PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka lebih menyempurnakan mekanisme
penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, serta
untuk kelancaran penata usahaan piutang pajak dan tertib
administrasi penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu melakukan
perubahan tata cara penghapusan piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah
kedaluawarsa;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956
2. UU No. 19 Tahun 1997
3. UU No. 14 Tahun 2002
4. UU No. 17 Tahun 2003
5. UU No. 1 Tahun 2004
6. UU No. 15 Tahun 2004
7. UU No. 33 Tahun 2004
8. UU No. 28 Tahun 2009
9. UU No. 12 Tahun 2011
10. UU No. 23 Tahun 2014
11. PP No. 135 Tahun 2000
12. PP No. 14 Tahun 2005
13. PP No. 56 Tahun 2005
14. PP No. 58 Tahun 2005
15. PP No. 39 Tahun 2007
16. PP No. 55 Tahun 2016
17. PP No. 12 Tahun 2017
18. Perpres No. 87 Tahun 2014
19. Permendagri No. 13 Tahun 2006
20. Permenkeu No. 68/PMK.03/2012
21. Permendagri No.. 80 Tahun 2015
22. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 1 Tahun 2012
23. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
24. Perbup Bengkulu Utara No. 13 Tahun 2014
Pasal I :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 79), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 18 diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6);
3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa dicabut.;
4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3a dan Pasal 3b;
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
Mencabut :
1) Perbup Bengkulu Utara No. 78 Tahun 2016
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bengkulu Utara No. 70 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lagita
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT LAGITA KELAS D PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Lagita Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah membangun Rumah Sakit Kelas D Pratama;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Rumah Sakit Kelas D Pratama di Kabupaten Bengkulu Utara dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956
2. UU No. 36 Tahun 2009
3. UU No. 44 Tahun 2009
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 18 Tahun 2016
6. Perpres No. 77 Tahun 2015
7. Permenkes No. 24 Tahun 2014
8. Permendagri No. 80 Tahun 2015
9. Permendagri No. 12 Tahun 2017
10. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
11. Perbup Bengkulu Utara No. 42 Tahun 2016
Pasal 2 :
(1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit terdiri dari :
a. Direktur Rumah Sakit.
b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
c. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis.
d. Seksi Perawatan.
e. Komite Medik.
f. Satuan Pemeriksaan Internal.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi UPTD Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2019.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
dengan adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkulu Utara
UU Drt No.4 Tahun 1956
UU No.17 Tahun 2003
UU No. 15 Tahun 2004
UU No.11 Tahun 2008
UU No.23 Tahun 2014
PP No.58 Tahun 2005
PP No.18 Tahun 2016
Perpres No.54 Tahun 2010
Permendagri No.13 Tahun 2006
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Tahun 2010
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.5 Tahun 2012
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No.14 Tahun 2012
Permendagri No.80 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
Perbup Bengkulu Utara No.16 Tahun 2013
Perbup Bengkulu Utara No.38 Tahun 2016
Kepala ULP mempunyai tugas memimpin ULP dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris ULP mempunyai tugas membantu Kepala ULP dalam melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan ULP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2018
perubahan PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kab. Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN JASA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS SULIT DAN/ ATAU JAUH DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas bagi penyelenggara pemerintahan yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan / ataujauh dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara telah diatur dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 2 Tahunm2017 tentang Pemberian Jasa Berdasarkan Tempat Bertugasm Kepada
Penyelenggara Pemerintahan Yang Bertugas Di Daerah Kepulauan Atau Daerah Dengan Aksesibilitas Sulit Dan / Atau Jauh Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
UU Drt No.4 Tahun 1956
UU No.17 Tahun 2003
UU No.1 Tahun 2004
UU No.5 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
UU No.30 Tahun 2014
PP No.18 Tahun 2016
Permendagri No.13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/20/M.PAN/11/2008
Permendagri No.80 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016
Penerima pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas adalah aparatur Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah kepulauan dan Besaran nominal pemberian jasa berdasarkan tempat bertugas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria daerah tempat bertugas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2018
perubahan PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kab. Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DAERAH KEPULAUAN ATAU DAERAH DENGAN AKSESIBILITAS SULIT DAN / ATAU JAUH DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah
kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan/ atau jauh dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara telah diatur
dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Tempat Bertugas Kepada Pegawai Negeri Sipil
UU Drt No.4 Tahun
UU No.17 Tahun 2003
UU No.1 Tahun 2004
UU No.33 Tahun 2004
UU No.12 Tahun 2011
UU No.5 Tahun 2014
UU No.23 Tahun 2014
UU No.30 Tahun 2014
PP No.18 Tahun 2016
Permendagri No.13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/20/M.PAN/11/2008
Permendagri No.80 Tahun 2015
Perda Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah kepulauan atau daerah dengan aksesibilitas sulit dan / atau jauh dari Kota Arga Makmur sebagai Ibukota Kabupaten Bengkulu Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 34 Tahun 2017
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Perda Kabupaten Bengkulu Utara No. 12 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Perbup Bengkulu Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2016; Perda No. 17 Tahun 2016; Perda No. 10 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini berisi tentang penjabaran laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 dengan perincian yang lebih detil terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 33 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya pedoman dalam menyusun Standar Operasional Prosedur pada setiap fungsi pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan dalam Lampiran II Perbup No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perbup ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 31 Tahun 2017
PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Penentuan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Mekanisme penghitungan besaran TPP ditihitung berdasarkan aspek disiplin kerja. Selain mendapatkan TPP, pegawai masih dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan amanat perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Ketentuan Pasal 39 ayat (20 dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 30 Tahun 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Untuk efektivitas pelaksanaan pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara No. 29 Tahun 2017
TATA CARA PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, maka dipelukan persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dan unsur-unsur yang terkait dalam tata cara penyertaan modal barang milik daerah kabupaten Bengkulu Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur penyertaan modal milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semual merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Penyertaan modal barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000 (lima miliar rupiah). Untuk nilai penyertaan modal sampai dengan Rp5.000.000 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. Pada Pasal 9-12 diatur Tata cara penyertaan modal pemda atas barang milik daerah pada pengelola barang. Pada Pasal 13-14 diatur Tata cara penyertaan modal pemda atas barang milik daerah pada pengguna barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
