Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggsl, Dan Trasmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigraso Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGALOKASIAN;
BAB III
PENYALURAN;
BAB IV
PENGGUNAAN;
BAB V
PELAPORAN DAN DESA;
BAB VI
PEMANTAU DAN EVALUASI;
BAB VII
SANKSI;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 TAhun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyimpan barang milik daerah merupakan bagian dari tugas Pengurus Barang sehingga petugas Penyimpan Barang tidak ada lagi dan adanya penyesuaian besaran Uang Representasi Bupati Kotawaringin BArat Nomor 41 Tahun 2017 tentang standar Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kotawaringin barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotawaringin barat Nomor 6 Tahun 2016;
PASAL I; PASAL II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
mengubah lampiran I beserta penjelasan Lampiran I Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I beserta penjelasan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan Administratif Pemimpin Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tehtang Hak keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEHATAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;
BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAJ
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Upah Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Pertamanan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan dan keteduhan kota agar terwujud lingkungan maupun sungai yang bersih, indah, dan teduh, diperlukan pengelompokan pekerjaan Pekerja Harian Petugas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PENGELOMPOKKAN PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK;
BAB III BESARNYA UPAH;
BAB IV WAKTU DAN JAM KERJA;
BAB V LEMBUR;
BAB VI JAMINAN SOSIAL;
BAB VII PEMBIAYAAN;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Pada saat keluaraya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Upah Pekerja Harian / Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 73 ayat (1) dalam Peraturan Menteri DAlam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri DAlam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
KEANGGOTAAN;
BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN;
BAB V
PERESMIAN ANGGOTA BPD;
BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD;
BAB VII
ANGGOTA BPD ANTARWAKTU;
BAB VII
LARANGAN ANGGOTA BPD;
BAB VIII
KELEMBAGAAN BPD;
BAB IX
FUNGSI DAN TUGAS BPD;
BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD;
BAB XI
PERATURAN TATA TERTIB BPD;
BAB XII
PEMBINAAN PENGAWASAN;
BAB XIII
PENDANAAN;
BAB XIV
PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN;
BAB XV
HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAIN DI DESA;
BAB XVI
PENINGKATAN KAPASITAS;
BAB XVII
STAF ADMINISTRASI BPD;
BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembar Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tanpa Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (a)
dan (b), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 dan, Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun
2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda
Daftar Usaha Pariwisata;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.85/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.97/ HK.501/ MKP/ 2010; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 24
Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JASA PERJALANAN WISATA;
BAB III
PENYEDIAAN AKOMODASI;
BAB IV
JASA MAKANAN DAN MINUMAN;
BAB V
KAWASAN PARIWISATA;
BAB VI
JASA TRANSPORTASI WISATA;
BAB VII
USAHA DAYA TARIK WISATA;
BAB VIII
USAHA REKREASI DAN HIBURAN;
BAB IX
USAHA JASA PRAMUWISATA;
BAB X
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,
KONFERENSI DAN PAMERAN;
BAB XI
USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA;
BAB XII
USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA;
BAB XIII
USAHA WISATA TIRTA;
BAB XIV
USAHA SPA;
BAB XV
TATA CARA PENERBITAN TDUP;
BAB XVI
PEMBEKUAN SEMENTARA TDUP dan PENGAKTIFAN KEMBALI TDUP;
BAB XVII
PENCABUTAN TDUP;
BAB XVIII
DAFTAR USAHA PARIWISATA;
BAB XIX
PELAPORAN;
BAB XX
PENGAWASAN , PEMBINAAN, PENGENDALIAN;
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin an wibawa serta mitivasi kerja pegawai, perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASNP) si Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PAKAIAN DINAS;
BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS;
BAB IV
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN PEMAKAIAN ATRIBUT;
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Peraturan bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan bupati Kotawaringin Barat Nomor 2015 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanaan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu penyesuaian beberapa Peraturan Bupati yang menjadi dasar kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAN II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN;
BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN;
BAB VI
KETERBUKAAN INFORMASI;
BAB VII
PENANGAN PENGADUAN;
BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MENTORING DAN EVALUASI;
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2012; pasal 3 huruf a sampai huruf d Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014; Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c sampai f, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
a. Bahwa sebagai upaya pengendalian pemanfaatan
ruang agar setiap pemanfaatan ruang sesuai dengan
rencana tata ruang perlu diatur Izin Pemanfaatan
Ruang untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai
dengan rencana tata ruang, mencegah dampak negative
pemanfaatan ruang, dan melindungi kepentingan umum
dan masyarakat luas;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Izin Pemanfaatan Ruang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
KEWENANGAN;
BAB IV
KETENTUAN IZIN PEMANFAATAN RUANG;
BAB V
HAK DAN KEWAJ1BAN PEMBGANG IZIN LOKASI /PENETAPAN LOKASI;
BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI;
BAB VII
PEMBATALAN IZIN;
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 dan pengaturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu membentuk Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturah Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 57), diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2015 diubah
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
