UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga dan Pasal 32 Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 ten tang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Purbalingga, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M- DAG/PER/11/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-
DAG / PER/ 5/2017; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, uraian tugas, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 99 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purbalingga Nemer 4 Tahun 2018 ten tang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (4), perubahan Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 diubah.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu
kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat; bahwa Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu
sarana kesehatan perlu memberikan pelayanan
kesehatan yang bermutu sehingga diperlukan Standar
Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan; bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 huruf d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu
menetapkan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten
Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana
Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah
Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan indikator, standar, uraian standar pelayanan minimal dan tahapan waktu pencapaian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018
KEPALA DESA - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Darah
Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemilihan kepala desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa, mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan, pengangkatan, pelantikan dan serah terima jabatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara kepala desa, pemilihan kepala desa antarwaktu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2016 dicabut.
44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 66 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Fasilitas Umum sebagai Lokasi Kampanye dan Pemasangan Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan
Pemilihan Umum Tahun 2019, dan untuk menjaga serta
memelihara keamanan, ketertiban, keindahan,
kondusifitas wilayah dalam rangka penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu adanya pengaturan
fasilitas umum sebagai lokasi kampanye dan pemasangan
bahan kampanye serta alat peraga kampanye pada
Pemilihan Umum tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengaturan Fasilitas Umum Sebagai Lokasi
Kampanye Dan Pemasangan Bahan Kampanye Serta Alat
Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, fasilitas umum sebagai lokasi kampanye, pemasangan bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan
Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan dibayarkan setiap pelaksanaan reses.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 83 Tahun 2017 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 42 Tahun 2018
PERBUP Kab. Purbalingga No. 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual
PERBUP Kab. Purbalingga No. 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual
PERBUP Kab. Purbalingga No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual
PERBUP Kab. Purbalingga No. 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk
menyesuaikan dengan kondisi aktual pencatatan aset di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka
perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 ten tang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Berbasis Akrual;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 diubah.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 10.1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 ten tang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat
diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian
insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perindustrian
Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun
Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2007; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18
Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif pemungutan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, sehingga pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu secara adil dan merata ;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat dan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat serta menciptakan lingkungan sehat di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ PER/XI/2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup penyelenggaraan PHBS, maksud tujuan dan sasaran, pelaksana, wewenang dan tanggung jawab, tatanan dan indikator PHBS, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pengumpulan data PHBS, penilaian PHBS, penentuan strata tatanan PHBS dan penggunaan simbol warna strata PHBS, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2018/NO.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, Jabatan Eselon V Kepala Tata Usaha di Sekolah
Menengah Pertama setara dengan Pelaksana, maka perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah
Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 78 Tahun 2016; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 114 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 4, penyisipan Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 114 Tahun 2016 diubah.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
