Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUAK BURUNG KECAMATAN MANIS MATA KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Perpres No.9 Tahun 2016, Permendagri No.45 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penetapan dan Penegasan Batas, Penegasan Batas, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 2 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAKARAN TERBATAS DAN TERKENDALI PADA PERTANIAN DENGAN SISTEM BERLADANG
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1990, UU No.12 Tahun 1992, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.41 Tahun 2009, UU No.19 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, PP No.71 Tahun 2014, PermenLH No.10 Tahun 2010, perda No.3 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, tujuan, ruang lingkup dan sasaran; tata cara Pembakaran terbatas dan terkendali; Koordinasi; Pembinaan dan pelaporan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 9 halaman dan 3 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa maka perlu didirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.12 tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermenPDTT No.4 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud, tujuan dan Sasaran; peran, Strategi dan prinsip Dasar; pendirian; pengurusan dan Pengelolaan; permodalan; Kerjasama BUMDesa Antar Desa; pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan, Pengawasan dan Audit; Kop Surat, Stempel dan papan nama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 18 halaman dan 15 halaman lampiran;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2020/NO.14, LL KAB. KETAPANG : 95 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 224 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM; PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN; LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH; PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH; BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH; INFORMASI KEUANGAN DAERAH; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Perda No 2 Tahun 2009
70 halaman dan 25 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2020/NO.13, LL KAB. KETAPANG : 35 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAWAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.54 tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Kedudukan, dan Lambang, Maksud dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal, Tarif Air Minum, Jangka Waktu Pendirian, Organ dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan, Laba, Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perumda Tirta Pawan, Kepailitan Perumda, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 29 halaman dan 6 halaman penjelasan.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/NO.8, LL KAB. KETAPANG : 16 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
ABSTRAK:
bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya di Kabupaten Ketapang merupakan cermin keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, Permendagri No.52 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Keberadaan dan Kedudukan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, Lembaga Adat, Hukum Adat, Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 4 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATU DATA KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dinamis dan mudah diakses serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.16 Tahun 1997, UU No.25 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.4 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Perpres No.27 Tahun 2014, Perpres No.95 Tahun 2018, Perpres No.39 Tahun 2019, PP No.61 Tahun 2010, Permendagri No.31 Tahun 2017, Permendagri No.70 tahun 20119, Perda No.10 tahun 2016, Perbup Ketapang No.51 tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Data, Prinsip Satu Data Kabupaten Ketapang, Penyelenggara Satu Data Kabupaten Ketapang, Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ketapang, Partisipasi Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Publik, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/NO.6, LL KAB. KETAPANG : 21 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Ketapang serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat, diperlukan penambahan Penanaman Modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna menggali potensi ekonomi, menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, PP No.24 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2012, Perpres No.97 Tahun 2014, Perpres No.44 Tahun 2016, Permendagri No.138 Tahun 2017, Perka BKPM No.9 Tahun 2017, Peraturan BKPM No.6 Tahun 2018, Peraturan BKPM No.7 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kewenangan, Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban, Bentuk Badan Usaha, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pemberdayaan Usaha, Insentif Daerah dan Kemudahan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, Pengendalian Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020.
Peraturan ini memiliki 15 halaman dan 6 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) Ketapang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
Peraturan Bupati (Perbup) Ketapang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 tahun 2016, Permendagri No.56 tahun 2019, Perda No.10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Eselonering, Pengangkatan Dalam Jabatan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Peraturan ini memiliki 34 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009, Perda no.10 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2019, Perbup No.57 tahun 2019, ;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Anggaran kas Pemerintah kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2020 dalam 5 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
