Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 341 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2015

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP-9-2015-parkir-Khusus.pdf

Abstrak

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2015/NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; -2- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tanun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak,Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346 ); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468 ); -3- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594 ); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 17.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3); 18.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18); 19.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22); 20.Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daearh Kabupaten Sinjai Nomor 45);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BAB VII BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR BAB VIII PETUGAS PARKIR BAB IX MASA RETRIBUSI BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN BAB XIV PENAGIHAN BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX PENYIDIKAN BAB XX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 9 TAHUN 2015
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 83 Tahun 2021

Tarif Pelayanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

Badan Layanan Umum

Download :
PERBUP NOMOR 83 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

TARIF PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

a. bahw a b erd asark an P eratu ran P em erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten ta n g Pengelolaan K euangan B adan L ayanan U m um sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran P em erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran P em erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten ta n g Pengelolaan K euangan B adan Layanan Um um , B adan L ayanan Um um d ap at m em u n g u t biaya k ep ad a m asyarakat sebagai im balan ata s b a ra n g /ja sa layanan yang diberikan d itetap k an dalam b e n tu k tarif dan b erd asark an P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 79 T ahun 2018 ten ta n g B adan L ayanan U m um D aerah, RSUD K abupaten Sinjai d ap at m en g u sah ak an p en d ap atan dari lain-lain p en d ap atan BLUD yang sah dan d ap at dikelola lan g su n g u n tu k m em biayai p en g elu aran B adan L ayanan U m um D aerah; b. bahw a p elayanan park ir m eru p ak an salah satu p roduk layanan R um ah Sakit Um um D aerah yang d ap at m en d u k u n g pelayanan dalam m em berikan k en y am an an dan k eam an an k en d araan p asien dan p en g u n ju n g ; c. bahw a b erd asark an pertim b an g an sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a dan h u ru f b, perlu m en etap k an P eratu ran B upati ten ta n g Tarif Pelayanan Parkir p ad a B adan L ayanan Um um D aerah R um ah Sakit Um um D aerah;
1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 1959 ten ta n g P em b en tu k an D aerah T ingkat II di Sulaw esi (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 1959 Nomor 74, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 1822); 2. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2003 ten ta n g K euangan N egara (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2003 Nomor 47, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 4286); - 2- 3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun 2004 ten tan g P erb en d ah araan Negara (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2004 Nomor 5, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4355); 4. U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2004 ten tan g Pem eriksaan Pengelolaan d an Tanggung Jaw ab K euangan Negara (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2004 Nomor 66, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 2004 ten tan g Praktek K edokteran (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2004 Nomor 116, T am bahan L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4431); 6. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun 2004 ten tan g Perim bangan K euangan A ntara Pem erintah P u sat d an P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indoesia T ahun 2004 Nomor 126, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4438); 7. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun 2009 ten tan g Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik Indoesia T ahun 2009 Nomor 112, T am bahan L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5038); 8. U ndang-U ndang Nomor 28 T ah u n 2009 ten tan g Pajak D aerah d an R etribusi D aerah (Lem baran Negara Republik Indoesia T ahun 2009 Nomor 130, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5049); 9. U ndang-U ndang Nomor 36 T ahun 2009 ten tan g K esehatan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 114, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. U ndang-U ndang Nomor 44 T ah u n 2009 ten tan g R um ah S akit (Lem baran Negara R epublik Indonesia ta h u n 2009 Nomor 153, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g P em bentukan P eratu ran P eru n d an g -u n d an g an (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2011 Nomor 82, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5234); sebagaim ana telah d iu b ah dengan U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2019 ten tan g P eru b ah an A tas U ndangU ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g P em bentukan P eratu ran P eru n d an g -u n d an g an (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); - 3- 12. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tan g P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diu b ah beberapa kali terak h ir dengan U ndangU ndang Nomor 11 T ahun 2020 ten tan g C ipta Keija (Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 2020 Nomor 245, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun 2014 ten tan g A dm inistrasi Pem erintahan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 292, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5601); 14. P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g Pengelolaan K euangan B adan L ayanan Um um (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2005 Nomor 48, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4502) sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eraturan Pem erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g P erubahan a ta s P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g Pengelolaan K euangan B adan L ayanan U m um (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2012 Nomor 171, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. P eratu ran Pem erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g Pengelolaan K euangan B adan Layanan U m um (Lem baran Negara R epublik Indonesia ta h u n 2012 Nomor 171); 16. P eratu ran Pem erintah Nomor 12 T ahun 2017 ten tan g Pem binaan d an Pengaw asan Penyelenggaraan Pem erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2017 Nomor 73, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 6041); 17. P eratu ran M enteri k eseh atan Nomor 85 T ahun 2015 ten tan g pola Tarif Nasional R um ah sakit (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2016 Nomor 9); 18. P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 ten tan g P em bentukan Produk H ukum D aerah (Berita Negara R epublik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036); sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran M enteri D alam Negeri Nomor 120 T ah u n 2018 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 ten tan g Pem bentukan Produk H ukum D aerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 157); 19. P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 79 T ahun 2018 ten tan g B adan Layanan Um um D aerah (Berita Negara R epublik Indonesia T ahun 2018 Nomor 1213); - 4- 2 0 . P eratu ran D aerah Nomor 3 T ahun 2013 ten tan g Pelayanan Publik (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ah u n 2013 Nomor 3, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 45); 2 1 . P eratu ran D aerah Nomor 17 T ahun 2013 ten tan g Penyelenggaraan Pelayanan K esehatan (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2013 Nomor 17, T am bahan L em baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 59); 2 2 . P eratu ran D aerah Nomor 3 T ahun 2020 ten tan g PokokPokok Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2020 Nomor 3, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 162);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBYEK TARIF BAB III SUBYEK TARIF BAB IV CARA MENGUKUR BESARAN TARIF BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF BAB VI BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR BAB VII TARIF BERLANGGANAN BAB VIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX SISTEM PARKIR BAB X PEMANFAATAN BAB XI TATA KELOLA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
NOMOR 83 TAHUN 2021
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 57 Tahun 2020

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

APBD

Download :
PERBUP NOMOR 57 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG PANDANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR (PERSERODA)

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati II menjadi Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 1 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 118, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3504); 15. Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 305, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6173); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 18. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PERUBAHAN NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB V PRINSIP PENGELOLAAN BAB VI KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI BAB VII MODAL BAB VIII ANGGARAN DASAR BAB IX ORGAN BAB X SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB XI PEGAWAI BAB XII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA BAB XIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH BAB XV KERJASAMA BAB XVI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
TAHUN 2021 NOMOR 1
28 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2019

PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Standar/Pedoman

Download :
Perda Kab Sinjai No. 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

ABSTRAK:

a. bahwa masyarakat hukum ada merupakan cerminan kebhinekaan bangsa indonesia yang harus diakui, dilindungi dan diberdayakan dalam rangka pemenuhan hak assasi manusia serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sesuai dengan amanat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; b. bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan masyarakat pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak masyarakat yang bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup; c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PƯU-X/2012 mengenai Pengujian Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum berkeadilan terhadap Masyarakat Adat, perlu menetapkan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan, dan Pembardayaan Masyarakat Hukum Perlindungan Adat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 29 Tahun 1959 tentang Nomor 74, 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Poraturan Daaar Pokok-Pokak Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms Internasional Nomor 29 Tahun of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Penghapusan tentang Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Indonesia Nomor 3886); 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimane telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 7. Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557), 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 84, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 2, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5490); 10. Undang-Undang Nomor 32 Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Perlindungan tentang Hidup dan Lingkungan Nomor 5059) 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Indonesia Nomor 5168) 13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 14. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tahun 2011 Nomor 82 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315); 16. Undang-Undang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Airising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul Nomor 11 Tahun 2013 tentang dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412); 17. Undang-Undang Pencegahan Nomor dan 18 Pemberantasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Perusakan tentang Hutan Nomor 5432); 18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 19. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia Tahun 2014, Tambahan Republik Indonesia Nomor Daerah 23 (Lembaran Tahun 2014 Negara Lembaran Negara sebagaimana telah tentang Republik Nomor 5587), diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 23 (Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran tas Undang-Undang Permerintahan Nomor Daerah 2014 Negara Tahun tentang Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 20.undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5601); 21.undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebungan (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 308, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5613 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5887) 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan (Lembaran Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Pembinaan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Negara Daerah Republik Negara Republik Indonesia Nomor 6041): 27. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan pelindung masyarakat adat (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 951); 28. peraturan bersama menteri dalam negeri, menteri kehutanan, mentori pekerjaan umum dan kepala badan pertahanan nasional nomor 79 tahun 2014 nomor pb.3/menhu-II/2014 nomor 17/prt/m/2014 nomor 8/skb/x/2014 tentang tata cara penyelesaian pengusahaan tanah yang berada didalam kawasan hutan (berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 1719); 29.peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 2036); 30.peraturan menteri agrari/kepala badan pertanahan nasional nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu (berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 569); 31.peraturan daerah kabupaten sinjai nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten sinjai tahun 2016 nomor 5 tambahan lembrn daerah kabupaten sinjai nomor 93);
1.ketentuan umum 2.asas, tujuan dan ruang lingkup 3.ruang lingkup 4.mekanisme pengakuan dan perlindungan 5.pemberdayaan 6.penyelesaian sengketan pembinaan dan pengawasan 7.ketentuan peralihan 8.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 44 Tahun 2015

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERBUP-44-2015-DKP.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2015/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Sinjai sebagai bagian ketahanan pangan nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu mengatur dan membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Disulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Inidonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234); -2- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4106); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomr 32); 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V PEMBIAYAAN BAB V PEMBIAYAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 44 TAHUN 2015
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2014

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI

Perpajakan Standar/Pedoman

Download :
3-PERBUP-TATA-CARA-PENGELOLAAN-DAN-PELAYANAN-PBB-P2-EDIT-LAGI.pdf

Abstrak

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2014/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara otomatis kewenangan pengelolaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diserahkan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), dan Pasal 24 ayat (3), serta Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan PBB P2 di Kabupaten Sinjai dengan Keputusan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - 2 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 18); 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS OBJEK PBB-P2 BAB IV PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN BAB V PEMELIHARAAN BASIS DATA BAB VI PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB- P2 BAB VII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PBB-P2 BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANSKI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB IX PEMBATALAN KESALAHAN TULIS KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB X PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERESAAN DAN PERKOTAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2014.
NOMOR 3 TAHUN 2014
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 20 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pemimpin Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 20 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

perjalanan dinas pegawai negeri sipil, pejabat dewan perwakilan rakyat

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pemimpin Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, unsur DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57]; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ); 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); 22. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Nagara, Pimpinan dan Anggota Dewan Pewakilan Rakyat Dearah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 64);
Biaya Perjalanan Dinas Pelaksanaan SPPD

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pemimpin Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Daerah
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2006

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
Perda-No.-9-Th-2006-Bantuan-Keuangan-Kepada-Partai-Politik.pdf

Abstrak

bantuan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK:

Bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Pemerintah Kabupaten perlu memberikan bantuan keuangan kepada Parpol di Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2004 untuk menunjang kegiatan dan Kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2022

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

penghasilan pegawai negeri sipil

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Dacrah perlu dilakukan penyesuaian dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara. yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan: 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 5.Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601]; sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037]; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 18 Peraturan Reformasi Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162):
Prinsip Pemberian TPP, Kriteria Pemberian Tambahan , Penetapan Besaran Basic TPP, Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Klasifikasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, TPP Tambahan Bagi Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, Pembayaran, Pembiayaaan, Pelaporan dan Evaluasi , Pengawasan dan Pengendalian

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2022

Penyesuaian Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

tarif retribusi terminal

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan dan optimalisasi potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Terminal, perlu melakukan penyesuaian dan peninjauan tarif retribusi terminal; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun, peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitah Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 22); 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
Besaran Penyesuaian Tarif Retribusi Terminal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
5 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT