Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Media Reklame
ABSTRAK:
Dalam upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam hal penyelenggaraan media reklame sesuai dengan penataan ruang serta pembangunan fisik kota yang tertib, teratur, terarah, edukatif dan indah, perlu mengatur penyelenggaraan media reklame. Penyelengaraan media reklame yang tertib, teratur, rapi dan indah serta tidak bertentangan dengan norma beragama, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Perwali No. 77 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Media Reklame perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tukuan, rekomendasi dan izin, kewajiban dan larangan, lokasi reklame, pengendalian, pelanggaran, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2016
Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERWALI Kota Palembang No. 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
Mencabut :
Bab II Bagian Kesembilan Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, pembiayaan, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Bab II Bagian Kesembilan Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
17 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 50 Tahun 2011
PERWALI Kota Palembang No. 29 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang
Mencabut :
Perwali No. 43 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Musi Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang
ABSTRAK:
Dampak dari kenaikan tarif daya listrik (TDL) dan kenaikan bahan kimia serta meningkatnya biaya operasional dan tuntutan pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum, perlu merubah dan meninjau kembali Perwali No. 43 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Musi Palembang, guna disesuaikan dengan keadaan saat ini. Penyesuaian tersebut telah mendapat persetujuan Badan Pengawas PDAM Tirta Musi melalui surat tanggal 12 Mei 2011 No. 025/BP.PDAM/V/2011 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Tirta Musi Palembang. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 23 Tahun 2006; Perda No. 1/Perda/Huk/1976; Perda No. 4 Tahun 1999; Perda No. 9 Tahun 1999; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai besarnya tarif air minum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
Mencabut Perwali No. 43 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Musi Palembang
2 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 51 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Harga Dasar Untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan
ABSTRAK:
Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan miliknya yang dilepaskan atau diserahkan untuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum. Pelaksanaan ganti rugi bangunan kepada pihak yang berhak harus dilaksanakan secara layak dan adil. Perwali No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Harga Dasar untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti dengan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 36 Tahun 2005; PermenPU No. 45/PRT/M/2007; Permen PU No. 11/PRT/M/2013; Perda No. 6 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, harga dasar pengenaan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015.
Mencabut Perwali No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Harga Dasar untuk Penetapan Ganti Rugi Bangunan
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 51 Tahun 2009
PERWALI Kota Palembang No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
PERWALI Kota Palembang No. 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang Bab II Bagian Kesembilan Kota Palembang
PERWALI Kota Palembang No. 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Bagian Kesebelas
PERWALI Kota Palembang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang Bab II Bagian Kedua
PERWALI Kota Palembang No. 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang Bab II Bagian Keenam
PERWALI Kota Palembang No. 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang Bab II Bagian Ketujuh
PERWALI Kota Palembang No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang Bab II Bagian Kedelapan
PERWALI Kota Palembang No. 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Bab II Bagian Keempat
PERWALI Kota Palembang No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lemabaga Teknis Daerah Pasal 73 s.d Pasal 89
Mencabut :
Perwali No. 67 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah
Keputusan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Keputusan Walikota Palembang Nomor 293 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga
Keputusan Walikota Palembang Nomor 304 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Palembang
Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang
ABSTRAK:
Guna memenuhi ketentuan BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang dan dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur pada Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Lembaga Teknis Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda No. 57 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 10 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas, kelompok jabatan fungsional, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2009.
Mencabut :
1. Perwali No. 67 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah;
2. Keputusan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;
3. Keputusan Walikota Palembang Nomor 293 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga;
4. Keputusan Walikota Palembang Nomor 304 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Palembang;
6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.
181 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri Dalam Negeri No 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan No 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur definisi Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang Kesehatan. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Walikota No 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang.
11 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 51 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu menetapkan Perwali ini.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permensos No. 14 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, pembiayaan, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Bab II Bagian Keenam Perwali No. 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palembang
20 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 di Kota Palembang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Walikota dapat mengatur mengurangkan dan membatalkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; bahwa sehubungan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang pada Tahun 2019 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terutang secara signifikan; bahwa adanya kenaikan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan berdampak pada menurunnya kemampuan membayar Wajib Pajak dan timbulnya gejolak masyarakat di wilayah Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang perlu mengeluarkan kebijakan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Tahun 2019 di Kota Palembang.
Dasar hukum : UU No.28 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Perda No.02 Tahun 2018; Perwali No.17 Tahun 2019; Perwali No.18 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pemberian stimulus, besaran stimulus, pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, pengecualian, masa pemberian pengurangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 52 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status hak sipil seseorang guna tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran, sejalan dengan SE Mendagri tanggal 11 Juni 2007 Nomor 474.1/1275/SJ dan tanggal 11 September 2007 Nomor 474.1/3827/MD perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan pelayanan penertiban pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimaksud. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983; UU No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 88 Tahun 2004; Permendagri No. 28 Tahun 2005; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 15 Tahun 2007; Perda No. 21 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai pelayanan pencatatan kelahiran dalam masa transisi berlakunya UU No. 23 Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 52 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kartu Insentif Anak
ABSTRAK:
Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan YME, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehinnga anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya. Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak anak, Pemda menyelenggarakan penerbitan kartu insentif anak. Untuk memberikan arah, landasan, kekuatan dan kepastian hukum dalam penerbitan kartu insentif anak, diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan penerbitan kartu insentif anak. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perda No. 30 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, pemanfaatan KIA, sasaran, persyaratan dan mekanisme penerbitan KIA, masa berlaku dan model KIA, penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2015.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
