PEMBENTUKAN - UNIT LAYANAN ASSESSMENT CENTER - PEMERINTAH - PROVINSI - SUMATERA SELATAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Unit Layanan Assessment Center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 26 Tahun 2019 Tentang pembinaan penyelengaraa penilaian kompentensi Pegaeai Negeri Sipil ,Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pengangkatan dalam jabatan administrasi dan jBatan fungsiobnal serta penyusunan Profil Aparatur sipil Negara dan penyelengaraan Menejemen karir di lakukan melalui penilaian kopentensi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;PP No 49 Tahun 2018;Peraturan Badan Kepegawaian No 26 TAhun 2019;Perda No 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2020;Pergub No 39 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pembentukan ,Kedudukan,Struktur Organisasi,Tugas dan Fungsi ,Assessor,Pendanaan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2020.
11
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona VIrus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan
PEDOMAN - ADAPTASI KEBIASAAN BARU - MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF- DAN - AMAN PADA SITUASI - CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) - DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan keputusan presiden No 11 Tahun 2020 Tentang kedauratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 ( COVID - 19) perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang menjadi arah dasar dalam adaptasi kebasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid - 19 di wilayah provinsi Sumatera Selatan
pasal 18 ayat (16) UUD 1945 ;UU No 25 Tahun 1959 ;UU No 4 Tahun 1984;UU No 24 Tahun 2007;UU No 36 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 30 Tahun 2014;UU No 6 Tahun 2018;PP penganti UU No 1 Tahun 2020;PP No 40 Tahun 1991 ;PP No 21 Tahun 2008;PP No 22 Tahun 2008;PP No33 Tahun 2018;PP No 21 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2020 ;Perpres No 82 Tahun 2020;Kepres No 11 Tahun 2020;Permenkes No 9 Tahun 2020;Permenhub No PM.18 Tahun 2020;
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN - PEMBERIAN GAJI, - TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS - KEPADA - PEGAWAI NEGERI SIPIL - DAN - CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - PROVINSI - SUMATERA SELATAN - TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 35, BD.2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melakasankan ketentuan pasal 17 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2020 tentang pemberian gaji ,pensiun tunjangan ,atas penghasilan ke 13 tahun 2020 kepada pegawai negeri sipil,prajurit tentara nasional indonesia ,Anggota Kepolisian Negara Repbulik Indonesia,pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan ,perlu menetapkan peraturan gubenur tentang petujukan teknis pelaksana pemberian gaji tunjangan atau pengahasilan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan provinsi sumatera selatan
Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 1999;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No No 9 Tahun 2015;PP No 53 Tahun 2010;PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020 ; PP No 12 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;PP No 12 Tahun 2019;PP No 44 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permnendagri No 21 Tahun 2011;Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 63 Tahun 2011;Permenkeu No 106/PMK.05/2020;Perda No 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Perda No 14 Tahun 2014;Perda No 14 Tahun 2016;Perda No 1 Tahun 2020;Pergub No 5 Tahun 2010 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No 1 Tahun 2013;Pergub No 7 Tahun 2020 segaimana telah beberpa kali diubah teerakhir denga Pergub No 31 Tahun 2020
Ketentuan Umum , Teknis Pembeian Gaji ,Tunjangan atau Pengahasialan Ketiga Belas,Pembayaran,Pendanaan Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
7 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020
RENCANA - AKSI - DAERAH - PENGARUSUTAMAAN - GENDER - PROVINSI - SUMATERA SELATAN - TAHUN 2020-2023
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menigkatkan Efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan pengurusutamaan Gender perlu kebijakan rencana aksi Daerah yang terperogram ,terencana ,terpadu ,terkoodinasi dan berkesinambungan
dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peratura menteri dalam negeri nomor 67 tahun 2011 mengamanatkan pemerintahan daerah yang menyusun strategi satu kesatuan dimensi kegiatan pembangunan didaerah
Pasal 8 ayat 6 UUD 1945 Tahun 1945;UU No 7 Tahun 1984;UU No 39 Tahun 1999;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; Permendagri No 15 Tahun 2008 sebagiamana telah diubah dengan Peremndagri No 67 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Perempuan No 6 Tahun 2009;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Perempuan dan Pelindungan Anak No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Perempuan dan Anak No 7 Tahun 2018;Perda No 1 Tahun 2019;Pergub No 47 Tahun 2015
Ketentuan Umum ,Rencana Aksi Daerah Pengarusutaan Gender ,Pemantauan dan Evaluasi,Pebiayaan ,Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
12 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Bantuan Stimulan Uang Kuliah Tunggal dari Gubernur kepada Mahasiswa Kurang Mampu Terdampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintahan daerah perlu di tindak lanjutin dalam bentuk peraturan Gubenur yang menjasi arah dan dasar dalam pemberian bantuan simulasi uang kuliah tungal dari Gubenur kepada mahasiswa kurang mampu terdampak covid 19 di provinsi sumatera selatan
Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945 ;UU No 25 Tahun 1959 ;UU No 20 Tahun 2003 ;UU No 1 Tahun 2004;U No 12 Tahun 2011;sebagaiman telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;UU No 12 Tahun 2012;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 6 Tahun 2018;PP pengant Uu No 1 Tahun 2020;PP no 4 tTahun 2014;PP No 12 Tahun 2019;PP No 21 Tahun 2020;PP No 23 Tahun 2020;PP No 17 Tahun 2018;Kepres No 11 Tahun 2020;Kepres No 12 Tahun 2020;Permendagri No 13 Tahun 2006;Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Perda No 3 Tahun 2015
Prosedur dan pelaksana pemberian bantuan stimulasi uang kuliah tunggal,Proses penetapan dan pencairan,Monitoring dan Evaluasi ,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
9 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2020
PEDOMAN - PENGOLAHAN - ARSIP INAKTIF - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH PROVINSI - SUMATERA SELATAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengolahan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanankan ketentuan pasal 44 ayat 4 dan pasal 45 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan yakni kearsipan Daerah membuat daftar arsip inaktif
Pasal 16 ayat 6 UUD Tahun 1945;UU No 25 Tahun 1959:UU No 43 Tahun 2009:UU No 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 28 Tahun 2012;keputusan Kepala Arsip Nasional No 6 Tahun 2005;Permendagri No 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 135 Tahun 2017;keputusan Kepala Arsip Nasional RI No 22 Tahun 2015;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 129 Tahun 2018;keputusan Kepala Arsip Nasiona No 37 Tahun 2016;keputusan Kepala Arsip Nasiona No 9 Tahun 2018 ;Perda No 18 Tahun 2014Pergub No 39 Tahun 2015
Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga Negara ,Pemerintahan daerah,lembaga pendidikan ,perusahan ,Organisasi Politik ,Organisasi Kemasyrakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Arsip Inaktif adalah arsip yang Frekuensi penggunaanya telah turun menurun
pada saat peraturan Gubenur ini mulai belaku ,ketentuan peraturan perundang-undang dan / atau kebijakan yang di tetapka oleh pemerintah provinsi dinyatakan tetap belaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Gubenur ini
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
13 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbanganya ialah : Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan peraturan Gubenur tentang pedoman pengadaan barang /jasa pada badan usaha milik daerah dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan
Dasar Hukumnya ialah : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No 25 Tahun 1959;UU No 40 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 54 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019 Perpres No 16 Tahun 2018;Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 20 Tahun 2018;Perda No 5 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 14 Tahun 2014;
Materi Pokok dalam peraturan ini ialah : Ketentuan Umum
Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang pembiayaannya tidak langsung mengunakan APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari indetifikasi kebutuhan sampai dengan serah terimah hasil perkerjaan
Peraturan Gubenur ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa
Prinsif dan Kebijakaan Pengadaan barang /Jasa
Efisiensi,Efektif,Transparan,Kompentitif,Adil dan Akuntabel
Rencana Umum pengadaan yang di maksud meliputi kegiatan dan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayain oleh BUMD sendiri dan kegiatan dan anggaran pengadan barang/jasa yang akan dibiayain berdasarkan kerja sama antar BUMD secara pembiayaan bersama ( Co-FINACING ) sepanjang diperlukan
Persiapan pengaadan barang/jasa meliputi : Menetapkan HPS,Menetapkan Rancangan Kontrak ,Menetapkan Speksifikasi Teknis /Kerangka Acuan kerja ;dan /atau ,menetapkan uang muka jaminanan uang muka ,jaminamn pelaksanaan ,jaminan pemeliharran sertifikasi garansi dan /atau penyesuaian harga
Pelaksanaan dan Pengadaan Barang /Jasa ,
Pengawasan : Gubenur wajib melaksanakan pengawasan pengadaan barang /jasa melalui aparat pengwasan internal pada inspektorat Daerah,pengawasan sebagai di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit,review,pemantauan ,dan evaluasi ,pengawasan di maksud pada ayat (2) dapat di lakukan bersama dengan instansi pemerintah di bidang pengawasan keuangan daerah ,Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2020.
14 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tanda Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebunan di Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar kelapa sawit produksi perkebunan serta menghindari persaingan tidak sehat antar perusahaan/pabrik kelapa sawiit, perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1986, Instruksi Menteri Pertanian No.5 Tahun 1984; dan Instruksi Menteri Pertanian No.30 Tahun 1984, perlu memperjelas tata hubungan antara perusahaan dengan pekebun/kelompok pekebun dalam pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa Permentan No.01/PERMENTAN/KB..120/1/2018 memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit. Maka, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 1992; UU No.5 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2008; UU No.19 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2015; Keputusan Menteri Pertanian No.60/KPTS/KB.510/2/1998; Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No.73/KPTS/KB.510/2/1998 dan No.01/SKB/M/II/1998; Permentan No.98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permentan No.21/PERMENTAN/KB.140/6/2017; Permentan No.11/PERMENTAN/OT.140/3/2015; Permentan No.1/PERMENTAN/KB.120/1/2018; Perda No.17 Tahun 1998.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinisi Sumatera Selatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penetapan harga Tandan Buah Segar, Kerjasama Pekebun, syarat-syarat penerimanaan Tandan Buah Segar di Pabrik Pengolahan serta Tata Cara Pembelian dan Pembayaran tandan Buah Segar.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2020.
Mencabut Peraturan Gubernur No.28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan.
21
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap perangkat daerah perlu menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip. Dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis untuk mencegah tejadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.25 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No,25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2012; Peraturan kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2011; Peraturan kepala Arsip Nasional No. 21 Tahun 2011; Peraturan kepala Arsip Nasional No. 26 Tahun 2011; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.135 Tahun 2017; Peraturan kepala Arsip Nasional No. 22 Tahun 2015; Peraturan kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2006; Peraturan kepala Arsip Nasional No.37 Tahun 2016; Peraturan kepala Arsip Nasional No.9 Tahun 2018; Permendagri No.69 Tahun 2018; Perda No18 Tahun 2014; Pergub No.19 Tahun 2013; Pergub No.39 Tahun 2015; Pergub No.31 Tahun 2017; Pergub No.32 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah. Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis serta pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.25 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; UU No,23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2016; Perpres No.55 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Permendagri No.8 Tahun 2020; Perda No 3 Tahun 2011; Perda No.14 Tahun 2016; Pergub No.11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.21 Tahun 2009; Pergub No.5 Tahun 2014; Pergub No.21 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.16 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Diatur juga mengenai perhitungan dasar pengenaan pajak dan bea balik nama.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
mencabut Peraturan Gubernur No.20 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
