Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Insfektorat dan Badan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan perubahan uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna.
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NO. 63 TAHUN 2016
Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
UU NO. 21 TAHUN 1997; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO, 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 18 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 1 TAHUN 2017
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Merubah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUMBUHAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa pembinaan penyuluhan yang diselengarakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
UU NO. 16 TAHUN 2006; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 19 TAHUN 2013; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 43 TAHUN 2009; PERMEN PERTANIAN NO. 61 TAHUN 2008; PERMEN PERTANIAN NO. 82 TAHUN 2013; PERMEN PERTANIAN NO. 131 TAHUN 2014; Peraturan Merrteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan ini berisi pedoman untuk tersedianya penyuluh pertanian swadaya bagi petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. untuk mendorong pelaku utama dan masyarakat lainnya menjadi penyuluh pertanian swadaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa daiam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, maka Pemerintah Daerah perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui pengangkatan, pemindahan, dan penyesuaian/ inpassing jabatan fungsional;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERATURAN KEPALA BKN NO. 21 TAHUN 2010
Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. Pengaturan pengembangan karier jabatan fungsional PNS ini berisi
jenjang JF, kriteria JF, ketentuan dan persyaratan pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian JF, dan Tim Layanan Konsultasi dan Konseling
Kompetensi JF
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 43 Tahun 2017
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (lhkpn)
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka
setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel; bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG WAJIB LAPOR DAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LHKASN, TATA CARA, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, DAN SANKSI ADMINISTRATIF
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ARAH PENGEMBANGAN DAN PROGRAM KERJA TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017-2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terlaksananya percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna perlu adanya arah pengembangan dan
program kerja masing-masing Perangkat Daerah yang terkait agar terarah dan berkesinambungan dalam Pembangunan dan pengembangan disektor Pariwisata di Kabupaten Natuna; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memprioritaskan Pariwisata termasuk dalam sektor unggulan di Kabupaten Natuna yang harus difokuskan pengembangan dan pembangunannya; Dampak dari pengembangan dan pembangunan sektor
Pariwisata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti adanya lapangan pekerjaan,
peningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan Asli Daerah.
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 10 TAHUN 2009; UU NO. 11 TAHUN 2010; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 50 TAHUN 2011; PERPRES NO. 105 TAHUN 2015; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P22/MENHUT-II/2012; PERATURAN MENPAR N. 18 TAHUN 2016; PERDA PROV. KEPULAUAN RIAU NO. 2 TAHUN 2012; PERDA KAB NATUNA NO. 5 TAHUN 2012
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG TANGGUNG JAWAB, ARAH PENGEMBANGAN PARIWISATA KAB. NATUNA, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, SERTA PENDANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan
berdasarkan praktek bisnis yang sehat; bahwa sebagai Implementasi Keputusan Bupati Natuna Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna secara Penuh
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERPRES NO. 54 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2007
Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek bisnis yang sehat. Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin
ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang fleksibel, efisien dan efektif serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan
Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 60 TAHUN 2014; PERPRES NO. 97 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor S0/PMK.07/2017; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 1 TAHUN 2017
Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Tranfortasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi Tunjangan Komunikasi Insentif, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 2 TAHUN 2017
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANFORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Bupati Natuna Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
