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber
dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang perhitungannya diatur dalam
Peraturan Desa.
6 Hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada UPTD Dermaga Senaken pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2014 diubah, sebagai berikut:
Pasal 2 huruf e; Pasal 10; Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf i, dan huruf j.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Paser Nomor 26 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser diubah.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan arah dan pedoman
pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2021, dipandang
perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
didalamnya terdapat Tujuan, Sasaran dan Fungsi RKPD,
Landasan Hukum, Visi dan Misi, Gambaran Umum Kondisi
Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah,
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana
Kerja dan Pendanaan Daerah, serta Kinerja Penyelenggaran
Pemerintah Daerah, mempunyai arti yang khusus dan
strategis memuat apa yang hendak dicapai dalam satu
tahun kedepan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.40 Tahun 2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan, dengan mengacu RKP, RKPD Provinsi
Kalimantan Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD
tahun sebelumnya dan Renja-PD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 70 Tahun 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG - UPT PENGELOLA GEDUNG PERKANTORAN - GENTUNG TEMIANG - ORGANISASI DAN TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2017/No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Gedung Perkantoran Gentung Temiang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada Unit Pelaksana Teknis Komplek Gedung Perkantoran Km.5 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser menjadi Unit Pelaksana Teknis Pengelola Gedung Perkantoran Gentung Temiang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Gedung Perkantoran Gentung Temiang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016
Dalam peraturan bupati ini di atur tentang:
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Eselonisasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Komplek Gedung Perkantoran Km. 5 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
maka perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Paser dengan
Peraturan Bupati
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.1 Tahun 2013; Permendagri No.18 Tahun
2018.
Ketentuan Umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan
Bupati ini.
44 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
ABSTRAK:
Untuk memberikan landasan guna kepastian hukum
bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kerja,
maka diperlukan pengaturan tentang penyusunan kerangka
acuan kerja; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah
menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan
daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Pedoman Penyusunan
Kerangka Acuan Kerja, meliputi:
a. Penyusunan KAK usulan rencana kegiatan; dan
b. Penyusunan KAK pelaksanaan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 71 Tahun 2020
PERBUP Kab. Paser No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020
Tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil guna
menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit
organisasi dalam jabatan struktural dan fungsional dari
tingkat terendah sampai tingkat tertinggi maka perlu
penyusunan Peta Jabatan; Untuk melaksanakan ketentuan
UU No.23 Tahun 2014 pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016; Permendagri No.35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, terdiri atas: 1. Maksud dan tujuan; 2. Pengangkatan dalam jabatan pelaksana; dan 3. Peta jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dengan telah dibentuknya Subbidang Data Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Seksi Pemetaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Paser tersebut.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No. 14 Tahun 2016; Perbup Paser No. 52 Tahun 2017; Perbup Paser No. 53 Tahun 2017
Dalam peraturan bupati paser ini diatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Paser Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser.
2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 71 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pedoman penghapusan Piutang
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Penghapusan Secara Bersyarat, Penghapusan Secara Mutlak, Penetapan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 72 Tahun 2019
PERBUP Kab. Paser No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 13),
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2020
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Perda Kab. Paser No.3 Tahun 2019.
Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
5 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
