Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2023

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LlNGKUP BAB III : GAMBARAN UMUM BAB IV : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BAB V : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

20 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2023

Tanggal Berlaku

20 Januari 2023

Sumber

SERITA DAERAH KASUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 4

Subjek

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 33 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, SERITA DAERAH KASUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
ABSTRAK:	a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban proses akuntansi dalam rangka mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah, b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Srsrem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana drrnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupau tentang Srstem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Smjar: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lcmbaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Repubhk Jnndonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesm Nomor 4286), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keb,jakan Keuangan Negara dan Stabilitas Srstem Keuangan Untuk Penanganan Panderru Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6485); 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tcntang Perbendaharaan Negara {Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabihtas Sistem Keuangan Untuk Pcnanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang Membahayakan Pcrekonomian Nasional dan/atau Stabihtas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6485): 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah bcbcrapa ka[i u:rakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aperetur Siptl Negara (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 IJ; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerinlah Pengganll Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 I); Undang·Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 9. Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 11. Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menten De.lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; sebagaimana tdah diubah dengan Pcraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan aias Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 13. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daeran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok·Pokok 14. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162); Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem dan 15. Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 28); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LlNGKUP BAB III : GAMBARAN UMUM BAB IV : SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BAB V : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023. Pada seat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sretem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 100

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2023

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT