Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa; 4. Tunjangan BPD; 5. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Sementara; 6. Pertanggungjawaban, Pengawasan, dan Pengendalian; 7. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Paser

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tanah Grogot

Tanggal Penetapan

02 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2024

Tanggal Berlaku

02 Januari 2024

Sumber

BD 2024/1

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Paser

Bidang

Halaman ini telah diakses 339 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Paser 01-2024 ttg Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Paser No. 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa
PERBUP Kab. Paser No. 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa Perangkat Desa Staf Desa dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa

Penghasilan tetap - Tunjangan - kepala desa - perangkat - staf - badan permusyawaratan desa
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD 2024/1
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan oleh Bupati. Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana tekah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Perbup Paser No. 55 Tahun 2017 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa; 4. Tunjangan BPD; 5. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan Sementara; 6. Pertanggungjawaban, Pengawasan, dan Pengendalian; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024. Peraturan Bupati Paser Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa, dan Tunjangan Jabatan Badan Permusyawaratan Desa; serta ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT