PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANGKAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD. 2018/ No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat perlu direvisi untuk ketiga kalinya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati Langkat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat .
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 TAHUN 2017; PERPRES No.16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah kali terakhir PEMENDAGRI No.13 Tahun 2018; PERDAKAB LANGKAT No.29 Tahun 2007; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.5 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan PERBUP LANGKAT No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati Langkat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 33 Tahun 2018
PERBUP Kab. Langkat No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2018/ No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bedaya guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan intern terhadap Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.58 Tahun 2005; PP No.60 Tahun 2010; PP No.12 TAHUN 2017; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.42 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
13 Hlm, Lampiran: 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 32 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2018/ No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok aparat pengawas intern dan fungsi Inspektorat Kabupaten Langkat secara Profesional yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat.
No.53 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.23 Tahun 2017; PERMENPAN RB No.PER/220/M.PAN/2008; PERBUP LANGKAT No.2 Tahun 2016; PERBUP LANGKAT No.19 Tahun 2011 danm PERBUP LANGKAT No.42 tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Langkat dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, maksud dan Tujuan, Obyek Kode Etik, Kode Etik, Tata Cara Pengenaan Sanksi, Pembinaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 31 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. 2018/ No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan salah satu upaya menghindari pemungutan liar serta untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, maka perlu diberikan Tunjangan Khusus, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014: UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.58 Tahun 2005; PERPRES No.97 Tahun 2014; PEMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kali terakhir PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.58 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Pegawai dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Khusus, Mekanisme Pembayaran Tunjangan Khusus, Penganggaran dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 30 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENGELOLAAN SMART-REGENCY
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD. 2018/ No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Smart-Regency
ABSTRAK:
Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan untuk menindaklanjuti instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment, Pemerintah Kabupaten Langkat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Smart Regency.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No..9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.53 Tahun 2010; PP No.61 Tahun 2010; PERPRES No.76 Tahun 2013; PERMENPAN RB No.24 Tahun 2014; PERMENPAN RB No.3 Tahun 2015; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP No.59 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Kelola Smart Regency dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Layanan Smart Regency, Infrastruktur, Aplikasi, Data dan Informasi, Tanggung Jawab, Sanksi dan Kewajiban, Tata Kelola, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No..9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No.44 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 27 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD. 2018/ No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan PERMEMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERDA No.1 Tahun 2016; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP No.22 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 26 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. 2018/ No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan / Atau Bangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Langkat, perlu diberikan pengurangan BPHTB bagi wajib pajak terhadap bidang tanah yang akan dilakukan pendaftaran hak atas tanah dan agar pelaksanaan berjalan secara efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab dan tepat sasaran, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan perlu direvisi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956, UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.55 Tahun 2016; PERDAKAB LANGKAT No.1 Tahun 2011; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016; PERBUP LANGKAT No.2 Tahun 2011; PERBUP No.20 Tahun 2011 dan PERBUP LANGKAT No.66 Tahun 2016.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 10, di antara angka 3 dan 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a dan ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 17.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, di antara angka 1 dan 2 disisipkan 1 (satu) angka yaitu 1a.
3. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 25 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD. 2018/ No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif
ABSTRAK:
Untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggung jawaban pemerintahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1990; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.28 Tahun 2012; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016; PERBUP LANGKAT No.61 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.11 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyusutan Arsip dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
87 Hlm, Lampiran: 80
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2018/ No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Untuk Mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Langkat, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.7 Drt Tahun 1984; UU No.39 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2017; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015;PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.39 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.6 Tahun 2008; PERPRES No.2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.67 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDAPROV SUMUT No.5 Tahun 2014; PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016; PERBDA LANGKAT No.6 Tahun 2011; PERDAKAB LANGKAT No.1 Tahun 2016; PERDA No.6 Tahun 2016 dan PERBUP LANGKAT No.53 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip dan Azas, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
