Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
BAHWA GUNA MALEKSANAKAN KETENTUAN PERMENPAN RB NOMOR 23 TAHUN 2017 TENBTANG PENYELENGGARAAN MAL PEYANANAN PUBLIK DAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SECARA BERKELANJUTAN SERTA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU DAN TERINTEGRASI SELURUH JENIS PELAYANAN PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH/BUMN/BUMD/SWASTA DAN UNIT LAYANAN PENDUKUNG LAINNYA PADA SATU PINTU, MAKA PERLU DISELENGGARAKAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NGAWI
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN; PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB; PEMBIAYAAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TA 2020
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/PMK.07/2020 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TA 2020, MAKA PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TA 2020
PERATURAN INI MENGATUR TENTAN KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; KEGIATAN; ALOKASI DAU TAMBAHAN; PENGANGGARAN; PELAKSANAAN ANGGARAN; PENYALURAN; PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
13 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
ABSTRAK:
BAHWA GUNA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19, SERTA GUNA PENYESUSUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA PERLU MENCABUT PERATURAN BUPATI (PERBUP) NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; PENGANGGARAN; PENGGUNAAN; TATA CARA PELAKSANAAN NON HIBAH/BANSOS; TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH/BANSOS; TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MAKA PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERLU DITINJAU KEMBALI UNTUK DIADAKAN PERUBAHAN
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PASAL 36; PASAL 39; PASAL 40; PASAL 41; PASAL 60; PASAL 61; DAN PASAL 90A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2020.
PERBUP NOMOR 29 TAHUN 2018
8 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
ABSTRAK:
BAHWA KABUPATEN NGAWI TELAH MENETAPKAN STATUS DARURAT COVID-19 SEHINGGA PERLU ADANYA KETERSEDIAAN ANGGARAN GUNA PENANGANAN TERSEBUT;
BAHWA PENGANGGARAN PENANGANAN COVID-19 DIALOKASIKAN DALAM JENIS BELANJA TIDAK TERDUGA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TA 2020
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 96 AYAT (4) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TA 2020
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; PENYALURAN ADD; PENGGUNAAN ADD; PERTANGGUNGJAWABAN; PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
20 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA DESA TA 2020
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) PERARTURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG DANA DESA TA 2020
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA; PENYALURAN DANA DESA; PENGGUNAAN DANA DESA; PERTANGGUNGJAWABAN; PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; DAN PENTUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
42 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGORA DPRD SERTA PENETAPAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD TA 2020
ABSTRAK:
BAHWA SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 9 AYAT (4) DAN PASAL 23 AYAT (7) PERDA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGORA DPRD, MAKA PERLU MENENTAPKAN PERBUP TENTANG PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGORA DPRD SERTA PENETAPAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD TA 2020
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; KEMAPUAN KEUANGAN DAERAH; TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES; DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD; PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; DAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA PNS
ABSTRAK:
BAHWA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPLIN PNS, PNS WAJIB MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA;
BAHWA DALAM KERANGKA PENEGAKAN DISIPLIN PNS, PERLU MENGATUR KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI PNS;
BAHWA UNTUK MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PNS YANG DIDASARKAN SISTEM PRESTASI DAN SISTEM KARIER PERLU DILAKUKAN PENILAIAN KINERJA PNS SECARA OBJEKTIF, TERUKUR, AKUNTABEL, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN
UU NOMOR 5 TAHUN 2014;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017;
PERMENPAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA; PENILAIAN PRESTASI KERJA; PENGGUNAAN HASIL PRESENSI DAN PENILAIAN KERJA; PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
20 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PNS PERLU MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN YANG OBJEKTIF DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH;
UU NOMOR 5 TAHUN 2014;
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017;
PERMENPAN RB NOMOR 39 TAHUN 2013;
PERBUP NOMOR 34 TAHUN 2017
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; KRITERIA; PERHITUNGAN; PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN; MONITORING DAN EVALUASI; PENGAWASAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
16 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
