DESA DAN KELURAHAN - PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAn
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2018/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan
desa dan kelurahan, kemajuan kemandirian, keberlanjutan
pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing
desa dan kelurahan melalui pembangunan desa dan
kelurahan, sehingga perlu dilaksanakan evaluasi
perkembangan desa dan kelurahan; bahwa agar pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan
kelurahan dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun
Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan
Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun
2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan Pedoman Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil melalui Program Pendidikan Non Formal Kejar Paket B dan Paket C di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1)
huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka semua Pegawai Negeri
Sipil diwajibkan memiliki ijazah paling rendah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas atau setara sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka bagi Pegawai
Negeri Sipil yang masih berpendidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama agar meningkatkan
kualifikasi pendidikannya dengan mengikuti pendidikan non
formal melalui program kejar paket B dan paket C ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pendidikan Non Formal
Kejar Paket B Dan Paket C Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pendidikan non formal, bantuan pendidikan, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 80 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan
Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu
disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum
Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas
program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima)
tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis
strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana
Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, danhuruf b, makaperlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan renstra BLUD, susunan dan sistematika renstra BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingk:ungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga, maka kepada Pegawai Negeri
Sipil diberikan tambahan penghasilan; bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a, maka perlu
Peraturan Bupati tentang Tambahan
Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peratran Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil selain guru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja Semester Kedua untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum, maka
perencanaan anggaran biaya baik yang menyangkut
material, harga sewa peralatan maupun Upah Tenaga Kerja
Semester Kedua harus disusun berdasarkan harga yang
berlaku saat perencanaan tersebut dilaksanakan; bahwa dalam upaya menyusun analisa Harga Satuan
Pekerjaan (AHSP) diperlukan Standarisasi Harga Material,
Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja, perlu
mengatur Standarisasi Harga material, Harga Sewa
Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja Semester Kedua Untuk
Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun
Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga material,
Harga Sewa Peralatan, dan Upah Tenaga Kerja Semester
Kedua Untuk Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Kedua Untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan
Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16
Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 84 tahun 2017 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 37 Tahun 2018
RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat ( 1)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk
meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah yang
dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
maka apabila pemungutan retribusi daerah mencapai
kinerja tertentu dapat diberikan lnsentif; bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian
insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten
Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah yang
Dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif pemungutan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas PeraturanBupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor
32 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2018 ten tang
Pencabutan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga,
maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, penyisipan ayat (1a) pada Pasal 3, penghapusan Pasal 4 ayat (1) huruf a, perubahan huruf c, Lampiran II ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2018.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan
semangat/ greget masyarakat dalam kegiatan
pembangunan diwilayahnya, maka perlu adanya fasilitasi
kegiatan masyarakat membangun melalui program
fasilitasi Purbalingga Gayeng; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018, perlu diatur
pedoman program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi program, besarnya bantuan dan jenis bantuan, anggaran, pengorganisasian, pegadaan kegiatan, prosedur permohonan dan penyaluran bantuan, kriteria penerima bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 46 Tahun 2018
RETRIBUSI DAERAH - TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah, Jnstansi Pelaksana
Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif
apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah
satu Perangkat Daerah yang mengelola Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberi insentif, apabila
mencapai kinerja tertentu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan Dan
Permukiman Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang insentif pemungutan retribusi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
