Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam upaya melindungi kesehatan Penduduk Kabupaten Natuna yang belum memiliki jaminan kesehatan perlu diselenggarakan Program Natuna Sehat
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 40 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 24 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 101 TAHUN 2012; PERPRES NO. 12 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 71 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Program Natuna Sehat bertujuan Memberikan jaminan kesehatan kepada Penduduk yang tidak menjadi peserta integrasi ke JKN dapat terlindungi jaminan kesehatannya serta Memberikan Jaminan Kesehatan kepada Warga Negara Asing yang menjadi tahanan lllegal Fishing ataupun tahanan kasus pidana lainnya untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Natuna Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Natuna
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, ketentuan pasal 1 Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (covlD-19) dan belanja prioritas lainnya, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 109 TAHUN 2020; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 3 TAHUN 2007; PP NO. 5 TAHUN 2009; PP NO. 19 TAHUN 2010; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 12 TAHUN 2017; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 36 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB. NATUNA NAO. 11 TAHUN 2020; PERBUP NATUNA NO. 68 TAHUN 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Bupati Natuna Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna agar pembayaran tambahan penghasilan lebih
efektif dan efisien
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 8 TAHUN 2006; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 18 TAHUN 2016; KEPPRES NO. 68 TAHUN 1995; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reforrnasi tsirokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 88) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 88), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 88) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 88)
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu penyesuaian standar pembayaran dengan kondisi yang ada di lapangan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERPRES NO. 16 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
Mengubah Lampiran XV Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41); Mengubah Lampiran XVII Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 41)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Jenis Standar Bellanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan pada ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2022
3 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Dana Belanja Rutin Operasional Sekolah Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta unhrk menjaga keseimbangan gizi anak sekolah dan Penyelenggaraan PAUD yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS); untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS);
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 47 TAHUN 2008; PP NO. 48 TAHUN 2008; PP NO. 17 TAHU 2010; PP NO. 71 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2011; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Rutin Operasional Sekolah Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 261), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Rutin Operasional Sekolah Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
Informasi Publik merupakan hak Warga Negara danmenjadi salah satu kewajiban Penyelenggara Negara untuk memenuhi hak tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya tata kerja
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 14 TAHUN 2008; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 43 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 61 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 3 TAHUN 2017; PERKOMINFO NO. 1 TAHUN 2010; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan untuk mensejalankan program
jamkesda dengan program jaminan kesehatan nasional yang menyeluruh di
perlukan integrasi jaminan kesehatan daerah kedalam jaminan kesehatan nasional
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 40 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 101 TAHUN 2012; PERPRES NO. 12 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 71 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
Integrasi Jamkesda ke dalam Program JKN bertujuan agar Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta, dan mewujudkan pelayanan yang berkeadilan, merata, dan tepat sasaran bagi peserta
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.O7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERPRES NO. 78 TAHUN 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 10 TAHUN 2019; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 28 TAHUN 2019
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah
dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi Secara Elektronik Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka untuk memberikan pernyataan defenitif/berlaku efektif atau pembatalan Izin Usaha dan. lzlrn Komersia/Operasional yang diterbit oleh Lembaga Online Single Submission serta untuk mewujudkan pelayanan perizinan berusaha yang prima dan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha
tidak terhenti, perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2007; UU NO. 11 TAHUN 2008; UU NO. 14 TAHUN 2008; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 96 TAHUN 2012; PP NO. 82 TAHUN 2012; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 38 TAHUN 2017; PP NO. 24 TAHUN 2018; PP NO. 97 TAHUN 2014; PERPRES NO. 91 TAHUN 2017; PERMENPANRB NO. 80 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 138 TAHUN 2017; Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 4 Oktober 2018 Nomor : S463/SES.M.EKON/10/2018; Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 November 2018 Nomor : 503/9534/SJ; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 64 TAHUN 2016
DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Dalam penyelengaraan pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab
teknis berada pada perangkat daerah terkait;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
