Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2017

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek bisnis yang sehat. Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang fleksibel, efisien dan efektif serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Natuna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Ranai

Tanggal Penetapan

19 September 2017

Tanggal Pengundangan

19 September 2017

Tanggal Berlaku

19 September 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 41

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - PENGADAAN BARANG / JASA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Natuna

Bidang

Halaman ini telah diakses 311 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

41-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGADAAN BARANG DAN JASA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:	bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, akuntabel dan berdasarkan praktek bisnis yang sehat; bahwa sebagai Implementasi Keputusan Bupati Natuna Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna secara Penuh UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERPRES NO. 54 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2007 Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek bisnis yang sehat. Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang fleksibel, efisien dan efektif serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017. 29

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2017

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT