Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 79 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDlDIKAN

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 9

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDlDIKAN

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisaai. tugas dan fungsi sena tata kcrja Dinas Pendidikan tclah ditetapkan dengan Pcraturan Bupati Nomor Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organisaai, Togas dan Fungsi Sert.a Tata Kerja Dmas Pendidikan: b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pcramran pcrundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungal pada Dinas Pendidikan, sehingga perlu diganti; c. behwa berdasarkan pcnimbangan sebegaimana dimakaud dalam hurur a dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturnn Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentuk.an Dacrah Tingkal JI di Sulawcai (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpubllk Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga.n (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana tclah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik lndone&ia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lcmbar&n Negara Republik lndonceia Nomor 68011): 3. Undang·Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lemba.ni.n Negara Republik Indonesia Nomor 5494): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.imana telah diubah beberepe kali, terakhir denpn Pt:raturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 684 ): 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), aebapimana tclah diubeh beberapa kali, lcrakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6841 t: 6. Pennuran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembo.ran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887) .ebagaimana telah dsubah dengan Pemturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pereturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) .ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ataa Peratumn Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80 Tahun 2015 tenta.ng Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara. Republlk lndonesia Tahun 2018 Nomor157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re.fonnasi Birokrasi Nomor Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Pemcrintah untuk Penycderhanaa.n Birokrasi (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun 2021 Nomor 885), 7 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Oaerah (Lembaran dacrah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tamba.han Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), scba.gaimana telah diuba.h dcnga.n Peraturan Oacrah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ataa Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SinJai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERAUHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai. Tugas dan Fungsi Sena Tata Kerja Oinaa PcndkUkan (Serta Daerah Kabupaten Smjai Tahun 2021 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 8 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwejdlan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b bahwa Peraturan Bupati 9ebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak eeeuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang·undangan dan kebutuhan penyelenggaraa.n tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurura dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kecludukan, Susunan Organisaai, Togas dan F'ungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah;
1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Urtdang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang·undangan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara.n Negara Repubtik Indonesia Nomor 5234) 9ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua At.as Undang· Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang·undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6841); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministraJJi Pemerintahan (Lcmb&ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 56011, sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndoneele Nomor 6841); 6. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dcngan Pcraruran Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pcruba.han Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamb&han Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402); 7. Pcraturan Pcmenntah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang Manajemen Pcgawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebaga.imana te[ah diubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pcgawai Negeri Sipil fl.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tilhun 2015 Nomor 2036), acbaga.imana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Pcrubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Pcraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tent.ang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi da.n Kabupaten/Kot.a {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910}; 10. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pcmerinlah untuk Pcnyederha.naan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 11. Pcraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Pcnyusunan Pcrangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Stnjal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pcraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Pcnyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tua,a.s dan Fuingsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berlta Dacrah Kabupatcn Sinjai Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan tidak dinyatakan berlaku.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2023.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa kedudukan, eueunan organisasi. tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah telah ditctapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sert.a Tata Kerja Sekretariat Daera.h; b. bahwa Pcraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peratumn perundang undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan rungsi pada Sekretariat Daerah, sehinga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan Bupat:i tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsl, Sena Tata Kerja Sekretarial Daerah;
I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lemba.ran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pereturan Perunde.ng-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambe..han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keclua Atas Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik lndonc.ia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l.bnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik lndon�a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ,ebap.imana tclah dsubeh beberapa kali, tcrakhir dcngan Peraturan Pcmerin1ah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 ); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcnta.ng Adminiatraai Pemerintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tcrakhir denpn Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tamba.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68411; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangka.1 Oaerah (Lcmbaran Negara Repubhk lndonesla Tahun 2016 Nomor 114. Tamba.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) !Cbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan At.as Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tingkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402): 7. Peratura.n Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemcn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagairnana telah diubah dengan Pera1ura.n Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pe.rubahan Ataa Pe.raturan Pe.mcnntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Da1a.rn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembc:ntukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 19Cbagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Menteri Da.lam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peruba.han Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 10. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah [Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupalen Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1251;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAl. DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIlHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraruran Bupati Nomor ini 48 TAHUN 2021tentang Kedudukan. Susunan Organiaasi, Tugu dan Fungsi Serta Tata Kerja Sektttariat Oaerah (Benta Oaerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyetakan tidak berlaku.
53

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil masuk atau mutasi Pegawai Negeri Sipil keluar dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan mutasi, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034); 6. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sinjai Nomor 45); 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Kerja ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai (Serita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 10);
PASAL I : Ketentuan dalam Peraturan 8upati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipiI Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai PASAL15 A : Ketentuan dalam Peraturan 8upati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipiI Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai PASAL 15B : Mutasi keluar PNS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pasal 13 huruf b dan Pasal 15 huruf b berlaku terhadap PNS formasi pengangkatan mulai tahun 2019 PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERATURAN BUPATI SINJAJ NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2023.pdf

ERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAJ NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYMN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAJ

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN BUPATI SINJAJ NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan strategis yang berperan dalam mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri, dalam melaksanakan fungsi dan perannya perlu diberikan biaya perjalanan yang disetarakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan peru ndang- u ndangan; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan cakupan perjalanan dinas Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyalenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomro 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indoinesia Tahun 2020 Nomor 57); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 344); 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Din as Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 1272); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerin tahan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); 23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sinjai.
PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 6) mengalami peru bahan PASAL 1 : Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. PASAL 4 : Perjalanan Dinas meliputi: a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; b. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan c. Perjalanan Dinas Luar Negeri. PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, SERITA DAERAH KASUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 4

Peraturan Bupati (Perbup) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah, b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Srsrem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana drrnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupau tentang Srstem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Smjar:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lcmbaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Repubhk Jnndonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesm Nomor 4286), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keb,jakan Keuangan Negara dan Stabilitas Srstem Keuangan Untuk Penanganan Panderru Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara {Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabihtas Sistem Keuangan Untuk Pcnanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Pcrekonomian Nasional dan/atau Stabihtas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6485): 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah bcbcrapa ka[i u:rakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperetur Siptl Negara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 IJ; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerinlah Pengganll Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 I); Undang·Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 9. Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 11. Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menten De.lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; sebagaimana tdah diubah dengan Pcraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan aias Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 13. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daeran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok·Pokok 14. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan 15. Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LlNGKUP BAB III : GAMBARAN UMUM BAB IV : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Pada seat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sretem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
100

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf

KAWASAN PEL.AKSANAAN HARi BEBAS KENOARMN BERMOTOR

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, SERITA DAERAH KASUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

a. bahwa perkemba.ngan pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transponasi yang semakin pesat berdampak negatif terhadap kualitas udara aktbat gas buangan dan asap klmia, maka diperlukan upaya pengurangan kadar denpn meminunahs1r Jumlah kendaraan pada kawasan dan .... aktu tenentu; b. bahwa sebagai salah Ntu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara sena guna membenkan ruang kepada aktivitas masyarakat melalui berbagai kegiatan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor, diperlukan pengaturan lalu lintas pada ruas jalan tertentu den pada waktu tertentu melalui pelaksanaan Harl Bebas Kendaraan Bermotor. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmena dnnaksud dalam huruf a den huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara.n Negara Republik lndonetWl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang·Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesh, Tahun 2009 Nomor 96, Tamb&han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana te\ah d1uba.h beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah drubeh beberapa kalJ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l]; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 IJ: 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisu-asi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), eebagaimana telah diubah beberapa k&li terakjnr dengan Pemturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ctpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lemb&ran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 7. Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa.n Bidang lalu Llntas dan Angkutan Jalan (Lembara.n Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66421: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara Tahun 20l5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor157); 9. Pcraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pclayanan Publik (Lcmbaran Oaerah Kabupaten S1njai Nomor J, Tambahan Lcmba.ran Daerah Kabupe.ten Sinjai Nomor 45); 10. Pcraturan Daerah Kabupat.en Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Oacrah (Lcmbaran Daerah Kabupa.ten Sinjai tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 931, sebegaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangk.at 0.erah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lcmba.ran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENETAPAN WAKTU KAWASAN DAN PELAKSANAAN BAB V : UNSUR PENGENDALI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR BAB VI : KEGIATAN PENDUKUNG BAB VII : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELlBATAN PELAKU USAHA BAB VIII : LARANGAN BAB IX : SANKSI ADMlNISTRATIF BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XII : KETENUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Pada eaat Pemturan Bupati im mular ber\aku, Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan dan Pelaksanaan Hari bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SINJAJ

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2023.pdf

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SINJAJ

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 2

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SINJAJ

ABSTRAK:

a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna Iaporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lnndonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Mernbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistern Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Panderni Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 9. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); 15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PELAKSANAAN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: a. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2015 ten tang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Pemerintah Daerah {Serita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 45); dan b. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2014 ten tang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Serita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 3) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
179

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAl(VAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 01

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa berdaaarkan kctcntuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tcnta.ng Hak Keuangan dan Administnlti( Pimpman dan Anggota Dewan Perv,akilan Rakyat Daerah: b bahwa berdasarkan beban kerja tenaga ahli rraksi DPRD Kabupaten Sinjai, Peratura.n Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Besara.n Kompcnsasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupeten SinJai. pcrlu dilakukan pcnyesuaian dan pcrubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud pada huruf a dan hurur b. perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesm Nomor 4286): 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan ....... {Lemba.ran Negara Republhk Indonesia Tahun 2004 Nomor s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). sebagmmnnn drubah beberapa kah terakhir- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801 ); 5 Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rak)at, Dewan Pcrwakilan Rakyat, Dewan Pcrwakllan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5568) 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201-1 tentang Pemerintnhan Dnerah jl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) eebagaimana telah diubah beberapa kah, terakhir dengan Undang·Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Crpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2-15, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6573) 7. Undang-Ifndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemcrintahan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lemba.ran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang·Undang Nomor 11 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 65731: 8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tcntang Hubungan Kcuangan Antara Pemcrinta.h Pusat dan Pemenntahan Daemh (Lembamn Negara Republtk Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44381: 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 10. Peracuran Pe:merintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tcrub Dewan Per....akilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Pengelo\aan Keuangan Daerah (Lcmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknia Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8113); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Smjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrati( Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjru Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 102): 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tcntang Pokok Pokok Pengclolaan Kcuangan Daerah Kabupaten Smjai (Lembaran Dacrah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sinjai Nomor 162); 17. Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2022 tenta.ng Anggaran Pendaµ.atan dan Belanja Oacrah Kabuµ.atcn Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten SinJai Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Smjai Nomor 183.); 18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor I Tahun 2018 tcntang Peraturan Tata Tcrtib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Sinjai &ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Sinjai Nomor I Tahun 2020 tcntang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcn Sinjai Nomor I Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib; 19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Ternang Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Frakai Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Smja.J (Berita Daerah Kabupatcn Sinjai Tahun 2020 Nomor 3);
PASAL I : Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tcntang Besaran Kompensaai Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai (Serta Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 31 PASAL 5 : Beaaran kompensasi Tcnap Ahli Frakai DPRD diberikan be:rdasarkan pada asas kepatutan, kcwajanm dan aaas rasionalitaa dcngan memperhatikan standar keahlian, prinsip enfisiensi dan sesuai dengan kcmampuan keuangan dacrah. PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
6

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT