bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119
ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Undang-undang Nomor 36 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 23/PER/M.KOMINF0/04/2009; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi
dan Inforrnatika dan Kepala Sadan Koordinasi
Penenaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor
07 /PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/
03/2009, Nomor 03/P/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor Ol/PER/M/KOMIF0/01/2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
Nomor 27 /PER/M.KOMINF0/ 12/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI; BAB III
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI; BABIV
BENTUK DAN ISI SKRD, STRD, SSRD, DAN KARTU KUNJUNGAN; BABV
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2019.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2019
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2019
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
Pada Taman Hutan Raya Lapak Jaru
ABSTRAK:
Bahwa Taman Hutan Raya Lapak Jaru merupakan
salah
satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang
perlu dikelola dan kewenangan pengelolaannya
telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SK. 240/Menlhk/Setjen/
PKTL.2/3/2016 tentang Perubahan Pungsi antar
fungsi kawasan hutan dari Kawasan Hutan
Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi
yang dapat dikonversi menjadi Taman Hutan Raya
(Tahura) Lapak Jaru serta penunjukan Areal
Penggunaan Lain menjadi Tarnan Hut.an Raya
(Tahura) Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas
Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±
4.119 (empat
ribu seratus sembilan belas) Hektar. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119
ayat (6) Pera tu ran Daerah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Retribusi Daerah ditetapkan melalui
Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan
Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2018; BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI; BAB III
DASAR PENGENAAN RETRIBUSI; BAB IV
PENYETORAN RETRIBUSI; BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN,
DAN MASA RETRIBUSI; BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN,
DAN MASA RETRIBUSI; BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN DALAM
KAWASAN TAHURA LAPAK JARU; BAB VIII
PENDANAAN; BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 23 TAHUN 2019
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggru·an 2019, perlu menetapkan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nom01· 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nornor 9
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
14 Tahun 2018;
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 22 TAHUN 2019
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2019
Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/458
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah
Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Periode Tahun 2019-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Menimbang
Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 ten tang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/
SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan
Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, serta Pasal 23 ayat ( 1) Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Periode Tahun 2019-2025.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2010; Peraturan
Menteri Pekerjaan
Umum Nomor
03/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Lingkungan Hidu p dan
Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLS.0/
4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN; BAB III
PENYELENGGARAANJAKSTRADA; BAB IV
PENDANAAN; BABV
KETENTUANPENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 21 TAHUN 2019
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai
salah
satu
unsur
pen ting dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan daerah, maka Barang Milik
Daerah perlu dikelola secara tertib agar clapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah. Untuk mendayagunakan Barang Milik
Daerah yang tidak
digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah dan/atau untuk optimalisasi Barang
Milik Daerah dengan tidak mengubah status
kepemilikan maka perlu ada skema
pemanfaatan yang dilaksanakan berdasarkan
asas fungsional, kepastian hukum, transparansi,
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
33/PMK.06/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 4 Tahun 2018;
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERENCANAAN KEBUTUHAN; BAB III
PRINSIP UMUM; BAB IV
BENTUK PEMANFAATAN; BAB VI
MITRA PEMANFAATAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2019
75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Fasiitatif dan Substantif Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 lentang Kearsipan, yang
menyatakan Lembaga Negara, Pemerintahan
Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD
wajib memiljki Jadwal Retensi Arsip. Berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/ 103/2018
Tanggal 13 September 2018 Jadwal RetensiArsip
(JRA) Fasilitatif dan Substantif 14 (Empat Belas)
Urusan Pemerintahan Oaerah Kabupaten Gunung
Mas telah dinilai dan diteliti serta disetujui oleh
pejabat Arsip Nasional Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun
2009; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun
2012 dan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun
2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 47 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016.
Jadwal Retensi Fasiitatif dan Substantif Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2019
136 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2019
Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/453
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus
dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau
tujuan
serta berkesinambungan, sehingga
diperlukan perencanaan pembangunan yang
dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan
menjadi landasan bagi semua pihak dalam
penentuan perencanaan ke depan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan-
Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor
1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3
Tahun 2010.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas
Nomor 16 Tahun 2019
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat
(4). Pasal 1 11 ayat (3) clan Pasal 112 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 1 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor
I 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11
Tahun 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK; BABDI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BAB IV
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN; BABV
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK RESTORAN; BABVI
KEBERATAN ATAU BANDING; BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR
15 TAHUN 2019
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat
(4), Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (3) Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedornan
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK;
BAB Ill
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK ;
BABIV
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN;
BABV
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PAJAK HOTEL;
BABVI
KEBERATAN DAN BANDING ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
