Pencarian Peraturan

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2015/NO.62

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dapat berjalan tertib dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -2- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); -3- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan tas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); -4- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297); 23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 sebagaima telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506); 24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RPJMD Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 62 TAHUN 2015
19

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANANPASIEN COVID-19 YANG MENINGGAL DUNIA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMoR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANAN PASIEN COVID-19 YANG MENINGGAL DUNIA

ABSTRAK:

a. bahw a b erd asark an evaluasi p elak san aan p en an g an an pasien Covid-19 yang m eninggal d u n ia sesu ai dengan beban d an resiko kerja, P eratu ran B upati Nomor 51 T ah u n 2020 ten tan g Penetapan H arga S atu an Pem berian Insentif Bagi Petugas P enanganan Pasien Covid-19 yang M eninggal D unia, perlu dilakukan penyesuaian d an peru b ah an ; b. bahw a b erd asark an pertim bangan sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a, perlu m en etapkan P eratu ran B upati ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran B upati Nomor 51 T ahun 2020 ten tan g P enetapan H arga S atu an Pem berian Insentif Bagi Petugas Penanganan Pasien Covid-19 yang M eninggal Dunia;
1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ah u n 1959 ten tan g Pem bentukan D aerah-D aerah Tingkat II di Sulaw esi (Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 1959 Nomor 74, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 1822); 2. U ndang-U ndang Nomor 4 T ah u n 1984 ten tan g W abah Penyakit M enular (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 1984 Nomor 20, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 3273); 3. U ndang-U ndang Nomor 28 T ah u n 1999 ten tan g Penyelenggara N egara yang B ersih d an B ebas dari Korupsi, Kolusi d an Nepotisme (Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 1999 Nomor 75, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. U ndang-U ndang Nomor 17 T ah u n 2003 ten tan g K euangan D aerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2003 Nomor 47, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4286); - 2- 5. U ndang-U ndang Nomor 1 T ah u n 2004 ten tan g P erb en d ah araan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 5, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. U ndang-U ndang Nomor 33 T ah u n 2004 ten tan g Perim bangan K euangan a n ta ra Pem erintah P u sat d an Pem erintahan D aerah (Lem baran Negara R epublik Indoesia T ahun 2004 Nomor 126, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4438); 7. U ndang-U ndang Nomor 36 T ah u n 2009 ten tan g K esehatan (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2009 Nomor 144, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. U ndang-U ndang Nomor 44 T ah u n 2009 ten tan g R um ah Sakit (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2009 Nomor 153, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. U ndang-U ndang Nomor 12 T ah u n 2011 ten tan g P em bentukan P eratu ran P eru n d an g -u n d an g an (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2011 Nomor 82, T am bahan L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5234), sebagaim ana telah d iu b ah dengan U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2019 ten tan g P eru b ah an A tas U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g Pem betukan P eratu ran P erundang-undangan (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 10. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tan g P em erintahan D aerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah d iu b ah beberapa kali, terak h ir dengan U ndangU ndang Nomor 9 T ahun 2015 ten tan g P eru b ah an K edua Atas U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tan g P em erintahan D aerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 58, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5679); 11. U ndang-U ndang Nomor 30 T ah u n 2014 tentang A dm inistrasi P em erintahan (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2014 Nomor 292, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5601); 12. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun 2018 ten tan g K ekarantinaan K esehatan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 128, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); - 3- 13. P eratu ran Pem erintah Nomor 40 T ahun 1991 ten tang Penanggulangan W abah Penyakit M enular (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 1991 Nomor 49, T am bahan L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor 3447); 14. P eratu ran Pem erintah Nomor 12 T ahun 2017 ten tang Pem binaan d an Pengaw asan Penyelenggaraan P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2017 Nomor 73, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. P eratu ran Pem erintah Nomor 12 T ahun 2019 ten tan g Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 42, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 6322); 16. P eratu ran Presiden Nomor 77 T ahun 2015 ten tan g Pedom an O rganisasi R um ah Sakit (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2015 Nomor 159); 17. P eratu ran Presiden Nomor 82 T ahun 2 0 2 0 ten tan g Komite P enanganan C orona V irus Disease 2019 (COVID 19) d an Pem ulihan Ekonom i N asional (Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 2020 Nomor 178); 18. In stru k si Presiden Nomor 6 T ahun 2020 ten tan g Peningkatan Disiplin d an Penegakan H ukum Protokol K esehatan D alam Pencegahan d an Pengendalian Corona Virus D isease 2 0 1 9; 19. P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 ten tan g Pedom an Pengelolaan K euangan D aerah sebagaim ana telah d iu b ah beberapa kali dengan P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 ten tan g P eru b ah an K edua Atas P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 13 T ah u n 2006 ten tan g Pedom an Pengelolaan K euangan D aerah (Berita Negara R epublik Indonesia T ahun 2011 Nomor 310); 20. P eratu ran M enteri K esehatan Nomor 82 T ahun 2014 ten tan g Penanggulangan Penyakit M enular (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2014 Nomor 1755); 21. P eratu ran M enteri D alam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 ten tan g P em bentukan Produk H ukum D aerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 2036), sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran M enteri D alam Negeri Nomor 120 T ahun 2018 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 ten tan g P em bentukan Produk H ukum D aerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 157); - 4- 22. P eratu ran M enteri D alam Negeri Nomor 79 T ahun 2018 ten tan g B adan L ayanan Um um D aerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 1213); 23. K eputusan M enteri K esehatan Republik Indonesia Nomor H K .01.07/M E N K E S /104/2020 ten tan g Penetapan Infeksi Novel C orona Virus (Infeksi 2019- nCoV) sebagai penyakit yang d a p at m enim bulkan w abah d an u p ay a penanggulangannya; 24. K eputusan M enteri K esehatan R epublik Indonesia Nomor H K .01.07/M E N K E S /169/2020 ten tan g P enetapan R um ah Sakit R ujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Em erging T ertentu; 25. In stru k si M enteri D alam Negeri Nomor 1 ta h u n 2020 ten tan g pencegahan penyebaran d an percepatan P enanganan Corona Virus D isease 2019 di Lingkungan Pem erintah D aerah; 26. P eratu ran D aerah Nomor 5 T ahun 2010 ten tan g PokokPokok Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2010 Nomor 5, T am bahan L em baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 5), sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran D aerah Nomor 7 T ahun 2014 ten tan g P eru b ah an Atas P eratu ran D aerah Nomor 5 T ah u n 2010 ten tan g Pokok-Pokok Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2014 Nomor 7, T am bahan L em baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 68); 27. P eratu ran D aerah Nomor 36 T ahun 2012 ten tan g Penanggulangan B encana (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2012 Nomor 36, tam b ah an Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 42); 28. P eratu ran D aerah Nomor 3 T ahun 2013 ten tan g Pelayanan Publik (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 3, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 45); 29. P eratu ran D aerah Nomor 5 T ah u n 2016 ten tan g P em bentukan d an S u su n a n Perangkat D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2016 Nomor 5, T am bahan L em baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 93), sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran D aerah Nomor 25 T ah u n 2019 ten tan g P eru b ah an Atas P eratu ran D aerah Nomor 5 T ahun 2016 ten tan g P em bentukan d an S u su n a n Perangkat D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2019 Nomor 25, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 152); - 5- 30. P eratu ran B upati Nomor 11 T ahun 2018 ten tan g Pedom an P e n a ta u sa h aa n K euangan B adan Layanan U m um D aerah R um ah Sakit U m um D aerah K abupaten Sinjai (Berita D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2018 Nomor 11); 31. P eratu ran B upati Nomor 46 T ahun 2019 ten tan g P eratu ran Internal R um ah Sakit Um um D aerah K abupaten Sinjai (Berita D aerah K abupaten Sinjai T ah u n 2019 Nomor 46); 32. P eratu ran B upati Nomor 27 T ahun 2020 ten tan g P enetapan Protokol K esehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian C orona V irus D isease 2019 (Covid-19) di K abupaten Sinjai (Berita D aerah K abupaten Sinjai T ah u n 2020 Nomor 27); 33. P eratu ran B upati Nomor 51 T ah u n 2020 ten tan g P enetapan H arga S a tu a n Pem berian Insentif Bagi Petugas P enanganan Pasien Covid-19 Yang Meninggal D unia (Berita D aerah K abupaten Sinjai T ah u n 2020 Nomor 51); 34. K eputusan B upati Nomor 427 T ahun 2020 ten tan g P enetapan S ta tu s K eadaan T ertentu Tanggap D aru rat B encana W abah Penyakit V irus C orona D isease 2019 (COVID-19) di K abupaten Sinjai;
Pasal I Pasal 4 Pasal 6 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
NOMOR 66 TAHUN 2020
7

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPAEN SINJAI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2017/No.66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaen Sinjai

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pencairan penyaluran dana program pembebasan biaya pendidikan dan dalam upaya mendukung efektifitas dan efesiensi pelaksanaan program pendidikan, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sinjai; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sinjai;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851); 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2); 17.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7); 18.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45); 19.Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81); 20.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 61); 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); 22.Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembebasan Biaya Sekolah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 Nomor 80); 23.Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Funsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 57);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUABAHAN ATAS PERATURAN BUPAT NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SINJAI.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2017/No.67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); -2- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); -3- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 102); 17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 44);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB IV PEMBAYARAN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
NOMOR 67 TAHUN 2017
6

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No.71

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4); 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5,tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 102); 17. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 44.
1. KETENTUAN UMUM 2. STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 3. STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4. PEMBAYARAN 5. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
6

struktur organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; peraturan b. bahwa struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Susunan Organisasi, tentang Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Struktur Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
21 Halaman

struktur organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; b. bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang undangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Struktur Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
14 Halaman

struktur organisasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ABSTRAK:

. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; b. bahwa struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6308); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Struktur Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546): 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
14 Halaman

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA K ER J A BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

ABSTRAK:

a. bahw a dalam ran g k a im plem entasi p en y ed erh an aan birokrasi di lingkungan P em erintah D aerah K abupaten Sinjai, m ak a perlu dilakukan p e n ataa n stru k tu r organisasi b erd asark an k e te n tu a n p e ra tu ran p e ru n d an g -u n d an g an ; b. bahw a stru k tu r organisasi B adan K esatuan B angsa d an Politik yang telah d itetap k an dengan P eratu ran B upati Nomor 55 T ahun 2019 ten ta n g S u su n a n O rganisasi, K edudukan, Tugas dan Fungsi S erta Tata K erja B adan K esatuan B angsa dan Politik, su d ah tidak se suai dengan perk em b an g an dinam ika penyelenggaraan p em erin tah an d aerah serta perk em b an g an p e ra tu ran p e ru n d a n g -u n d a n g an , sehingga perlu diganti; c. bahw a b erd asark an pertim b an g an sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a dan h u ru f b, perlu m en etap k an P eratu ran B upati ten ta n g K edudukan, S u su n a n O rganisasi, Tugas dan Fungsi, S erta Tata K erja B adan K esatuan B angsa dan Politik;
1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 1959 ten tan g P em b en tu k an D aerah Tingkat II di Sulaw esi (Lem baran N egara T ahun 1959 Nomor 74, T am bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia Nomor 1822); 2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g P em b en tu k an P eratu ran P e ru n d an g -u n d an g an (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2011 Nomor 82, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana telah d iu b ah den g an U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2019 ten ta n g P eru b ah an Atas U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten ta n g P em b en tu k an P eratu ran P e ru n d an g -u n d an g an (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 6398); - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras! Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 1 - 3 - 10. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administras! ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Struktur Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V JABATAN DAN KEPEGAWAIAN BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VII TATA KERJA BAB VIII EVALUASI KELEMBAGAAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
NOMOR 78 TAHUN 2021
17

TARIF PELAYANAN PARKIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, http://jdih.sinjaikab.go.id/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

a. bahw a b erd asark an P eratu ran P em erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten ta n g Pengelolaan K euangan B adan L ayanan U m um sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran P em erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran P em erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten ta n g Pengelolaan K euangan B adan Layanan Um um , B adan L ayanan Um um d ap at m em u n g u t biaya k ep ad a m asyarakat sebagai im balan ata s b a ra n g /ja sa layanan yang diberikan d itetap k an dalam b e n tu k tarif dan b erd asark an P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 79 T ahun 2018 ten ta n g B adan L ayanan U m um D aerah, RSUD K abupaten Sinjai d ap at m en g u sah ak an p en d ap atan dari lain-lain p en d ap atan BLUD yang sah dan d ap at dikelola lan g su n g u n tu k m em biayai p en g elu aran B adan L ayanan U m um D aerah; b. bahw a p elayanan park ir m eru p ak an salah satu p roduk layanan R um ah Sakit Um um D aerah yang d ap at m en d u k u n g pelayanan dalam m em berikan k en y am an an dan k eam an an k en d araan p asien dan p en g u n ju n g ; c. bahw a b erd asark an pertim b an g an sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a dan h u ru f b, perlu m en etap k an P eratu ran B upati ten ta n g Tarif Pelayanan Parkir p ad a B adan L ayanan Um um D aerah R um ah Sakit Um um D aerah;
1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 1959 ten ta n g P em b en tu k an D aerah T ingkat II di Sulaw esi (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 1959 Nomor 74, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 1822); 2. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2003 ten ta n g K euangan N egara (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2003 Nomor 47, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 4286); - 2- 3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun 2004 ten tan g P erb en d ah araan Negara (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2004 Nomor 5, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4355); 4. U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2004 ten tan g Pem eriksaan Pengelolaan d an Tanggung Jaw ab K euangan Negara (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2004 Nomor 66, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 2004 ten tan g Praktek K edokteran (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2004 Nomor 116, T am bahan L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4431); 6. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun 2004 ten tan g Perim bangan K euangan A ntara Pem erintah P u sat d an P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indoesia T ahun 2004 Nomor 126, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4438); 7. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun 2009 ten tan g Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik Indoesia T ahun 2009 Nomor 112, T am bahan L em baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5038); 8. U ndang-U ndang Nomor 28 T ah u n 2009 ten tan g Pajak D aerah d an R etribusi D aerah (Lem baran Negara Republik Indoesia T ahun 2009 Nomor 130, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5049); 9. U ndang-U ndang Nomor 36 T ahun 2009 ten tan g K esehatan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 114, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. U ndang-U ndang Nomor 44 T ah u n 2009 ten tan g R um ah S akit (Lem baran Negara R epublik Indonesia ta h u n 2009 Nomor 153, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g P em bentukan P eratu ran P eru n d an g -u n d an g an (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2011 Nomor 82, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5234); sebagaim ana telah d iu b ah dengan U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2019 ten tan g P eru b ah an A tas U ndangU ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g P em bentukan P eratu ran P eru n d an g -u n d an g an (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); - 3- 12. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tan g P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana telah diu b ah beberapa kali terak h ir dengan U ndangU ndang Nomor 11 T ahun 2020 ten tan g C ipta Keija (Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 2020 Nomor 245, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 13. U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun 2014 ten tan g A dm inistrasi Pem erintahan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 292, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 5601); 14. P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g Pengelolaan K euangan B adan L ayanan Um um (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2005 Nomor 48, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 4502) sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eraturan Pem erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g P erubahan a ta s P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g Pengelolaan K euangan B adan L ayanan U m um (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2012 Nomor 171, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. P eratu ran Pem erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g Pengelolaan K euangan B adan Layanan U m um (Lem baran Negara R epublik Indonesia ta h u n 2012 Nomor 171); 16. P eratu ran Pem erintah Nomor 12 T ahun 2017 ten tan g Pem binaan d an Pengaw asan Penyelenggaraan Pem erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2017 Nomor 73, T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 6041); 17. P eratu ran M enteri k eseh atan Nomor 85 T ahun 2015 ten tan g pola Tarif Nasional R um ah sakit (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2016 Nomor 9); 18. P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 ten tan g P em bentukan Produk H ukum D aerah (Berita Negara R epublik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036); sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran M enteri D alam Negeri Nomor 120 T ah u n 2018 ten tan g P eru b ah an A tas P eratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 ten tan g Pem bentukan Produk H ukum D aerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 157); 19. P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 79 T ahun 2018 ten tan g B adan Layanan Um um D aerah (Berita Negara R epublik Indonesia T ahun 2018 Nomor 1213); - 4- 2 0 . P eratu ran D aerah Nomor 3 T ahun 2013 ten tan g Pelayanan Publik (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ah u n 2013 Nomor 3, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 45); 2 1 . P eratu ran D aerah Nomor 17 T ahun 2013 ten tan g Penyelenggaraan Pelayanan K esehatan (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2013 Nomor 17, T am bahan L em baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 59); 2 2 . P eratu ran D aerah Nomor 3 T ahun 2020 ten tan g PokokPokok Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai T ahun 2020 Nomor 3, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 162);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBYEK TARIF BAB III SUBYEK TARIF BAB IV CARA MENGUKUR BESARAN TARIF BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF BAB VI BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR BAB VII TARIF BERLANGGANAN BAB VIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX SISTEM PARKIR BAB X PEMANFAATAN BAB XI TATA KELOLA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
NOMOR 83 TAHUN 2021
9

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT