Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pedoman penghapusan Piutang
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Penghapusan Secara Bersyarat, Penghapusan Secara Mutlak, Penetapan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
maka perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Paser dengan
Peraturan Bupati
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.1 Tahun 2013; Permendagri No.18 Tahun
2018.
Ketentuan Umum, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan
Bupati ini.
44 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 69 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Paser No. 1 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf perangkat Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa Perangkat Desa Staf Desa dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang
Nomor
6
Tahun
2014
tentang
Desa
dan
ketentuan
pasal
57
ayat
(4),
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala
Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan PP No.11
Tahun 2019; Permendagri No.110 Tahun
2016; Perbup Kab.Paser No.55 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Penghasilan dan Tunjangan, Tunjangan Jabatan BPD, Tambahan Penghasilan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a. Selain menerima Tunjangan Jabatan BPD, Anggota BPD dapat menerima
Tambahan penghasilan lainnya yang bersumber dari PADesa dan
perhitungannya diatur dalam Peraturan Desa.
b. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber
dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang perhitungannya diatur dalam
Peraturan Desa.
6 Hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 68 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Paser Tahun 2018 -2038
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta
memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu penyediaan air
minum yang cukup dan berkualitas baik.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.121 Tahun 2015; PP No.122 Tahun 2015; PermenPU No.27/PRT/M/2016; PermenPU No.20/PRT/M/2007; PermenPU No.01/PRT/M/2010; PermenPU No.14/PRT/M/2010; Perda Kota Bontang No.9 Tahun 2015.
RISPAM ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan
SPAM di dalam satu wilayah administrasi daerah, yang disusun dengan
memperhatikan kebijakan dan strategi daerah. RISPAM ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau ulang setiap 5 (lima)
tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
4 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 67 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup perlu mengambil langkah-langkah
berupa pemberian insentif dan disinsentif yang
didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan
dalam mengendalikan dampak lingkungan yang
diakibatkan oleh kegiatan usahanya, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Perda Kab. Paser No.1 Tahun
2016.
Ketentuan Umum, Penilaian, Peringkat Kinerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Rincian aspek dan kriteria penilaian Proper diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Kepala Dinas.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 63 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
dan Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.64 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Perencanaan dan Pelaksanaan, Penetapan Kriteria, Organisasi Pelaksana, Standar Penanganan Kegiatan, Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
a. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara program BPRTLH diatur dengan
Keputusan Kepala Dinas.
b. Ketentuan mengenai pedoman standar penanganan BPRTLH diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisame pelaksanaan BPRTLH,
monitoring dan evaluasi diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme
pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan untuk
pemerintahan Desa dan berkurangnya Pagu Dana Desa
Tahun 2019 yang semula sebesar Rp. 122.624.619.000,00
(seratus dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh
empat juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah)
berkurang sebesar Rp. 1.549.550.400,00 (satu milyar lima
ratus empat puluh sembilan
juta
lima ratus
lima puluh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi
Rp. 121.075.068.600,00 (seratus dua puluh satu milyar
tujuh puluh lima juta enam puluh delapan ribu enam ratus
rupiah), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Paser Tahun Anggaran
2019.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.129 Tahun 2018; PMK No.50/PMK.07/2017; PMK No.199/PMK.07/2017; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.12 Tahun 2018.
Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 14 ayat (1) huruf a dan lampiran I pada Kecamatan Batu Sopang Desa
Legai dan Rantau Layung, Kecamatan Kuaro Desa Pasir
Mayang, Kecamatan Long Ikis Desa Adang Jaya dan
Kecamatan Long Kali Desa Muara Adang II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2019
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penurunan Alokasi Manfaat Terhadap Aset Tidak
Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Agar entitas Pemerintah Daerah dapat melakukan
penurunan alokasi manfaat Barang Milik Daerah
berupa aset tak berwujud secara efisien, efektif dan
optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang
ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Objek Amortisasi, Nilai Aset Tak Berwujud yang Dapat Diamortisasi, Masa Manfaat, Metode Amortisasi, Penghitungan dan Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Aplikasi Android
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kepastian dan keamanan
transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan melalui transaksi berbasis aplikasi android,
perlu diatur tata cara pemanfaatan aplikasi berbasis android.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perda No.20 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pemanfaatan Aplikasi, Tata Cara Pendaftaran, Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 59 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGLIMA SEBAYA KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa untuk dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa
yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan
yang cepat dan mudah untuk mendukung kelancaran kegiatan
operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya
Kabupaten Paser, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERPRES NO.16 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO.79 Tahun 2018; PERLEM LKPP NO.12 Tahun 2018
Rumah Sakit Umum Daerah yan disingkat RSUD adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Panglima Sebaya yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan
Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah RSUD, yang disebut BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan
pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau
jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel
dan praktik bisnis yang sehat. Pengadaan barang dan/atau jasa mengacu
kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
a. barang(Goods);
b. pekerjaan konstruksi(Works);dan
c. jasa (Services), termasuk jasa konsultasi dan jasa selain konsultasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019.
Mencabut PERBUP NO.74 Tahun 2014
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
