Pencarian Peraturan

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

ABSTRAK:

a. bahwa pelaksanaan pembangunan yang partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada semua Desa dalam wilayah Kabupaten Bone dilaksanakan sebagai upaya untuk mendorong terlaksananya kemandirian rnasyarakat perdesaan; b. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa serta dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasannya, diperlukan petunjuk teknis; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - 2 - Mengingat PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUANPEMBANGUNAN DESA. MEMUTUSKAN: 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber DariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/iJasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BANTUANPEMBANGUNAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah badan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bone yang melaksanakan pengawasan, monitoring dan peninjauan lapangan dalam pengelolaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan. 5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PKAD adalah Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Bantuan Pembangunan Desa. 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunanpemerintah Desa. 14. Bendahara Desa adalah seorang perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan desa dalam pelaksanaan APBDesa. 15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana desa dalam pelaksanaan APBDesa. 16. Program adalah penjabaran kegiatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. 18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. 19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran utuk mengajukan permintaan pembayaran. 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban Pengeluaran DPA-SKPD. 21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai Dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM. 22. Alokasi Dana Khusus Bantuan adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. 23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksnaan anggaran oleh pengguna anggaran. BAB II ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Program Dana Bantuan Pembangunan Desa Pasal 2 Program dana Bantuan Pembangunan Desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Bagian Kedua Tujuan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa Pasal 3 Program Tujuan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa adalah: a. tujuan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan yang berorientasi pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. b. tujuan khusus, yakni: 1. meningkatkan kualitas proses dan basil perencanaan pembangunan desa; 2. meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan; 3. meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan 4. meningkatnya keterpaduan peran antar pelaku dalam penyelenggaraan pembangunan; 5. terwujudnya kerjasama antar desa; 6. mendorong keterlibatan seluruh pelaku pembangunan dan mekanisme perencanaan dan system penganggaran; 7. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 8. mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. BAB III RENCANA KEGIATAN Pasal4 ( 1) Rencana usulan kegiatan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada dokumen RPJMDesa. (2) Jenis prasarana dan sarana yang dapat didanai melalui Program Dana Bantuan Pembangunan Desa terdiri dari: a. kantor desa; b. balai desa; c. posyandu dan Baruga Sayang; d. Mandi, Cuci, Kakus (MCK); e. irigasi desa dan air bersih desa; f. konstruksi perkerasan sirtu; g. pembuatan jalan; dan h. pasar desa. BAB IV SUMBER PENDANAAN PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA PASAL 5 (1) Pendanaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa ditetapkan dalam APBD yang merupakan Alokasi Dana Khusus Bantuan kepada Pemerintah Desa. (2) Pemerintah Desa yang akan mendapatkan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pemerintah desa yang mendapatkan alokasi dana bantuan pembangunan desa dituangkan dalam APB Desa. BABV PENGELOLAAN PROGRAM DANA BANTUAN PEMBANGUNAN DESA PASAL 6 ( 1) Pelaksanaan kegiatan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh kepala desa. (2) Pengelolaan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan dana desa yang ditetapkan dalam APB Desa. (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Program Dana Bantuan Pembangunan Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. (4) Biaya perencanaan melekat pada Program Dana Bantuan Pembangunan Desa. (5) Seluruh hasil kegiatan Program Dana Bantuan Pembangunan Desa harus dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Hasil kegiatan dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat melalui penggalian potensi swadaya gotong royong masyarakat. BAB VI MEKANISME PENY ALURAN DAN PENCAIRAN DANA Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Dana Pasal 7 (1) Penyaluran Alokasi Dana Program Bantuan Pembangunan Desa dilakukan dengan 2 (dua) tahap. (2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran setiap desa melalui rekening kas desa. (3) Sisa dana Program dana Bantuan Pembangunan Desa yang telah disalurkan pada tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pemerintah daerah menerima laporan pertanggungjawaban dana tahap I. Bagian Kedua Mekanisme Pencairan Dana Pasal 8 (1) Pencairan dana tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan kepala desa dengan melampirkan APB Desa. (2) Pencairan dana tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan kepala desa dengan melampirkan: a. laporan pelaksanaan penggunaan dana program dana bantuan pembangunan desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat; b. laporan basil pelaksanaan pengawasan, monitoring dan peninjauan lapangan penggunaan dana bantuan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat; dan c. Rekomendasi dari Camat. (3) Pencairan dana tahap I dan tahap II dilaksanakan berdasarkan SPM dan SP2DLS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PKAD. (4) Dana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dicatatkan pada buku kas umum dan buku kas pembantu penerimaan desa. (5) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Bone. BAB VII ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWAB Pasa19 ( 1) Bendahara Desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dengan membuat kuitansi secara utuh setiap tahap pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dicatat pada buku kas umum sebagai penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bendahara Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada tahap I melampirkan: a. kuitansi pembayaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah; b. photo 0% (nol perseratus); 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus); dan c. laporan penyerapan keuangan tahap I minimal 90% (sembilan puluh perseratus) yang telah ditandatangani oleh pendamping dan diketahui oleh Kepala Desa. (3) Bendahara Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana program dana bantuan pembangunan desa pada tahap II melampirkan a. kwitansi pembayaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah: dan b. laporan pelaksanaan fisik 100% (seratus perseratus ) yang telah ditanda tangani oleh pendamping dan diketahui oleh kepala desa. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASA PASAL 10 ( 1) Pembinaan teknis administrasi pengelolaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pernberdayaan Masyarakat. (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pemnjauan lapangan penggunaan dana bantuan pembangunan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat. (3) Pembinaan pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dalam bentuk: a. fasilitasi pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan tindak lanjut; b. fasilitasi pencairan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa; dan c. pemeriksaan lapangan penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa. (4) Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bone dan unsur pengawas lainnya dengan tugas: a. melaksanakan evaluasi dan monitoring pekerjaan atas penggunaan dana Program Dana Bantuan Pembangunan Desa; dan b. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring kepada Bupati dengan tembusan disarnpaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi dana tahap II dana Program Bantuan Pernbangunan Desa yang tersisa Tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pasal 12 Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nornor 3) dinyatakan masih berlaku, khusus bagi desa yang belum melakukan pencairan dana tahap 1. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih la.njut dengan Keputusaa Bupati. Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 3 ,,.,f· Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Dane Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan [Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3) dicabut clan dinyatakan tidak berlaku, Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2015.
11

PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum, maka perlu mengatur penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone untuk mengacu pada optimalisasi penerimaan pemungutan retribusi dengan mengedepankan prinsip- prinsip pengelolaan keuangan yang partisifatif, taransparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ) 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
menetapkan : PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan 6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong. 7. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayananan parkir tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. 8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 9. Petugas parkir adalah orang atau individu yang ditunjuk dan atau ditugaskan oleh Dinas Perhubungan untuk memberikan pelayanan perparkiran ditempat parkir tepi jalan umum. 10. Kesepakatan bersama adalah sebuah kesepakatan yang disetujui oleh semua instansi yang terkait yang menetapkan syarat- syarat dan ketentuan hubungan kerja. PASAL II Jenis perparkiran kendaraan bermotor terdiri dari : 1. Parkir ditepi jalan um um 2. Parkir pada tempat khusus Jenis perparkiran kendaraan bermotor terdiri dari : BAB II LOKASI PARKIR DAN PENGELOLAAN Pasal 3 Lokasi parkir ditetapkan pada pasar, pusat-pusat pertokoan, Swalayan, kantorkantor pelayanan, rumah makan dan titik keramaian, baik yang sifatnya menetap maupun temporer yang merupakan bagian yang tidak terpisahka, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1). Pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. · (2). Dinas Perhubungan menunjuk dan/ atau menugaskan orang/badan sebagai BAB III PENUTUP Pasal 5 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 7 4 7 Tahun 2008 tentang penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone .dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
7

PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2015/NO.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

: a. bahwa sehubungan dengan kebijakan pemerintah atas turunnya harga BBM yang berlaku terhitung pada bulan Januari 2015, dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan umum (angkot dan angdes) yang beroperasi dalam Wilayah Kabupaten Bone; b. bahwa sesuai hasil rapat dengan Organda Kabupaten Bone pada tanggal 7 dan 19 Januari 2014 di kantor Dinas perhubungan Kabupaten Bone terkait Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Kabupaten Bone;
: 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721); 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah - Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. 5. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 7. ORGANDA adalah Organisasi Angkutan Darat. BAB II BESARAN TARIF PENUMPANG Pasal 2 Besaran tarif penumpang Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone disesuaikan dengan batas penurunan sebesar batas bawah 15% dan batas atas 19% dari tarif sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur jalan, jarak tempuh dan daya jangkau masyarakat sebagaimana tecantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 a. Setiap pengusaha jasa angkutan wajib mengikutsertakan penumpang, sebagai peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang. b. Tarif Mobil Penumpang Umum bagi pelajar / siswa yang berseragam BAB 3 PELAYANAN JASA ANGKUTAN PASAL 4 Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi : keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kenaikan Operasional Kendaraan di Jalan. BABIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 Dinas Perhubungan dan ORGANDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha jasa angkutan. BABV PENUTUP Pasal 6 dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati bone nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyesuaian TarifAngkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
5

PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAPAL PERIKANAN YANG BERUKURAN 10 GROSS TONASE KE BAWAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAPAL PERIKANAN YANG BERUKURAN 10 GROSS TONASE KE BAWAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, maka terhadap kapal perikanan dengan ukuran 10 Gross Tonase (10 GT) ke bawah perlu dibebaskan dari pungutan Retribusi Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Daerah kepada Ka pal Perikanan yang berukuran 10 Gross Tonase ke bawah;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan ., Mengingat Menimbang BUPATIBONE PROVINSISULAWESISELATAN PERATURANBUPATIBONE NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAPAL PERIKANAN YANG BERUKURAN 10 GROSS TONASE KE BAWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah Kabupaten Bone yang mengelola pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. 5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang mengelola Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi tempat pelelangan. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAPAL PERIKANAN YANG BERUKURAN 10 GROSS TONASE KEBAWAH. Menetapkan MEMUTUSKAN : 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 · tentang, Pembentukan Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pernbentukan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Bone; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011Nomor3); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011Nomor4) Memperhatikan a. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan; b. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor G.622 /Men - KP/ XI/ 2014 Tanggal 7 November 2014, Hal : Pembebasan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) bagi kapal perikanan dengan ukuran 10 Gross Tonase (10 GT) ke bawah dan penghentian operasionalisasi alat penangkap ikan yang merusak lingkungan dan konservasi perairan laut.
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAPAL PERIKANAN YANG BERUKURAN 10 GROSS TONASE KEBAWAH. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: \ 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah Kabupaten Bone yang mengelola pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. 5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang mengelola Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi tempat pelelangan. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 8. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jenis pelelangan serta Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 9. Retribusi izin usaha perikanan adalah pungutan / pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. 10. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. 11. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pembebasan pungutan Retribusi ini dimaksudkan untuk rnengurangi beban pungutan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan. (2) Pembebasan pungutan Retribusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pengembangan Usaha produktif masyarakat. BAB III KETENTUANPELAKSANAAN Pasal 3 (1) Ruang lingkup pembebasan pungutan retribusi adalah pembebasan seluruh pungutan Retribusi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kepada objek retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu. (2) Pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas yaitu: a. Pembebasan pungutan retribusi Pelayanan Kepelabuhan kepada kapal perikanan yang berukuran 10 Gross Tonase (10 GT) ke bawah; b. Pembebasan Pungutan Retribusi tempat pelelangan untuk jenis pungutan uang tambat dan labuh di tempat pelelangan ikan bagi kapal perikanan yang berukuran 10 Gross Tonase (10 GT) ke bawah;dan c. Pembebasan Pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran 10 Gross Tonase (10 GT) ke bawah. ( 1) Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf A dilaksanakan oleh dinas perhubungan (2) Pelaksanaan pembebasan pungutan retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana climaksud Pasal 3 ayat (2} huruf b dan c dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. (3) pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) diberikan dalam bentuk penghapusan kewajiban pembayaran retribusi BAB V KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
4

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/NO.362

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penye1enggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; <_ b. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penye1enggara Jaminan Sosial, antara lain pada pokoknya menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten; c. bahwa sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Bone memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penye1enggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Persyaratan Pemberian Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bone
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438) ; 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ; Mengingat 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ; 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 15.<Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program J aminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan luran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481) ; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253) ; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAANSEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAHKABUPATENBONE. MEMUTUSKAN : atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-24/ MEN/VI/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/ MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ; 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan ; 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAJAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAANSEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAHKABUPATENBONE. MEMUTUSKAN : atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-24/ MEN/VI/ 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja; 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ; 24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; 25. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP196/ MEN/ 1999 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi ; 25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan ; 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1); Menetapkan Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunl945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom. 4. Bupati adalah Bupati Bone. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 6. Badan adalah sekumpulan orang darr/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga , dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara. 8. Orang adalah orang perorangan baik sebagai pekerja mandiri maupun sebagai orang yang mempekerjakan orang lain. 9. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 10. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah. 11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 12. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pe1ayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. 13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 14. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan pegawai negeri dengan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir. (2) Setiap perusahaan yang me1akukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang te1ah dilegalisir dan telah Pasal4 BABIII KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah. Pasal3 Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi : a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan c. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal2 15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hilk peserta dan/ atau anggota keluarganya. 16. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat. 17. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan,· yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 18. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatarr/bendahara penge1uaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. BAB II TUJUAN DAN SASARAN PASAL 2 Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi : a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja; b. memberikan manfaat bagi tenaga kerja; dan c. meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 3 Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja di daerah. BABIII KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN PASAL 4 (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintahan daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang telah dilegalisir. (2) Setiap perusahaan yang me1akukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada SKPD di lingkungan pemerintah daerah wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara BPJS Ketenagakerjaan setempat yang te1ah dilegalisir dan telah (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan : a. kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan PASAL 5 Setiap SKPDjUnit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang perizinan bagi orang atau perusahaan, wajib menambahkan persyaratan pelayanan berupa: a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan. Orang atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk orang atau perusahaan yang mengurus izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang lain. Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan bagi orang yang mengurus izin penelitian semata untuk kepentingan akademik dan bukan proyek penelitianj non provit. PASAL 6 Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti pelelangan barang danj atau jasa di SKPDjUnit Kerja, wajib melampirkan dokumen berupa: a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan b. Keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap Orang atau perusahaan yang begerak dibidang pekerjaan jasa konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah, wajib melampirkan kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PASAL 7 Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap SKPDjUnit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk Badan Pelayanan Perizinan terpadu wajib menyesuaikan Standar Operasional Prosedurnya. BABIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 8 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan dilakukan secara periodik dan (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk oleh Bupati. (3) Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati BABV SANKSI ADMINISTRASI PASAL 9 (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikannya pelayanan publik tertentu. (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa tidak diterbitkannya izin Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenegakerjaan PASAL 10 (1) Setiap pejabatjPegawai Negeri Sipil penyelenggara pelayanan pada SKPDjUnit Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat dikenakan sanksi administrasif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; dan c. Sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dan proporsional. BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 11 Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan ketenagakerjaan berupa jaminan sosial kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT)dan Tenaga Honorer lingkup Pemerintah Daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 12 Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini BAB VIII KETENTUANPENUTUP PASAL 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2014.
9

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2014/NO.360

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2013 telah di tetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; b. bahwa dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014, perlu mengubah Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom·tor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembar Negara Tahun 2008 dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2009, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 /Permentan/SR.130/ 12/2011 Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634 /MPP/KEP/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar; 15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Kpts/TP260/ 1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/4/2Q03 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02.2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi Sawah Spesifik Lokasi; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/KPTS/OT.210/2/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik; 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/KPTS/OT.160/7 /2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 23. Keputusan Gubemur Nomor 834/IV/Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Sulawesi Selatan; 24. Peraturan Gubemur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kabupaten Bone; 26. Keputusan Bupati Bone Nomor 748 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bone;
PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2014. PASALI Lampiran Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 363) di ubah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini. PASAL ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
11

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2014/NO.359

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959" tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 ); 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang, - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LernbaranNeqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor �540 ); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 3 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang. Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65' Tahun 2010 tentang. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun· 2005 tentang tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 5155); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); -25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 .Tahun 2006 tentang Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun · Anggaran 2015 (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor ) ;
PERATURAN BONE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas: 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana Perimbangan c. Lain - lain Pendapatan yaDg Sah Rp. Rp. Rp. 143,285,006,450.00 1, 113, 186, 145,200.00 414,794,935,100.00 - Jumlah Pendapatan Rp. 1,671,266,086, 750.00 2-. Belanja a. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Rp. 991,249,927,258.00 2. Belanja Bunga Rp. 3,310,969,644.00 3. Belanja Subsidi Rp. 21,641,692,800.00 4. Belanja Hibah Rp. 7,220,000,000.00 5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1,280,000,000.00 6. Belanja Bagi Hasil Rp. 0.00 7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 144,371,365,343.00 8. Belanjan tidak Terduga Rp. 1,500,000,000.00 Rp. 1, 170,573,955,045.00 b. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai Rp. 2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3. Belanja Modal Rp. 22,045,691,000.00 302,005,813,647.00 210,234, 144,553.00 Rp. 534,285,649,200.00 Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) Rp. Rp. 1,704,859,604,245.00 (33,593,517,495.00) Pembiayaan ... 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0.00 Pasal 2 Ringkasan Penjabaran APBD yang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone. ' Pasal5 Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan. Pasal6 Peraturan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
7

PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2014/NO.357

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 57 Tahun 2014 tentang tarif batas atas dan batas bawah angkutan penumpang angkutan kota antara provinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK. 6736/ AJ.205/ DRJD/ 2014 tentang tarif jarak batas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi; b. bahwa berdasarkan hasil rapat Organda Kabupaten Bone pada hari kamis tanggal 20 November 2014 di kantor Dinas perhubungan Kabupaten Bone terkait Penyesuaian Tarif Penumpang Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Bone; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Bone tentang Penye suaian Tarif Penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone;
Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720); 3. Undang - undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721); �· Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1933 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintanan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone (Lemb�ran Daerah Kabrmn+en RonP 'T'nl-,,,..., 0nno M�-�- 11. · 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. 5. Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. 6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 7. ORGANDA adalah Organisasi Angkutan Darat. BAB II BESARAN TARIF PENUMPANG Pasal 2 Besaran tarif penumpang Angkutan Perdesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone dengan batas maksimal 20% dari tarif yang be laku dengan tetap mempertimbangkan infrastruktur jalan, jarak tempuh dan daya jangkau masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 a. Setiap pengusaha jasa angkutan wajib mengikutsertakan penumpang, '-- sebagai peserta Asuransi Kecelakaan Penumpang. b. Tarif Mobil Penumpang Umum bagi pelajar / siswa yang berseragam dikenakan 50% dari tarif BAB III PELAYANAN JASA ANGKUTAN Pasal 4 Setiap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi : keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang, serta memenuhi ketentuan tentang kenaikan Operasional Kendaraan di Jalan. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5 Dinas Perhubungan, ORGANDA dan KOANGDA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati, serta memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha jasa angkutan. BABV PENUTUP Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
maka Peraturan Bupati Bone Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Bone
5

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2014/NO.355

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas; b. bahwa agar biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transfaran dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Bone.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234) 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4614); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10);
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI i"I BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 3. Bupati adalah Bupati Bone; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone; 6. Biaya penunjang operasional adalah untuk .mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; 7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; BAB II PENGANGGARAN Pasal 2 Penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai. Pasal 3 . Pasal 3 Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pad.a Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati clan Wakil Bupati. Pasal 4 Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan clan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati clan Wakil Bupati. Pasal 5 Biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi clan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rend.ah Rp.125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 3°/o (tiga perseratus); b. diatas 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 2o/o (dua per seratus); c. diatas 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus); d. diatas Rp.20.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan nol per seratus); e. diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol per seratus); clan f. diatas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rend.ah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) clan paling tinggi sebesar 0, 15 °/o (nol koma satu lima per seratus). Pasal 6 Dalam hal realisasi Pendapatan Asli Daerah pad.a akhir tahun anggaran telah tercapai atau melewati target, sedangkan biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati belum terserap dan/atau belum cukup teranggarkan pad.a tahun anggaran berkenaan, maka kekurangan biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati dapat diserap clan/atau dianggarkan pad.a tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 7 Sekretaris Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yang menyusun anggaran biaya penunjang operasional Bupati clan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. BAB III PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 Pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lernbaga lainnya; b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; c. pengamanan wilayah; d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan pemerintah daerah; e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan f. sumbangan kepada warga/masyarakat dalam rangka kunjungan kerja dan sosial kemasyarakatan. Pasal 10 Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggung jawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2014.
4

KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KOMISI KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS TAHUN 2014-2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 4. Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); " 7. Undang-Undang Nomor 3q Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemeberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang U saha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf,, 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repu1i)lc Indonesia Nomor 3102); 10. Per�arr': f>emerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat � Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447}; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); · 15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menkes/ Per/x/ 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487 /Kpts/Um/6/ 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Kpts/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelertggaraan Sistem Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Tidak Menular; 21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.602/2/2004 tentang Pemyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa Provinsi di Wilay" Republik Indonesia; 22. Keputyfu! ; Menteri Kesehatan Nomor 494/J«'fti�s'/SK/VIIl/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; � 23. Keputusan , Menteri Kesehatan Nomor 494 /Menkes/SK/VIII/2004 tentang Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor Nomor 03);
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KOMIS! KABUPATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone 3. Bupati adalah Bupati Bone 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 5. Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis adalah unit organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang bersifat non struktural, yang berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas SKPD dalam pengendalian zoonosis di tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. 7. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara. 8. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi hewan dan/ atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakitzoonotik baru di daerah bebas. 9. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya, atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. 10. Pengendalian · Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS KOMISI �µ�ATEN PENGENDALIAN ZOONOSIS .��), /, 1'l "· ,, _ Pasal 2 .• \' Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. ·' Pasal 3 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Bupati. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), secara koordinatif fungsional, teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada gubernur. Pasal 4 Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dengan tujuan untuk : ( 1) Mewujudkan kesatuan langkah yang terpadu dan komprehensif lintas SKPD Daerah/instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (2) Meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD Daerah/ instansi terkait dalam pengendalian zoonosis; (3) Percepatan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. Pasal 5 Ruang lingkup pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis Pasal 6 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di · wilayah Kabupaten. , (2) Dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis memperhatikan Kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis. Bagian Kedua Keanggotaan I'. /(J,;I ' Pasal 7 Susunan KeanggQ��, K�rhisi Kabupaten Pengendalian Zoonosi terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kah. Bone, Kepala Instansi Vertikal, dan SKPD / unit kerja yang terkait, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Tim Pelaksana Pasal 8 ( 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (2) Keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pejabat setingkat eselon III dan IV yang mewakili keanggotaan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan instansi terkait. (3) Tugas tim pelaksana komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah: 1. melaksanakan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (tujuh) ayat 3 (tiga); 2. melaksanakan Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis dalam hal terjadi keadaan luar biasa/wabah dan pandemi Zoonosis; 3. melaksanakan hubungan kerja kelembagaan pengendalian Zoonosis; 4. menyiapkan laporan pengendalian Zoonosis Kabupaten; dan 5. tugas lain yang diberikan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dalam rangka pengendalian Zoonosis, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat (1) Untuk Sekretariat Pasal9 kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat yang secara. fungsional dilakukan oleh Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. (2) Tugas sekretariat komisi Kabupaten pengendalian zoonosis adalah : 1. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 2. menyiapkan bahan · penyusunan kebijakan lintas sektor Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; 3. memfasilitasi kegiatan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; dan 4. memfasilitasi penyusunan laporan Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis; (3) Susunan keanggotai dan tugas Sekretariat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II s� · · ·• g� )::>agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. · � if! ,t: -' , /\ f>"'\' ,\ . . ', .. Bagian Kelima Tata Kerja I \.. , Pasal 10 ( 1) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (2) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dapat mengundang para ahli/pakar, Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam sidang sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang. (3) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis oleh masing• masing anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dilaksanakan di SKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Para anggota Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan yang ada dalam pengendalian zoonosis yang dilaksanakan di SKPD masing-masing guna dibahas dan dicari penyelesaiannya dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis. (5) Hasil Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagai acuan pengendalian zoonosis di wilayah Kabupaten. (6) Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu• waktu jika diperlukan. Bagian Keenam Hubungan Kerja dan Pelaporan Pasal 11 Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis bersifat koordinatif fungsional. Pasal 12 (1) Hubungan kerja kelembagaan pengendalian zoonosis dalam hal terjadi keadaan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis, bersifat komando operasional. (2) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa/wabah dan pandemi akibat zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Zoonosis di tingkat Kabupaten. (3) Komisi _Kabupaten Pp�g�ndalian Zoo�osi� mengam��l langkah-langkah yang diperlukan d�� 1 mengoordinasikan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoon� .,"tlirtuk menanggulangi wabah zoonosis dan »: , .,, t I � pandemi sebagaimaha dimaksud pada ayat (2). ,r Pasal 13 '------ (1) SKPD Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan basil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Bupati. (2) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis kabupaten di wilayahnya kepada Bupati. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pengendalian zoonosis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dalam Sidang Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan pengendalian zoonosis Kabupaten. (4) Bupati menyampaikan laporan pengendalian zoonosis Kabupaten kepada Gubemur dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV KETENTUAN LAIN Pasal 15 \_ Masa Kerja Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis berakhir pada akhir bulan Desember 2018. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis oleh tim dan/ atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang telah ada tetap dilaksanakan, dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, koordinasi pengendalian zoonosis beralih kepada Komisi Kabupaten Pengendalian Zoonosis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. f.. . / I ; · � , . ,,, ' BAB VII /, � -�ENTUAN PENlJTUP ,, - ,. Pasal 1 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku · Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I Agar setiap tahunnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan tim dan/atau wadah koordinasi di bidang pengendalian zoonosis yang diatur dengan Keputusan Bupati
12

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT