PERWALI Kota Palembang No. 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Dan Staf Ahli
Mencabut :
PERWALI Kota Palembang No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang
Dan Staf Ahli
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota perlu melakukan
penyesuaian nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah
paling lama akhir bulan Desember Tahun 2019;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang, ketentuan lebih
lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di
bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
bahwa susunan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang dan staf Ahli
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan
Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor
061/2823/VII/2019 Perihal Rekomendasi Penataan
Organisasi Unit Kerja Sekretariat Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan ini memuat kedudukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, uraian tugas dan fungsi , kelompok jabatan fungsional, staf ahli, tata kerja, dan pembiayaan pada sekretariat daerah dan Staf Ahli
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
mencabut Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tigas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota PAlembang dan Staf Ahli Walikota
44 hlm; dan 1 hlm lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 05 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis dalam
meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisProsedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang perlu diubah untuk efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 ; Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang, yaitu Ketentuan Pasal 31, Ketentuan Pasal 33, Ketentuan Pasal 34, Ketentuan Pasal 37, Ketentuan Pasal 58, Ketentuan Pasal 59
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
Peratuan ini mengubah Peraturan Walikota Palembang
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walıkota Palembang Nomor 69
Tahun 2018 Tentang Gerakan Sholat Subuh Berjama’ah
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan masyarakat guna mendukung pelaksanaan
visi dan misi Kota Palembang untuk mewujudkan
Palembang Emas Darussalam, perlu dilaksanakan
Gerakan Sholat Subuh Berjama’ah;
bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun
2018 tentang Gerakan Sholat Subuh Berjama’ah perlu
diadakan perubahan guna menyesuaikan dengan
perkembangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun
2018 tentang gerakan sholat subuh berjamaah yaitu Ketentuan pasal 1 angka 10, diubah dan ditambah angka 11,12,13
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
Peratuan ini mengubah Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun
2018 tentang gerakan sholat subuh berjamaah
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Palembang No. 6 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Diubah dengan :
PERWALI Kota Palembang No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikita dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mengubah :
Peraturan Walıkota Palembang Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknıs Pelaksanaan Pemberıan Tunjangan Harı Raya Kepada Pegawaı Negerı Sıpıl, Walıkota Dan Wakıl Walıkota Serta Pımpınan Dan Anggota Dewan Perwakılan Rakyat Daerah
PETUNJUK TEKNIS - PELAKSANAAN - PEMBERIAN - TUNJANGAN HARI RAYA - KEPADA - PEGAWAI NEGERI SIPIL,- WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 38
Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota
dan Wakil Walikota Serta Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesi, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu
mengubah Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Walikota dan Wakil
Walikota serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan UU No 9
Tahun 2015;PP No 12 Tahun 2019;PP No 24 Tahun 2020 ;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Permendagri No 21 Tahun 2011;
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,
Walikota dan Wakil Walikota serta Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2020.
3 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sekolah Filial Bagi Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah
ABSTRAK:
Bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang
sudah dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar
Tahun 1945
dalam rangka menyediakan akses pendidikan bagi
seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat marginal
yang berasal dari anak jalanan dan anak putus sekolah, perlu
dibentuk layanan pendidikan khusus dalam bentuk Sekolah
Filia
Pasal 31 UUD RI Tahun 1945 ; UU No 28 Tahun 1959;UU No 20 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014;PP No 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP;Permendikbud No 72 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No 67 Tahun 2016;
No 66 Tahun 2010;
Tugas dan Kedudukan , Organisasi,Kemitraan,Pendanaan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
7 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai
identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan,
dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dikelola dan
diselamatkan oleh Negara;
bahwa dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta
peningkatan
kualitas pelayanan
publik, maka
p enyelenggaraan k earsipan perlu dilakukan dalam suatu
sistem p enyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan
terpadu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 9 TAhun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan ini memuat tentang pengelolaan kearsipan, pembinaan kearsipan, pelidungan dan penyelamatan arsip, pengendalian dan pengawasan, kerjasama, organisasi profesi dan peran serta masyarakat, dna pendanaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walıkota Nomor 93 Tahun 2018 Tentang
Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
ABSTRAK:
Bahwa pencabutan Peraturan Walikota perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan
kepastian hukum
UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 2020;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015;PP No 36 Tahun 2005 ;Perda No 1 Tahun 2017
Peraturan Walikota palembang Nomor 93 Tahun 2018 tentang penetapan harga satuan Bangunan Gedung Negara
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan Walikota palembang Nomor 93 Tahun 2018
2 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2020
PERWALI Kota Palembang No. 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Palembang
Mencabut :
Peraturan Walikota Nomor 72 TAhun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tigas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
Dan Pengembangan Kota Palembang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangun Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota
Palembang;
bahwa susunan struktur organisasi tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Palembang perlu disesuaikan untuk
meningkatkan efektifitas tugas pokok, fungsi dan kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Palembang;
bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Palembang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, telah sesuai dengan Rekomendasi
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2823/VII/2019
perihal Rekomendasi Penataan Organisasi Unit Kerja
Sekretariat Daerah
ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan ini memuat kedudukan dan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, uraian tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok JAbatan Fungsional, tata kerja, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 72 TAhun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tigas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19 hlm; dan 2 hlm lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 06 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarip Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Gandus Palembang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah
diatur dengan peraturan Kepala Daerah
UU No 28 Tahun 1959;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 74 Tahun 2012;. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008;Permendagri No 79 Tahun 2018;Perwali No 10 Tahun 2019
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF,KOMPONEN PERHITUNGAN TARIF LAYANAN,KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN,PEMANFAATAN TARIF,KERINGANAN BIAYA DAN ATAU PEMBEBASAN TARIF,PERUBAHAN TARIF,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2020.
17 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Retribusi Sewa Petak Di Pangkalan Pendaratan Ikan
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan
Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan dalam rangka tertib
substansi pembentukan produk hukum daerah yang bersifat
pengaturan dan penetapan, perlu dilakukan pencabutan
Peraturan Walikota yang bersifat penetapan
UU No 28 Tahun 1959 ;UU No 31 Tahun Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45
Tahun 2009;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015;PP No 54 Tahun 2002;Perda No 11 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2018
Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Retribusi Sewa Petak di Pangkalan Pendaratan Ikan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
2 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
