PERBUP Kab. Purwakarta No. 96 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 209 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayal (3) PP No. 71 Tahun 2010 dan pasal 4 ayat (5) Permendagri No. 64 Tahun 2013, maka Permerintah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 dengan mengubah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 64 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2022.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kebijakan Akuntansu Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Kebijakan Akuntansi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 dengan mengubah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 64 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 110 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Bayu Asih, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 85 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perbup No. 48 Tahun 2010; Perbup No. 49 Tahun 2010; Perbup No. 69 Tahun 2022; Perbup Purwakarta No.
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Azas dan Pronsip Dasar Remunerasi, Hak dan Kewajiban, Komponen Remunerasi, Tim Perumus Sistem Remunerasi, Sumber Dana Remunerasi, Perubahan Sistem Remunerasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 109 Tahun 2023
PEDOMAN - PENGADAAN - BARANG - DAN - JASA - PADA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - RUMAH - SAKIT - UMUM - DAERAH - BAYU - ASIH - KABUPATEN - PURWAKARTA
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Permendagri No. 79 Tahun 2018, perlu adannya penyesuaian batasan pengadaan barang dan jasa, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah dibah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimnaa telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Peratruan LKPB/JP No. 5 Tahun 2021; Perbup Purwakarta No. 69 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Swakwlola, Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/ Jasa Konsultasi Non Konstruksi, Persiapan dan Pelaskasanaan Pemilihan Penyedia Melalui S-Purchasing, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Tender Cepat, Pelaksanaan Kontrak, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Konstruksi, Serah Terima, Konsolidasi, Pelaksanaan Kontrask, Serah Terima, Penilaian Kinerja Penyedia, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
170 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 108 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2022; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pengunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, Biaya Penggunaan Kartu Kredit, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
33 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 107 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu di Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan masalah gizi pada balita, maka perlu strategi intervensi secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Masyarakat dan swasta berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 59 Tahun 2019; Perpres No. 72 Tahun 2021; Permen Ristek dan Mendagri No. 3 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012; Permen Kesehatan No. 25 Tahun 2014; Permen Kesehatan No. 74 Tahun 2015; Permen Kesehatan No. 4 Tahun 2019; Permen Kesehatan No. 8 Tahun 2019; Permen Kesehatan No. 43 Tahun 2019; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu di Kabupaten Purwakarta, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Ruang Lingkup Pelaksanaan; Penanggung Jawab Pelaksanaan Sentra Si Madu; Pembiayaan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sentra Si Madu; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Responsif Gender di Instansi Pemerintahan dan Swasta
ABSTRAK:
Bahwa pemerintah wajib memberi perlindungan kepada setiapperempuan, anak, lansia, dan disabilitas dari segala bentuk diskriminasi dan ekploitasi lainnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Respontif Gender di Instansi Pemerintah dan Swasta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 33 Tahun 2012; Inpres No. 9 Tahun 2000; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2013; Permen PAN RB No. 5 Tahun 2015; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017; Perda Kab. Purwakarta No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Purwakarta No. 8 Tahun 2018; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2019; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2021; Perbup Purwakarta No. 19 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Respontif Gender di Instansi Pemerintah dan Swasta yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sarana Responsif Gender, Pelaksanaan, Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2023
PERBUP Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun ANggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:
Bahwa cagar budaya bangsa perlu dilestarikan, sesuai dengan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2010, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 66 Tahun 2015; Perpres No. 78 Tahun 2007; Perpres no. 65 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang meliputi Ketentuan Umum, Kriteria Cagar Budaya, Pemulihan dan Penguasaan, Penemuan dan Pencarian, Register Cagar Budaya, Pelestarian, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Pengawasan dan Penyidikan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda Kab, Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Ketentuan Umum, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
