Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PETANG TAHUN 2023-2043
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan wilayah daerah yang harmonisasi seimbang, optimal, dan berkelanjutan, Kecamatan Petang
Kabupaten Badung sebagai salah satu wilayah perencanaan yang membutuhkan penegasan penataan ruang;
b. bahwa dengan perkembangan penduduk dan pembangunan yang dinamis dan dapat mengakibatkan perubahan pemanfaatan ruang, maka diperlukan
pengendalian ruang secara efektif dan efesien;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengamanatkan
rencana detail tata ruang wilayah ditetapkan dengan peraturan kepada daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administratifnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan BupaU tentang Rencana Detail
Tata Ruang Wilayah Perencanaan Petang Tahun 2023 -2043
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013
Ketentuan umum,Wilayah Perencanaan,Rencana Struktur Ruang,Rencana Pola Ruang,Ketentuan Pemanfaatan Ruang,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
-
-
195 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat(l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Pengaturan operasional Tata cara penggunaan dan penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undaag-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022,Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022.
Ketentuan Umum,Penggunaan Karrtu Kredit Pemerintah Daerah,Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah,Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,Pengajuan Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Daerah,Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,Monitoring danb Evaluasi, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
51 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menguatkan perlindungan Lahan Pertanian Pangan akibat alih fungsi lahan pertanian serta meningkatkan kemadirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencitapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Pemeritah Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Momor 8 Tahun 2019
Pasal 9 Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8) diubah
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuargan Daerah khususnya pada BAB IV huruf D, Pergeseran Anggamr dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Umum Panitia Penyelenggara PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023 Nomor : 37 /PENAS XVI/2023 Hal. Undangan Sementara Pembukaan PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023;
c. bahwa memperhatikan adanya usulan perubahan/pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja dan rincian objek belanja dalam objek belanja, maka dipandang perlu dilakukan Pergeseran Anggaran pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tainun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Taiun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PeraL\tran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2Q22
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nornor 54)
25 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 36.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
ABSTRAK:
a.bahwa pemberian bantuan rumah layak huni yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung merupakan perwujudan pelaksanaan kewaliban Pemerintah
'Kabupaten Badung dalam menjamin terpenuhinya hak hak dasar warganya yang tidak mampu terutama dalam pemenuhan hak dasar perumahan dan untuk mencegah
kekumuhan serta kerawanan sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa di Kabupaten Badung masih terdapat masyarakat atau keluarga yang memiliki keterbatasan daya beli memiliki rumah tidak layak huni' yang dapat mengkibatkan rendahnya kualitas
hidup dan derajat kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 20l7 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c' perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Rumah Layak Huni.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022,Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017,
Ketentuan Umum,Bentuk program Bantuan Rumah Layak Huni,Penerima Program bantuan Rumah Layak Huni,Pelaksana Program Rumah Layak Huni,
Monitoring dan Pelaporan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
-
-
47 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 34.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGCARAN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk meLaksanakan ketentuan Pasat 6 Peraturan Daersh Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahrm
Anggaran 2O23' pcrlu menetapkan Peratulan Bupati tcntang Perubahan Atas Pcraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaren Pendapatan dan Bel,anja Daerah Tahun Anggaran 2O23;
Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014,Peratr.rran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000,
Feraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2017,Peratwan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan hesiden Nomor 12 Tahun 2006Peraturan Pre3iden Nomor 16 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022,
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022,Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022
Perubahan Bupati Tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
-
-
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BEzuTA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 13 BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEMITRAAN USAHA ANTARA USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DENGAN USAHA MENENGAH DAN USAHA BESAR
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha dan peningkatan kapasitas serta kompetensi usaha mikro
dan usaha kecil melalui pola kemitraan yang terarah dan berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan peningkatan perekonomian di daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pemerintah Nomor 7 Tahun 202l tentang Kemudahan,Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan
ahwa berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun l945;,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201l,Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
BAB I Ketentuan Umum,BAB II Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil Usaha Menengah, Dan Usaha Besar,BAB III Pola Kemitraan,
BAB IV Perjanjian Kemitraan,BAB V Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan,Ketentuan Penutup,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
diperlukan penyesuaian uraian tugas pada Sekretriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Uraian Togas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Togas Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016
Ketentuan Umum,Tugas Pokok dan Fungsi,Uraian Tugas,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2023.
-
-
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TEMPAT PARKIR DI TEP! JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
ABSTRAK:
a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan
fasilitas parkir semakin meningkat, dan agar kelancaran
lalu lintas lebih terjaga sehingga diperlukan penambahan
lokasi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus
parkir yang tertata lebih rapi, aman, dan nyaman;
b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang
Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat
Khusus Parkir sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi
Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sudah tidak
sesuai dengan kondisi perkembangan hukum saat ini
sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir
di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 33.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGATIF DAN PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa sistem pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah berperan penting bagr terlaksananya taterkelola pemerintahan yang baik dan
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme derni mewujudkan kesejahteraan masyarakat
b. bahwa untuk memberikan arah,kepastian hukum kepada semua terlibat dalam pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Maka diperlukan Pengaturan Pengawasan Audit Investigatif
dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan Audit
investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199,Unciang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,Unclang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016,Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Tentang Pedoman,Pelaksanaan Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
-
-
59 Halaman dan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
