Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 42 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2024

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...N LAMPUNG TENGAH.pdf

Pengarusutamaan gender

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah; bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementasi serta terukur pada setiap triwulannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender
Maksud penetapan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender, acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terutama yang berkaitan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah / unit kerja dan acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022-2026 dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Tujuan penetapan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Pengarusutamaan Gender dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2022.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...N LAMPUNG TENGAH.pdf

tambahan penghasilan - pegawai negeri sipil

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan, Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan ini memuat tentang ketentuan umum, prinsip pemberian tambahan penghasilan pegawai PNS, kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai PNS, tim pelaksana pemberian tambahan penghasilan pegawai PNS, penetapan besaran basic tambahan penghasilan pegawai PNS, pembayaran dan penilaian tambahan penghasilan pegawai PNS, penghitungan komponen tambahan penghasilan pegawai PNS, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
25

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita

Download file:

Perbup No. 10 Perlindungan Anak TBM.pdf

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita daerah

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak); 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus; 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak; 16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 32); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup No 9 Tahun 2022.pdf

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung

ABSTRAK:

a . bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana Kampung dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu pedoman sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaanya; b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PerMendagri No 73 Tahun 2020, PerMenDPDTT No 7 Tahun 2021, PerMenkeu No 190/PMK.07/2021 , Perda Kab Lampung Tengah No 9 Tahun 2016, Perda Kab Lampung tengah No 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Halaman : 15

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Kampung Secara Serentak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup No. 8 Pedoman Peng...uan Keu Pilkakam.pdf

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SECARA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 08

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Kampung Secara Serentak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam mengelola biaya pemilihan Kepala Kampung yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Kampung Secara Serentak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Permendagri No. 72 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 8 Tahun 2019, Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 8 Tahun 2021,
Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Kampung Secara Serentak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
15

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Desa Dana Desa

Download file:

07. Peraturan Bupati (PER... No 7 Tahun 2022.pdf

07a. Perbup No. 7 Lampira...BHP TAHUN 2022...pdf

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 07

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, perlu adanya penyediaan dana dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di kampung bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampun
UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 09 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2021, erda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2021
Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kampung

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
7

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung

Abstrak

Desa Badan Usaha Milik Desa Dana Desa

Download file:

06. Peraturan Bupati (PER... No 6 Tahun 2022.pdf

06a. Perbup No. 6 Lampiran pagu adk 2022.pdf

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 06

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung
UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021, PMK No. 41/PMK.07/2021, Perda Kab. Lampung Tengah No. 9 Tahun 2016, Perda Kab. Lampung Tengah No. 8 Tahun 2021
Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...HUN 2012 TEN_opt.pdf

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa Pemakaian Kekayaan Daerah yang berupa Sesat Agung lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat Pemerintahan, Sosial Budaya, Agama dan kegiatan Kemasyarakatan Lainnya. b. bahwa sebagai bentuk perhatian dan dalam rangka mendukung kegiatan tersebut huruf a, maka dipandang perlu tidak memungut biaya, atas penggunaan Sesat Agung tersebut c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Tengah No 6 tahun 2012, Perda Kab Lampung tengah No 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Halaman : 4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pembagian Kewewenangan untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat di Bidang Kepegawaian

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download file:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG ...DANG KEPEGAWAIAN.pdf

PEMBAGIAN KEWEWENANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Kewewenangan untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat di Bidang Kepegawaian

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati di bidang kepegawaian perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Kewewenangan untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat di Bidang Kepegawaian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Keputusan dan/atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, tidak dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada pejabat lain; Pendelegasian kewewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi tersebut

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa menandatagani Keputusan dan Surat di bidang kepegawaian; Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengedelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa menandatangani Keputusan dan Surat di bidang kepegawaian; Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa menandatangani Keputusan dan Surat di bidang kepegawaian
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Kabupaten Lampung Tengah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)... No 3 Tahun 2022.pdf

Penanggulangan coronA - APLIKASI PEDULILINDUNGI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Kabupaten Lampung Tengah

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) varian Omicron dan kemungkinan munculnya varian lain, perlu pengaturan protokol kesehatan secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai paduan dalam melakukan langkah-langkah pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan COVID-19 di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan dan di tempat kegiatan publik. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah melalukan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 varian Omicron dan/atau varian lainnya serta pelacakan digital guna menghentikan penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) dengan aplikasi PeduliLindungi dan melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT