Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 78 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V JABATAN DAN KEPEGAWAIAN BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VII TATA KERJA BAB VIII EVALUASI KELEMBAGAAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sinjai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sinjai

Tanggal Penetapan

28 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2021

Tanggal Berlaku

28 Desember 2021

Sumber

http://jdih.sinjaikab.go.id/

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sinjai

Bidang

Halaman ini telah diakses 308 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 78 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA K ER J A BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, http://jdih.sinjaikab.go.id/
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:	a. bahw a dalam ran g k a im plem entasi p en y ed erh an aan birokrasi di lingkungan P em erintah D aerah K abupaten Sinjai, m ak a perlu dilakukan p e n ataa n stru k tu r organisasi b erd asark an k e te n tu a n p e ra tu ran p e ru n d an g -u n d an g an ; b. bahw a stru k tu r organisasi B adan K esatuan B angsa d an Politik yang telah d itetap k an dengan P eratu ran B upati Nomor 55 T ahun 2019 ten ta n g S u su n a n O rganisasi, K edudukan, Tugas dan Fungsi S erta Tata K erja B adan K esatuan B angsa dan Politik, su d ah tidak se suai dengan perk em b an g an dinam ika penyelenggaraan p em erin tah an d aerah serta perk em b an g an p e ra tu ran p e ru n d a n g -u n d a n g an , sehingga perlu diganti; c. bahw a b erd asark an pertim b an g an sebagaim ana dim aksud dalam h u ru f a dan h u ru f b, perlu m en etap k an P eratu ran B upati ten ta n g K edudukan, S u su n a n O rganisasi, Tugas dan Fungsi, S erta Tata K erja B adan K esatuan B angsa dan Politik; 1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 1959 ten tan g P em b en tu k an D aerah Tingkat II di Sulaw esi (Lem baran N egara T ahun 1959 Nomor 74, T am bahan Lem baran N egara R epublik Indonesia Nomor 1822); 2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g P em b en tu k an P eratu ran P e ru n d an g -u n d an g an (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2011 Nomor 82, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana telah d iu b ah den g an U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2019 ten ta n g P eru b ah an Atas U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten ta n g P em b en tu k an P eratu ran P e ru n d an g -u n d an g an (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor 6398); - 2 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administras! Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 1 - 3 - 10. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administras! ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Struktur Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V JABATAN DAN KEPEGAWAIAN BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAB VII TATA KERJA BAB VIII EVALUASI KELEMBAGAAN BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. NOMOR 78 TAHUN 2021 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 78 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT