Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bagi Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia yang ke-74 serta untuk mengoptimalkan pendapatan
pajak daerah, khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor, maka
untuk meningkatkan animo Pemilik/Penguasa Kendaraan
Bermotor melakukan registrasi ulang atas kendaraan bermotor
yang terlambat registrasi perlu adanya kebijakan memberikan
penghapusan sanksi administrasi bagi Kendaraan Bermotor
yang belum membayar pajak yang terutang.
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun
2010.
Penghapusan Sanksi Administrasi Bagi Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kalimantan Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2019
3 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK PERATURAN
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, BD.2019/18
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
Bahwa pembayaran honorarium kelebihan jumlah minimal
jam tatap muka bagi Widyaiswara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam
Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan
Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi
Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sesuai
dengan kondisi saat ini di mana Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah belum menetapkan pemberian
tunjangan berbasis kinerja.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26
Tahun 2015; Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 dan 8
Tahun 2015.
Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2019
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Keempat Atas
Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15) perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun
2017
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 5), diubah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
Nomor 5), diubah
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus
berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan penyesuaian
dokumen perencanaan pembangunan daerah
tahunan yang dituangkan ke dalam Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2019. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, disusun
secara konkret dan sistematis berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
1 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39
Tahun 2017; Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 900/802/II/Bapplitbang
dan Nomor 180/48/DPRD/2018 tanggal 21 Agustus
2018; Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 900/803/II/Bapplitbang
dan Nomor 180/49/DPRD/2018 tanggal 21 Agustus
2018
Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
berjalan, yang disusun dengan mengacu pada hasil
evaluasi RKPD tahun berjalan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Melalui Aksi Ela Hindai Stunting Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
melalui Aksi Ela Hindai stunting di Provinsi Kalimantan
Tengah. Dalam rangka melaksanakan penanggulangan
stunting diperlukan adanya Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat melalui Aksi Ela Hindai Stunting
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010; Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
155/Menkes/Per/I/2010; Peraturan Menteri
Kesehatan
Nomor:
2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
RUANG LINGKUP DAN SASARAN;
BAB III
PENDEKATAN;
BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT ;
BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB VI
PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Aksi Percepatan Penanggulangan Stunting Tahun 2019-2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan stunting di Provinsi Kalteng, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Permendagri Nomor 63 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010; Permenkes 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permentan Nomor 4 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN;
BAB III PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT;
BAB IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB V PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN;
BAB VII PENDANAAN;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus
berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta
berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen
perencanaan pembangunan daerah tahunan yang
dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun secara konkrit
dan sistematis berdasarkan hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017
RKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Gubernur, Wakil GUbernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, dan
Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Gubernur, Wakil
Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS;
BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI/TUNJANGAN KETIGA BELAS ;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk pencapaian target pangan, gizi dan perbaikan
kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan
Tengah perlu dilakukan percepatan pemenuhan Pangan
dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategis Pangan dan Gizi dalam bentuk dokumen Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Kalimantan
Tengah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang No 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI;
BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengujian Mutu Barang dan Sertifikasi yang Dilaksanakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing
barang komoditi hasil industri pertanian, perkebunan,
kehutanan dan pertambangan perlu dilakukan pengujian
mutu barang. Dalam rangka memastikan kebenaran nilai telusur
berbagai jenis alat ukur yang sesuai dengan standar
Nasional dan Internasional, perlu dilakukan kalibrasi. Dalam rangka memastikan persyaratan teknis suatu
produk sesuai dengan standar teknis tertentu perlu
dilakukan sertifikasi produk. Dalam rangka memastikan persyaratan sistem
manajemen mutu suatu lembaga sesuai dengan standar
mutu maka perlu dilakukan sertifikasi sistem manajemen
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun
2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP
PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI ;
BAB III
PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI ;
BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA
PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI;
BAB V
HASIL PENGUJIAN MUTU BARANG DAN SERTIFIKASI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
