PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TUNJANGAN JABATAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Jabatan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur kembali tentang Tunjangan Jabatan dan Penerimaan lain Yang Sah Kepala Desa dan
Perangkat Desa lainnya;
b. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa, belum mengakomodir pengaturan
mengenai Tunjangan Kepala Dusun sehingga perlu direvisi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati langkat tentang Tunjangan
Jabatan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Daftar Hukum Peraturan Bupati langkat ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tunjangan Jabatan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, tata cara pemberian dan besaran tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah, sumber tunjangan dan penerimaan lain yang sah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2018/ No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016 dan PERDA LANGKAT No.4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Panitia Pengisian BPD; Penetapan Jumlah Anggota BPD Setiap Desa; Pendaftaran Calon Anggota BPD; Pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota BPD; Mekanisme Pengisian Staf Administrasi BPD; Tunjangan Kinerja BPD; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
29 Hlm, Lampiran: 22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 18 Tahun 2021
PEMBENTUKAN, SUSUAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2021/No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susuan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dari Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38, Peraturan Bupati Langkat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Bidang Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbu No. 44 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata kerja, Kepegawaian dan Eselon, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
9 Hlm, 1 Lamp
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kelurahan, perlu disusun suatu pedoman/tata cara yang jelas sebagai petunjuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2018; PLKPP No. 13 Tahun 2013; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERBUP No. 69 Tahun 016; PERBUP Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan dan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2021
PEMBENTUKAN, SUSUAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susuan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dari Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38, Peraturan Bupati Langkat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Bidang Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No. 10 Tahun 1986; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbu No. 44 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata kerja, Kewenangan dan Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021.
8 Hlm, 1 Lamp
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2017/ No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat terdapat beberapa perubahan tugas, sehingga perlu direvisi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan diamaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2018
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DAN EKSTRAKURILER PADA SATUAN PENDIDIKAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2018/ No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kurikulum Muatan Lokal Dan Ekstrakuriler pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerapkan Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran di sekolah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal dan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2003; UU No..23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Pp No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.17 Tahun 2010; PP No.19 Tahun 2015; PERMENDIKBUD No.67 Tahun 2013; PERMENDIKBUD No.79 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.20 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.21 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.22 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No.23 Tahun 2016 dan PERDA No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kurikulum Muatan Lokal dan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Fungsi, Penerapan Muatan Lokal dan ekstrakurikuler dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN KABUPATEN LANGKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat terdapat beberapa pergeseran dan perubahan Tugas dan Fungsi pada Bidang dan Seksi, sehingga perlu direvisi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan diamksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1982; PP No.22 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP Republik Indonesia No.16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP Republik Indonesia No.40 Tahun 2010, PERDAKAB LANGKAT No.6 Tahun 2016 dan PERBUP No.45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 20 Tahun 2021
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENUNJANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2021/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah serta mengalokasikan anggaran pembinaan dan pempawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitan, kepatutan, dan kewajarao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Penunjang Tim Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Langkat;
Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 23 Tahun 2007; Permendagri No. 28 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2008; PermenpanRB No. 19 Tahun 2009; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbu No. 42 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Pertanggungjawaban dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
7 Hlm 1 Lamp
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
22 Hlm, Lampiran: I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
