Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang profesional, penuh integritas dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil Pengadaan Barang/Jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, maka di pandang perlu menyusun Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU no. 15 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2018; Perda Kabupaten Alor No. 8 tahun 2016
Peraturan ini berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; IV. Kode Etik; V. Komite Etik; VI. Pemeriksaan dan Keputusan; VII. Sanksi; VIII. Sekretariat; IX. Penganggaran; X. Ketentuan Lain-lain; XI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG IRIGASI
ABSTRAK:
bahwa dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Irigasi perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Irigasi
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; Keputusan MK No. 85/PUU-XI/2013
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Irigasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 12 Tahun 2013 tentang Irigasi
2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Alor
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diperlukan upaya penanggulangan/penanganan secara menyeluruh dan terpadu terarah dan terkendali yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan pelayanan kemasyarakatan sehingga perlu mengatur Tatanan Normal Baru pada kondisi Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19 di Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada masa pandemi Corona Vius Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Alor
Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 4 Tahun 1984; 3. UU No. 24 Tahun 2007; 4. UU No. 36 Tahun 2009; 5. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 6. UU No. 6 Tahun 2018; 7. PP No. 40 Tahun 1991; 8. PP No. 21 Tahun 2008; 9. PP No. 22 Tahun 2008; 10. Perpres No. 17 Tahun 2018; 11. Permendagri No. 20 Tahun 2020
Peraturan bupati ini mengatur: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pelaksanaan; V. Kegiatan pada Tatanan Normal Baru; VI. Pengendalian; VII. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; IX. Sanksi; X. Sumber Pendanaan; XI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
45 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM NUSA KENARI ALOR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Kabupaten Alor serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, perlu dilakukan penguatan permodalan perusahaan daerah dengan cara penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nusa Kenari Alor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang perubahan ketentuan pada pasal 4
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun
2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum
Nusa Kenari Alor
3 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: a. UU No. 69 Tahun 1958; b. UU No. 6 Tahun 2014; c. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; d. PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; e. PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; f. Permendagri No. 114 Tahun 2014; g. Permendagri No. 1 Tahun 2016; h. Permendagri No. 44 Tahun 2016; i. Permendagri No. 46 Tahun 2016; j. Permendagri No. 110 Tahun 2016; k. Permendagri No. 20 Tahun 2018; l. PMK No. 205/PMK.07/2019; m. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2014; n. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019; o. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur mengenai: I. Ketentuan Umum; II. Asas Pengelolaan Keuangan Desa; III. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; IV. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; V. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; VII. Pengelolaan; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Ketentuan Lain-Lain; X. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka potensi-potensi Daerah yang menjadi sumber Penerimaan Asli Daerah perlu digali dan dikembangkan guna membiayai kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha belum mengatur beberapa objek penerimaan baru bidang Pariwisata Daerah, Pertanian dan peternakan, maka perlu ditinjau kembali; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan yang mendasari perda ini adalah: a. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; b. UU No. 69 Tahun 1958; c. UU No. 28 Tahun 2009; d. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; e. Perda Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda Kabupaten Alor No. 3 Tahun 2017.
Peraturan ini mengubah beberapa hal yaitu: a. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah; b. Ketentuan Pasal 7 diubah; c. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah; d. Ketentuan Pasal 22 diubah; e. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) diubah; f. Ketentuan Pasal 32 diubah; g. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah; h. Ketentuan Pasal 37 diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 13 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Alor No. 3 Tahun 2017
bahwa ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan merupakan urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu diatur penyelenggaraannya dengan peraturan daerah; bahwa Peraturan Daerah Kebupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
Dasar hukum peraturan tersebut Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Alor No. 18 Tahun 2014
Peraturan Daerah berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Tertib jalan; V. tertib Sarana dan Prasarana Umum; VI. Tertib Lingkungan; VII. Tertib Sosial; VIII. Tertib Usaha; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Sanksi Administratif; XI. Penyidikan; XII. Ketentuan Pidana; XIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum
10 halaman; 3 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kab. Alor No. 1 Tahun 2015
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang perubahan pada ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (3); pasal 23 huruf g,pasal 42, nomenlaktur Bab VIII dan pasal 56
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
peraturan yang diubah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
7 halaman; 1 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/ 2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Dasar hukum Perda tersebut adalah Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011.
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. KTR; V. KTKM; VI. Larangan; VII. Peran Serta Masyarakat; VIII. Satuan Tugas Penegak KTR; IX. Pembinaan dan Pengawasanl; X. Sanksi Administratif; XI. Ketentuan Penyidikan; XII. Ketentuan Pidana; XIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
14 halaman; 3 halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
Dasar hukum perauturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda Kabupaten Alor No. 1 Tahun 2015
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Persiapan Pemungutan Suara; V. Pelaksanaan Pemungutan Suara; VI. Penghitungan Suara; VII. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; VIII. Penyelesaian Sengketa; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
