Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 11 Tahun 2020; PERBUP No. 50 Tahun 2020.
Pengelolaan Non Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Di Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam menerapkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan juga kesesuian perkembangan peserta didik, kebutuhan kopetensi, fleksibilitas dan manfaat untuk kepentingan nasional, diperlukan adanya peraturan mengenai muatan lokal di daerah;bahwa untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan melestarikan dalam mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi daerah dan pembangunan nasional; c. bahwa untuk mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan serta upaya untuk melestarikan bahasa daerah, budaya dan kesenian di daerah, perlu mengatur peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; PERMENDIKNAS No. 23 Tahun 2006; PERMENDIKNAS No. 24 Tahun 2006; PERDA No. 5 Tahun 2022; PERBUP No. 36 Tahun 2022.
Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Di Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 1 , Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 ;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019.
Ketetapan besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
6 halaman (4 BAB, 8 Psl)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
Dalam rangka memberi perlindungan kesehatan masyarakat terhadap perokok dan bukan perokok perlu menetapkan kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2003; SKB; Peraturan Bersama MENKES dan MENDAGRI No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Mengatur tentang kawasan tanpa rokok, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dan prinsip penetapan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belanjar mengajar, tempat anak bermain dan kantor pemerintahan. Kewajiban pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok. Tanda peringatan larangan serta tata cara pemasangannya. Pembinaan dan pengawasan, peras serta masyarakat dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD NOMOR 21 TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ABSTRAK:
PP NOMOR 24 TAHUN 2020 PASAL 17 AYAT (2)
UU NOMOR 29 TAHUN 1959; UU NOMOR 17 TAHUN 2003; UU NOMOR 9 TAHUN 2015; PP NOMOR 12 TAHUN 2019; PP NOMOR 24 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERDA NOMOR 5 TAHUN 2019
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBERIAAN TUNJANGAN HARI RAYA; BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA; BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL; BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
17 PASAL (8 HALAMAN)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 1 Tahun 2016; PERDA No. 19 Tahun 2022.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
- Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan pedoman bagi pejabat/pegawai dalam mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Derah Kabupaten Bolaang mongondow;
- Belum ada dasar hukum sebagai pedoman dalam Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- UU No. 29 Tahun 1959;
- UU No. 28 Tahun 1999;
- UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- UU No. 17 Tahun 2003;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 60 Tahun 2008;
- PP No. 53 Tahun 2010;
- Perpres No. 55 Tahun 2012 ;- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK No. 6 Tahun 2015;
- Permendagri No.80 Tahun 2015
- Ruang Lingkup pengaturan dalam Perbup ini meliputi: a. Ketentuan Umum; b. Maksud, Tujuan, dan Prinsip; c. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; d. Unit Pengendalian gratifikasi; e Wewenang dan Kewajiban UPG; f. Pengawasan (Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran Perbup ini agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui email); g. Perlindungan dan Penghargaan; h. Pembiayaan (dibebankan pada APBD); i. Ketentuan Penutup.;
- Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK RI agar dikelola Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu: a. dimanfaatkan oleh Pemda untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lain; c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; atau e. dimusnahkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
21 halaman, terdiri dari 15 halaman batang tubuh (21 Pasal), dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2021
ANAK USIA DINI - PENGEMBANGAN - HOLISTIK INTEGRATIF
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 60 Tahun 2013; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No. 137 Tahun 2014; Permendikbud No. 18 Tahun 2018;
BAB I Ketentuan Umum;
BAB II Maksud dan Tujuan;
BAB III Penyelenggaraan PAUDHI;
BAB IV Standar Penyelenggaraan;
BAB V Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
BAB VI Kurikulum dan Strategi Pembelajaran;
BAB VII Penamaan dan Penomoran;
BAB VIII Masa Berlaku Perizinan;
BAB IX Perubahan Penyelenggaraan PAUD;
BAB X Evaluasi dan Sistem Pelaporan;
BAB XI Gugus PAUD;
BAB XII Peran Serta Masyarakat;
BAB XIII Penguatan dan Pemberdayaan Mitra;
BAB XIV Bunda PAUD;
BAB XV Pengawasan dan Pembinaan;
BAB XVI Sanksi Administratif;
BAB XVII Ketentuan Peralihan; dan
BAB XVIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
-
-
19 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow No. 22 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bolaang Mongondow No. 4 Tahun 2017 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan administrasi dan kebijakan pemerintah daerah.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012; PERMENKEU No. 33/PMK.02/2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 31 Tahun 2014; PERDAKAB Bolmong No. 26 Tahun 2007; PERDAKAB Bolmong No. 16 Tahun 2016; PERDAKAB Bolmong No. 16 Tahun 2016; PERBUP Bolmong No. 58 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam PERBUP Bolmong No. 4 Tahun 2017 berubah, yaitu: Pasal 6 ayat (2) huruf c.; Pasal 6 ayat (2) huruf d.; Pasal 6 ayat (2) huruf e.; Pasal 6 ayat (2) huruf g.; Pasal 6 Ayat (3); Pasal 6 ayat (5); Pasal 6 ayat (6). Ketentuan Pasal 6 ayat (20 ditambah satu huruf, yaitu huruf i.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
PERBUP Bolmong No. 4 Tahun 2017
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan harga standar pengambilan mineral bukan logam dan batuan; b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 2018 tentang Penerapan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Harga Patokan Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Harha Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PERMENSDM No. 26 Tahun 2018; PERBUP No. 30 Tahun 2018.
Harga Standar Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
