Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENETAPAN WAKTU KAWASAN DAN PELAKSANAAN BAB V : UNSUR PENGENDALI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR BAB VI : KEGIATAN PENDUKUNG BAB VII : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELlBATAN PELAKU USAHA BAB VIII : LARANGAN BAB IX : SANKSI ADMlNISTRATIF BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XII : KETENUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

19 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

19 Januari 2023

Tanggal Berlaku

19 Januari 2023

Sumber

SERITA DAERAH KASUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 3

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 32 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KAWASAN PEL.AKSANAAN HARi BEBAS KENOARMN BERMOTOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, SERITA DAERAH KASUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	a. bahwa perkemba.ngan pemakaian kendaraan bermotor sebagai alat transponasi yang semakin pesat berdampak negatif terhadap kualitas udara aktbat gas buangan dan asap klmia, maka diperlukan upaya pengurangan kadar denpn meminunahs1r Jumlah kendaraan pada kawasan dan .... aktu tenentu; b. bahwa sebagai salah Ntu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara sena guna membenkan ruang kepada aktivitas masyarakat melalui berbagai kegiatan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor, diperlukan pengaturan lalu lintas pada ruas jalan tertentu den pada waktu tertentu melalui pelaksanaan Harl Bebas Kendaraan Bermotor. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagarmena dnnaksud dalam huruf a den huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; I. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara.n Negara Republik lndonetWl Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang·Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesh, Tahun 2009 Nomor 96, Tamb&han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana te\ah d1uba.h beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah drubeh beberapa kalJ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l]; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). eebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 IJ: 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminisu-asi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), eebagaimana telah diubah beberapa k&li terakjnr dengan Pemturan Pemerintah Pengganb Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ctpta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lemb&ran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 7. Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa.n Bidang lalu Llntas dan Angkutan Jalan (Lembara.n Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66421: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 S tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara Tahun 20l5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor157); 9. Pcraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pclayanan Publik (Lcmbaran Oaerah Kabupaten S1njai Nomor J, Tambahan Lcmba.ran Daerah Kabupe.ten Sinjai Nomor 45); 10. Pcraturan Daerah Kabupat.en Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Susunan Pcrangkat Oacrah (Lcmbaran Daerah Kabupa.ten Sinjai tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 931, sebegaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangk.at 0.erah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lcmba.ran Oaerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PENETAPAN WAKTU KAWASAN DAN PELAKSANAAN BAB V : UNSUR PENGENDALI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR BAB VI : KEGIATAN PENDUKUNG BAB VII : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELlBATAN PELAKU USAHA BAB VIII : LARANGAN BAB IX : SANKSI ADMlNISTRATIF BAB X : PEMBIAYAAN BAB XI : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XII : KETENUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023. Pada eaat Pemturan Bupati im mular ber\aku, Keputusan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kawasan dan Pelaksanaan Hari bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT